Di tengah maraknya kasus PHK, fenomena deflasi jelang puasa tak bisa dianggap remeh. Ada indikasi daya beli melemah dan warga menahan belanja untuk berjaga-jaga.
08 Mar 2025 17:03 WIB · Ekonomi
Di Indonesia, Ramadhan bukan sekadar bulan ibadah, melainkan juga momentum pergerakan roda ekonomi. Sudah merupakan hal lumrah bahwa menjelang dan selama Ramadhan biasanya akan terjadi kenaikan inflasi akibat meningkatnya permintaan barang dan jasa di masyarakat.
Ramadhan dan Idul Fitri pun selalu menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Seiring dengan naiknya permintaan, konsumsi masyarakat lebih gencar. Dari kebutuhan pokok dan ibadah sampai urusan tersier, seperti hiburan dan fashion.
Oleh karena itu, rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Februari 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini cukup mengejutkan dan membuat waswas. Alih-alih naik, IHK satu bulan sebelum Ramadhan justru turun alias mengalami deflasi secara bulanan dan tahunan.
Tingkat deflasi bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,48 persen dan deflasi tahunan (year on year) 0,09 persen. Komoditas yang paling banyak berkontribusi pada deflasi antara lain tarif listrik, beras, daging ayam ras, bawang merah, tomat, dan cabai merah.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/10/01/0ee954c1-2f65-40d5-9b31-b9ea66fcdf78_jpg.jpg)
BPS mencatat, terakhir kali deflasi tahunan terjadi adalah 25 tahun lalu atau pada pergantian milenium alias tahun 2000.
Memang, deflasi Februari 2025 paling dominan disebabkan oleh diskon tarif listrik 50 persen yang diberikan pemerintahan Prabowo Subianto selama periode Januari-Februari. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di awal tahun itu telah menyumbang deflasi selama dua bulan pertama tahun 2025.
Namun, sejumlah kalangan menilai ada faktor daya beli lemah yang turut berkontribusi pada deflasi menjelang Ramadhan itu. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, di luar diskon tarif listrik, terjadi deflasi di beberapa komoditas pangan meskipun tidak sedalam deflasi di tarif listrik.
”Kalau kita melihat deflasi di makanan dan minuman, itu tidak biasa. Sebab, menjelang Ramadhan semestinya terjadi inflasi di komoditas itu. Biasanya tingkat inflasinya tipis dulu pada Februari, baru meningkat pada masa Ramadhan (Maret) dan saat Lebaran (awal April). Namun, kali ini tidak,” kata Faisal, Sabtu (8/3/2025).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/09/02/c7a27c3f-1dcc-4685-b565-e4fc2b45a5b7_jpg.jpg)
Ia menduga hal itu lebih banyak disebabkan oleh faktor permintaan dari masyarakat yang menurun ketimbang faktor penawaran atau suplai yang berlebih. Sebab, musim panen baru dimulai di beberapa daerah sehingga belum ada peningkatan suplai pangan secara signifikan di pasar yang membuat pasokan melimpah dan harga turun.
”Artinya, ini kemungkinan lebih didorong oleh faktor demand atau sisi permintaan yang tidak meningkat. Ini bisa dilihat sebagai refleksi daya beli masyarakat yang masih belum betul-betul pulih,” ujarnya.
Kesadaran menabung itu bukan berangkat dari kondisi finansial yang aman. Namun, demi mengantisipasi kondisi ekonomi yang lebih buruk di kemudian hari.
Berbagai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah di awal tahun, termasuk diskon tarif listrik, memang dapat meringankan beban masyarakat. Namun, sifatnya hanya menjaga agar daya beli tidak merosot semakin jauh, bukan untuk meningkatkan daya beli secara signifikan.
Dengan kata lain, masyarakat masih menghadapi isu pelemahan daya beli, hanya tidak lebih buruk dari sebelumnya. ”Stimulus itu belum sampai menaikkan dan memperbaiki daya beli, tetapi sekadar supaya tidak sampai menyusut saja. Agar setidaknya ekonomi awal tahun tetap tumbuh di 5 persen,” kata Faisal.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/12/91ac3ae0-86ca-4fe0-bf57-2e62203c89ea_jpg.jpg)
Deflasi atau kondisi penurunan harga barang dan jasa di masyarakat tidak selalu baik. Deflasi dalam artian positif bisa terjadi ketika dunia usaha dalam kondisi sehat dan mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dari yang dibutuhkan masyarakat. Saat itu terjadi, harga yang terbentuk di pasar turun.
