Adu Balap Cetak Sawah Vs Konversi Lahan

Program Swasembada Pangan, terutama beras, mulai bergulir. Targetnya, Indonesia bisa swasembada beras pada 2027. Namun, adu balap mencetak sawah baru versus konversi lahan pertanian pangan bakal mewarnai perjalanan program itu.

Bagaimana tidak, lahan-lahan pertanian produktif sudah tidak lagi sepenuhnya terlindungi. Lahan-lahan itu dapat digunakan atas nama kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua di antaranya untuk lahan pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi.

Bahkan, pemerintah berencana membuat kebijakan bisa dialihkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045.

Pada 2025, pemerintah berencana menambah anggaran ketahanan pangan dari Rp 139,4 triliun menjadi Rp 144 triliun. Dari jumlah itu, anggaran di Kementerian Pertanian sebesar Rp 23,61 triliun.

Kementan akan menggunakan anggaran itu untuk mendukung swasembada pangan, terutama beras. Targetnya, tahun depan akan ada tambahan 2,18 juta hektar sawah dengan potensi produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 10,14 juta ton atau setara 6,09 juta ton beras.

Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Happy Suryati mengatakan, ada enam langkah yang akan dilakukan Kementan untuk merealisasikan target itu. Pertama, optimalisasi 351.000 hektar lahan dengan target produktivitas 5 ton per hektar dan produksi 1,75 juta ton GKP atau setara 1,05 juta ton beras pada 2024.

Kedua, optimalisasi 500.000 hektar lahan dengan target produktivitas 5 ton per hektar dan produksi 2,5 juta ton GKP atau setara 1,5 juta ton beras pada 2025. Ketiga, mencetak sawah baru seluas 225.000 hektar dengan target produksi GKP sebanyak 0,79 juta ton atau setara 0,47 juta ton beras.

”Lantaran masih berupa sawah baru, kami hanya menargetkan produktivitasnya rerata 3,5 ton per hektar,” kata Happy dalam diskusi daring ”Outlook Pembangunan Pertanian 2025: Mewujudkan Swasembada Beras, Mungkinkah?” yang digelar PATAKA, Senin (23/12/2024).

Keempat, Happy melanjutkan, Kementan akan memompanisasi 500.000 hektar sawah tadah hujan. Target produktivitasnya sebesar 5 ton per hektar dan produksi GKP mencapai 2,62 juta ton atau setara 1,57 juta ton beras.

Kelima, mengoptimalkan 300.000 hektar sawah yang irigasinya bakal diperbaiki dan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum. Produktivitas dan produksi GKP ditargetkan masing-masing 5,25 ton per hektar dan 1,57 juta ton atau setara 0,95 juta ton beras.

”Kami juga menggulirkan perluasan areal tanam baru padi gogo di sela-sela tanaman perkebunan dan kehutanan. Targetnya seluas 300.000 hektar dengan produktivitas 3 ton per hektar dan produksi 0,9 juta ton GKP atau setara 0,54 juta ton beras,” katanya.

Lantaran masih berupa sawah baru, kami hanya menargetkan produktivitasnya rerata 3,5 ton per hektar.

Happy menambahkan, upaya-upaya itu akan didukung antara lain dengan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, dan penyediaan benih unggul. Untuk benih unggul, kebutuhannya sekitar 90.000 ton dan anggaran yang dibutuhkan Rp 1,5 triliun.

Dari jumlah itu, penyediaan 9.000 ton benih ditugaskan kepada ID Food. Sisanya, 81.000 ton benih, akan dilakukan pemerintah melalui pengadaan dari produsen benih swasta. Penyiapan benih tersebut dilakukan sejak Agustus 2024 hingga Juni 2025.

Dalam forum itu juga terungkap berkurangnya luas lahan sawah baku akibat konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan nonpangan. Laju konversi lahan pertanian pangan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan mencetak sawah baru.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), Khudori, berpendapat, untuk mewujudkan swasembada beras, pemerintah terlalu menitikberatkan mencetak sawah baru. Tidak ada upaya serius mengendalikan laju konversi lahan pertanian pangan.

Pada 2019, lahan baku sawah di Indonesia seluas 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan tersebut berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Kira-kira ada penurunan luas sawah 0,08 juta hektar atau 80.000 hektar. Penurunan terluas terjadi di Jawa, yakni sekitar 6.000 hektar.

”Di atas kertas, penurunan luas lahan sawah baku itu mencapai 80.000 hektar, tetapi kemampuan mencetak sawah baru selama ini hanya 20.000-30.000 hektar per tahun. Hal itu lantaran kendala kesuburan tanah yang rendah, infrastruktur terbatas dan mahal, serta tumpang tindih kepemilikan lahan,” katanya.

Salah satu yang membuat kita mengelus dada adalah ada sawah beririgasi yang semula dikecualikan dari konversi kini diperbolehkan dikonversi. Syaratnya, sepanjang untuk kepentingan umum atau stempel PSN.

Menurut Khudori, lahan-lahan pertanian pangan produktif itu tidak terproteksi. Sementara lahan-lahan produktif tidak terporteksi. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Kedua UU tersebut ditambah UU Cipta Kerja cenderung memberikan karpet merah bagi para investor. Selama ini, mereka kerap mengeluh kesulitan mendapatkan lahan. Kalaupun dapat, proses pembebasan lahannya lama.

”Salah satu yang membuat kita mengelus dada adalah ada sawah beririgasi yang semula dikecualikan dari konversi kini diperbolehkan dikonversi. Syaratnya, sepanjang untuk kepentingan umum atau stempel PSN,” katanya.

Khudori mengingatkan, sawah baru tidak serta-merta menghasilkan produktivitas dan produksi pangan yang tinggi. Apalagi jika untuk menghasilkan produksi secara berkelanjutan, sawah baru membutuhkan waktu lama, 3-4 tahun atau beberapa kali musim tanam.

Hal itu juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan perubahan cuaca atau iklim, bahkan konflik dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu melindungi lahan baku sawah yang sudah ada saat ini, yakni seluas 7,38 juta hektar yang tercatat pada 2024.

Di hari yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyinggung problem serupa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Salah satu daerah yang disebut luas sawahnya berkurang adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menyatakan, luas panen padi di Demak terus berkurang dari 114.000 hektar pada 2018 menjadi 88.000 hektar pada 2023. Hal itu terjadi lantaran pembangunan permukiman, jalan tol, dan banjir rob.

”Oleh karena itu, kami mendukung pengoptimalan dan perluasan lahan pertanian, termasuk mencetak sawah baru Kementan. Di sisi lain, kami juga berharap agar sawah-sawah yang sudah ada saat ini dilindungi. Kami khawatir daerah-daerah sentra beras yang lain bernasib sama seperti Demak,” katanya.

Sementara Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi menuturkan, produksi beras pada 2024 lebih rendah dibandingkan 2023. Hal itu terjadi akibat dampak El Nino yang berlangsung pada medio 2023 hingga triwulan I-2024.

Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras pada tahun ini sebanyak 30,34 juta ton. Volume produksi tersebut turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 31,1 juta ton.

Lima provinsi dengan penurunan produksi beras tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Barat. Dalam setahun, produksi beras di Jabar turun 361.140 ton, Jatim 279.660 ton, Jateng 146.040 ton, Banten 92.340 ton, dan Sumbar 75.520 ton.

”Memang ada penurunan produksi beras di sejumlah daerah. Ini memberikan gambaran kepada kami untuk memperkuat kembali produksi beras di daerah-daerah tersebut untuk tahun depan. Penanamannya sudah kami mulai pada Oktober lalu,” katanya.