AI Boom atau AI Boom(erang) dan Indonesia

Ini adalah artikel yang ganjil. Semacam kecemasan akademik yang tak enak didengar, tetapi terlalu keras untuk diabaikan. Saya menuliskannya dengan satu harapan: kecemasan ini keliru. Mengapa? Sebab, apabila kekuatiran saya benar, negara-negara emerging market (EM)—termasuk Indonesia—bisa menghadapi masa yang tidak mudah. Bahkan, sangat menantang. Risalah ini lebih sebagai pengingat, untuk tetap berhati-hati, di tengah rapuhnya dunia yang saling terhubung

Beberapa minggu lalu, Gita Gopinath, Guru Besar Makroekonomi dari Harvard University, menulis kolom di majalah The Economist tentang euforia teknologi baru. Euforia bahwa inovasi di sekitar artifical inteligence (AI) akan mengubah dunia dengan cepat. Antusiasme ini mendorong harga saham perusahaan teknologi melonjak seakan tak mengenal batas. Di balik optimisme itu, ia mengingatkan  sesuatu yang sederhana, tetapi penting: dunia kini menumpukan harapan pada satu poros yang rapuh—pasar saham Amerika Serikat (AS). 

Selama lima belas tahun terakhir, rumah tangga AS dan para investor Eropa mengejar imbal hasil tinggi dan kuatnya dollar. Eksposur mereka pada saham-saham teknologi naik drastis, seolah masa depan tak mungkin berbelok. Nasihat tua, jangan letakkan semua telur Anda dalam satu keranjang, mungkin terkesan kuno. Sayangnya, ia kerap benar. Konsentrasi seperti ini selalu mengandung risiko. Bila produktivitas yang dijanjikan oleh inovasi teknologi ternyata tak tecermin dalam pertumbuhan ekonomi atau produktivitas, maka ada risiko pasar saham di AS terkoreksi tajam.

Gopinath memperkirakan 35 triliun dollar AS kekayaan global bisa hilang jika pasar saham itu rontok. Dalam perhitungannya, dengan mengasumsikan pola yang sama seperti  peristiwa dotcom bubble,  lebih dari 20 triliun dollar AS kekayaan rumah tangga AS akan hilang. Efek kekayaan (wealth effect) yang runtuh akan menekan konsumsi, dan ekonomi AS akan melambat. Investor asing juga terpapar; potensi kerugian mereka bisa mencapai 5 triliun dollar AS. Di situlah sumber guncangannya.

Bagi Indonesia, konsekuensinya bisa muncul segera. Nilai tukar, arus portofolio, dan sentimen global bereaksi cepat ketika ”janji masa depan” diuji data. Dalam sekejap, investor global yang selama ini mengejar imbal hasil di negara berkembang akan berbalik arah. Carmen Reinhart, Guru Besar Krisis Keuangan dari Harvard Kennedy School, menyebutnya ”common creditors”. Satu investor bisa memiliki investasi di berbagai tempat di dunia. Ketika pasar keuangan AS jatuh, mereka harus melakukan penyesuaian portfolionya (rebalancing portfolio). Caranya: menarik sebagian investasi di negara lain, termasuk EM, untuk menutupi kerugiannya di AS.

Jadi, walaupun tidak ada masalah di EM, misalnya, investor bisa saja tiba-tiba keluar dari EM karena common creditor ini. Terjadilah arus modal balik yang mendadak (sudden reversal). Investor akan mencari perlindungan—safe haven—dengan refleks yang hampir naluriah. Bisa ke emas, mata uang asing lain, atau masuk ke US Treasury. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa terpukul, pasar keuangan dapat terguncang.

Rupiah yang melemah bisa berarti biaya impor energi, pangan, dan logistik ikut naik. Exchange rate pass-through bukan sekadar konsep dalam buku teks—ia hadir setiap kali harga cabai mulai merangkak. Tak hanya itu, krisis di AS akan memicu risk-off: rasa takut global yang membuat imbal hasil obligasi Indonesia naik. SUN 10 tahun melonjak. Perusahaan yang punya utang dollar AS mulai gelisah; neraca mereka berubah wajah. Pemerintah pun kena imbas: biaya pembiayaan meningkat. Defisit harus dikalkulasi lebih hati-hati. Ruang fiskal menyempit. Ini ironi yang sering terjadi: tiba-tiba kita harus menanggung biaya krisis, akibat masalah yang timbul di luar negeri.

Jangan lupa, dampak juga mungkin muncul melalui jalur perdagangan. Amerika adalah salah satu mitra dagang terbesar kita. Bila konsumsi rumah tangga AS merosot, impor mereka melemah. Ekspor kita—dari tekstil, alas kaki, elektronik ringan, hingga furnitur—akan merasakan musim dingin. Sektor padat karya, yang memberi pekerjaan kepada jutaan keluarga, ikut terguncang. Satu perubahan kecil di Chicago bisa menjadi PHK di Karawang. Ekonomi global bekerja seperti itu: tidak ada garis batas yang benar-benar memisahkan nasib.

Jika sentimen dunia memburuk, harga komoditas cenderung melemah. Harga batubara bisa jatuh, CPO terseret, nikel ikut turun. Bagi Indonesia, ini berarti penerimaan devisa menurun, pendapatan pemerintah merosot, dan kegiatan ekonomi di kota-kota tambang melambat.

Seberapa besar dampaknya bagi Indonesia? Saya berharap—dan mudah-mudahan benar—dampak terhadap Indonesia akan terbatas. Ada alasan rasional untuk sedikit optimistis: pertama, porsi dari kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah saat ini adalah 13,4 persen. Sementara porsi asing di pasar modal sekitar 20 persen. Dengan kondisi ini, dampaknya tidak akan sebesar saat Global Financial Crisis 2008 atau saat Taper Tantrum 2013. Kedua, porsi dari ekspor kita terhadap PDB hanya sekitar 22 persen. Artinya, dampak dari jalur perdagangan juga akan terbatas. Krisis, dalam paradoksnya, selalu menyisakan ruang kecil untuk kelegaan.

Walaupun demikian, kita tetap harus berhati-hati jika ini terjadi. Sedia payung sebelum hujan. Total outstanding obligasi pemerintah adalah sebesar Rp 6498 triliun. Jika 13,4 persen atau, katakanlah 5 persen saja, meninggalkan Indonesia, arus modal keluar bisa di atas Rp 300 triliun. Ini tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Karena itu, walau dampaknya mungkin tak akan sedalam GFC 2008 atau Taper Tantrum 2013, Indonesia harus mempersiapkan diri dan berhati-hati. Krisis global selalu menguji dua hal: logika dan ketenangan. Apa yang bisa dilakukan?

Pertama, melakukan intelijen pasar dan stress test.

Penting sekali bagi pemerintah dan Bank Indonesia melakukan intelijen pasar (market intelligence) untuk memetakan keterhubungan investor besar, baik asing maupun lokal, di Indonesia yang memiliki investasi besar di pasar saham AS. Ini penting untuk mengantisipasi shock yang akan terjadi. Jika rebalancing portfolio terjadi, kita bisa mengantisipasi seberapa dalam pasar obligasi dan saham kita akan terdampak. Selain itu, untuk investor besar lokal yang memiliki investasi besar di pasar saham AS, perlu juga dilihat keterhubungan sumber kredit perbankannya untuk menghindari dampak negatif ke sektor perbankan. Lakukan stress test.

Kedua, menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Dalam kasus sudden reversal, kita tahu, begitu modal mengalir keluar rupiah terdepresiasi dan volatilitas melonjak. Dari sini, cerita klasik krisis EM selalu dimulai dengan pola yang sama: depresiasi rupiah yang kemudian mendorong kenaikan risiko, lalu menimbulkan tekanan pada sektor keuangan, sehingga berujung pada sentimen yang memburuk. Dalam konteks ini, kebijakan moneter yang terintegrasi: membiarkan rupiah sedikit melemah, melakukan intervensi di pasar keuangan, menaikkan bunga sedikit dan menerapkan makroprudensial , serta capital flow management menjadi penting.

Studi Basri dan Sumartono (2023) menunjukkan: Bank Indonesia tidak mungkin menerapkan konsep impossible trinity, di mana capital flows dan rupiah dibiarkan sepenuhnya bebas, karena ingin mempertahkan kebijakan monter yang independen. Benar bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan: mempertahankan kurs secara kaku justru memperbesar kerentanan. Fleksibilitas nilai tukar memungkinkan pelemahan rupiah menyerap sebagian guncangan eksternal sehingga sektor riil tidak menanggung beban yang terlalu besar (Basri, 2024). Namun, fleksibel bukan berarti dibiarkan liar. Intervensi dilakukan bukan untuk menjaga nilai tukar pada tingkat tertentu, tapi mencegah gejolak yang terlalu tajam. Bauran kebijakan seperti yang dilakukan Bank Indonesia adalah langkah yang tepat.

Ketiga, memperkuat instrumen makroprudensial dan pengelolaan arus modal.

Arus modal jangka pendek sering menjadi sumber kerentanan. Ketika pasar sedang optimistis, hot money masuk deras. Tetapi, ketika sentimen berubah, alirannya bisa keluar dua kali lebih cepat. Karena itu, kebijakan makroprudensial yang ketat—seperti batasan LTV, persyaratan likuiditas valas, atau pembatasan eksposur jangka pendek, batasan posisi devisa neto, stress test rutin dengan skenario depresiasi tajam, menjadi penting. Di saat yang sama, Indonesia perlu memperluas basis investor domestik agar tidak terlalu bergantung pada dana portofolio asing. Kalau ini dilakukan sebelum krisis, ketika arus balik terjadi  depresiasi kurs tidak langsung menjatuhkan sistem keuangan, ruang untuk membiarkan kurs fleksibel jadi lebih besar. 

Keempat, disiplin fiskal sebagai jangkar stabilitas.

Krisis sering membatasi akses pembiayaan global. Jika defisit fiskal melebar bersamaan dengan gejolak eksternal, biaya pinjaman akan meningkat dan ruang fiskal menyempit. Karena itu, menjaga defisit dalam batas aman adalah kunci. Fiskal yang disiplin bukan soal penghematan semata, tetapi memberikan sinyal bahwa pemerintah mampu menjaga kepercayaan pasar. Penting untuk membedakan antara must have dan nice to have dalam prioritas belanja.

Dalam ekonomi kontemporer, kita belajar bahwa bank sentral tak pernah benar-benar berdiri sendiri. Suku bunga bisa dinaikkan, likuiditas bisa diserap, tetapi pasar selalu mencari satu hal yang lebih mendasar: apakah negara ini bisa dipercaya? Dalam sebuah diskusi terbatas di Department Economics Harvard University beberapa minggu lalu, John Cochrane dari Stanford University memberikan ceramah yang menarik. Ia mengatakan bahwa inflasi belum tentu bisa dikendalikan dengan menaikkan bunga. Bahkan, ia mengatakan, bunga yang tinggi bisa menimbulkan inflasi—dan ini penting dicatat—jika kebijakan fiskalnya tidak hati-hati.

Cochrane menolak gagasan Taylor Rule (misalnya, menaikkan suku bunga lebih dari satu banding satu ketika inflasi naik). Menurutnya, inflasi tidak ditentukan oleh kebijakan suku bunga, tetapi oleh konsistensi antara kebijakan moneter dan fiskal. Ia menyebutnya Fiscal Theory on Price Level.  Karena itu, jika gelembung di AS pecah dan dampaknya muncul pada kenaikan pembiayaan akibat kenaikan risiko premium, kita harus hati-hati.  Selama pasar yakin bahwa defisit dan utang berada pada jalur yang masuk akal, tekanan terhadap rupiah mereda.

Karena itu, desain APBN sebagai shock absorber (seperti perlindungan sosial) menjadi bagian penting dari ketahanan makro. Di negara seperti Indonesia, belanja sosial yang tepat sasaran bukan sekadar program, melainkan penyangga suasana batin publik. Ia meredam kegelisahan ketika kurs melemah dan harga-harga mulai naik. Ia menjaga stabilitas politik—yang hari ini menjadi bagian dari macroeconomic resilience itu sendiri.

Kekuatan yang paling menentukan justru adalah kemampuan menjaga kepercayaan: pada negara, pada kebijakan, dan pada masa depan yang ingin kita ciptakan. Dan, itu harus tecermin juga pada kebijakan, bukan sekadar pernyataan.

Hari hari ini, separuh dari cerita ekonomi bukan lagi angka-angka, tetapi psikologi pasar. Ia bekerja seperti bisik-bisik di lorong gelap: kadang tak terlihat, tapi menentukan arah langkah. Ekspektasi bergerak lebih cepat daripada data; dan sentimen bisa naik-turun seperti ombak yang tak pernah selesai mencari pantai.

Karena itu, forward guidance bukan sekadar teknis. Ia adalah narasi. Ia menjelaskan ke publik: apa tujuan kita, menjaga inflasi dan anggaran yang hati-hati. Memastikan sistem keuangan tetap tenang. Ia menjelaskan instrumen yang dipakai, tanpa perlu berlagak sakti: suku bunga, operasi pasar, intervensi yang hati-hati.

Kelima, komunikasi kebijakan ala crisis management.

Komunikasi yang buruk bisa membuat pasar salah paham. Dalam dunia yang mudah panik, salah paham bisa berubah menjadi kepanikan; sudden reversal bisa membengkak menjadi sudden stop. Pada titik itu, ekonomi bukan hanya bicara soal model, tetapi soal kepercayaan yang retak.

Itu sebabnya, kebijakan yang baik membutuhkan bukan hanya kalkulasi, tapi juga kata-kata yang jernih. Sebab, seperti yang sering ditunjukkan oleh sejarah ekonomi—dan oleh kehidupan itu sendiri—kadang yang menentukan bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang orang percaya akan terjadi.

Keenam, menyiapkan penyangga sosial dan riil untuk meredam dampak ke masyarakat.

Pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga sering berujung pada tekanan di sektor riil: investasi tertunda, ekspor melemah, sektor padat karya tertekan. Agar dampaknya tidak berubah menjadi krisis sosial, pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial, menjaga stabilitas harga pangan, dan mempercepat proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja. Stabilitas makro tidak akan bertahan jika terjadi keresahan terjadi di dapur rumah tangga.

Kita tentu berharap yang terbaik, tetapi kewaspadaan adalah kewajiban. Ekonomi, pada akhirnya, bukan angka; ia berumah di kehidupan sehari-hari. Jika gelembung itu pecah, guncangannya akan menyentuh tempat konkret: rumah tangga. Ketika nilai tukar tertekan, harga naik. Ketika prospek ekonomi memburuk, investasi tertahan. Semua itu menjelma menjadi kebutuhan yang tak terbeli, rencana yang ditunda, dan ruang hidup yang menyempit.

Dan, di titik itu, kita tahu: yang paling cepat patah bukan pasar, melainkan harapan. Mungkin itulah ironi dari risalah ini: ia mencoba membaca tanda-tanda zaman—dengan realistis—sambil diam-diam mengharap kekuatiran ini keliru.

Muhamad Chatib Basri, Visting Scholar Harvard Center for International Development