Namun, deflasi juga bisa bermakna buruk, yakni jika didorong oleh melemahnya permintaan. Permintaan yang turun itu bisa terjadi akibat melemahnya kemampuan finansial masyarakat untuk berbelanja, atau karena masyarakat memilih menabung uangnya ketimbang dipakai untuk berbelanja. Dua-duanya mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak sehat.
Menurut Pengajar Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Abdul Malik, dengan latar belakang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang marak terjadi di berbagai sektor di awal tahun, fenomena langka deflasi sebelum Ramadhan tidak bisa dianggap remeh.
”Gejala ini mengkhawatirkan jelang Idul Fitri. Ketika belanja masyarakat rendah di saat seharusnya tinggi, turunnya permintaan barang dan jasa itu akan menjadi feed-back yang membuat ekonomi semakin lesu, yang nantinya berpotensi menimbulkan PHK lebih lanjut,” kata Abdul.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/03/27ec8475eed07c0633ccff84ccbc2b99-Screenshot_2025_03_03_115611.png)
Ia menilai, permintaan yang menurun menjelang puasa ini terjadi karena masyarakat kelas menengah melakukan precautionary saving alias menabung untuk berjaga-jaga. Kesadaran menabung itu bukan berangkat dari kondisi finansial yang aman. Namun, demi mengantisipasi kondisi ekonomi yang lebih buruk di kemudian hari.
Sinyal perekonomian yang memburuk itu setidaknya mulai tampak dari dua hal. Pertama, maraknya kasus PHK di berbagai sektor pada awal tahun ini. Kedua, lesunya kondisi dunia usaha akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Deflasi tahunan yang saat ini terjadi lebih mengkhawatirkan dari deflasi tahunan terakhir yang terjadi pada tahun 2000.
Abdul mengatakan, pelemahan daya beli dan precautionary saving sangat bergantung pada ekspektasi masyarakat dan sifatnya perseptual. Ketika seseorang menghadapi prospek turunnya pendapatan dan khawatir itu akan terjadi dalam waktu cukup lama karena memburuknya ekonomi, mereka akan lebih berhati-hati mengeluarkan uang.
”Supaya simpanan untuk berjaga-jaga atau precautionary saving mereka lebih tinggi. Masyarakat akan mengencangkan ikat pinggang ketika muncul kekhawatiran bahwa dalam beberapa waktu ke depan pendapatan mereka akan menurun,” katanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/04/23/a83d1285-68b4-4b5d-a679-39e9af047c40_jpg.jpg)
Pemerintah berharap diskon tarif listrik dapat mendorong masyarakat berbelanja lebih banyak dan menggerakkan konsumsi. Namun, besar kemungkinan hasil penghematan itu disimpan. Entah ditabung untuk keperluan mudik dan merayakan Lebaran satu bulan dari sekarang, atau ditabung untuk jangka waktu lebih panjang sebagai langkah antisipasi.
Abdul berpendapat, deflasi tahunan yang saat ini terjadi lebih mengkhawatirkan dari deflasi tahunan terakhir yang terjadi pada 2000. Deflasi awal 2000 lebih merupakan efek dari penyesuaian sistem harga yang sempat jungkir balik akibat krisis 1998.
Kondisi nilai tukar yang bergejolak kala itu berakibat besar pada sistem harga. Sebab, banyak produk dalam negeri yang membutuhkan bahan baku impor yang mesti dibeli dengan valuta asing. Saat ini, ujarnya, kondisi lebih mengkhawatirkan.
”Deflasi yang terjadi tahun 2000 adalah dampak ikutan setelah krisis utamanya berlalu dan kita dalam proses menata ulang.Adapun saat ini deflasi terjadi ketika kita dalam posisi menunggu dan mengkhawatirkan potensi krisis yang akan datang,” ucap Abdul.
Penulis:
Agnes TheodoraEditor:
Aris PrasetyoPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra