Sulit Meraih Target Pertumbuhan Ekonomi Sekaligus Menghadapi Risiko Kebijakan Populis

Rencana pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 nanti tidaklah mudah. Sejumlah skenario yang dipersiapkan untuk menapaki tahapan pertumbuhan ekonomi tinggi itu masih berjalan tertatih-tatih. Tahapan target laju ekonomi pada akhir tahun 2025 ini yang sebesar 5,3 persen sekalipun tampaknya sulit diraih. Lantas, apakah program kebijakan yang direncanakan saat ini sudah tepat?

Berdasarkan skenario Bappenas, upaya untuk meraih pertumbuhan tinggi akan dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan harus mencapai 5,3 persen. Tahun depan naik menjadi 6,3 persen dan tahun berikutnya lagi tumbuh 7,5 persen. Pada tahun 2028, pertumbuhan ekonomi harus kembali naik menjadi 7,7 persen dan pada akhir kepemimpinan Presiden Prabowo tahun 2029, laju perekonomian sudah berada di 8 persen.

Hanya, realisasinya ternyata tidaklah mudah. Pada tahun ini saja, target 5,3 persen sepertinya sulit dicapai. Pada satu dekade terakhir, 2016-2025, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hanya terjadi sekali, yakni pada 2022, pascapemulihan dari pandemi. Pertumbuhan kala itu sebesar 5,31 persen merupakan yang tertinggi setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Berkaca pada pertumbuhan tahun 2022 itu, hampir semua laju ekonomi tiap triwulan secara year on year mencatatkan kenaikan di atas 5 persen. Kondisi ini berbeda pada tahun ini, ketika tidak setiap triwulan menorehkan laju peningkatan di atas 5 persen. Pada triwulan I-2025, misalnya, laju pertumbuhan hanya 4,87 persen.

Selanjutnya, pada triwulan II dan III-2025, meskipun pertumbuhan ekonomi melampaui 5 persen, angka itu terpaut tipis tidak sebesar tahun 2022 yang mencapai 5,50 persen. Bahkan, pada triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73 persen. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan target pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2025 ini sebesar 5,3 persen sulit diwujudkan.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, pada triwulan III-2025, semua indikator penyusun perekonomian memiliki laju di bawah target yang disusun, kecuali indikator ekspor yang masih menorehkan laju pertumbuhan di atas 9 persen.

Kondisi tersebut patut menjadi perhatian pemerintah karena penyusutan itu juga terjadi pada indikator konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Secara triwulanan, proporsi konsumsi rumah tangga menyusut sejak awal tahun hingga saat ini menjadi 53,14 persen dibandingkan dua triwulan sebelumnya yang rata-rata di atas 54 persen.

Penurunan konsumsi masyarakat itu mengindikasikan penurunan daya beli sehingga kemampuan berbelanja pun berkurang. Padahal, berdasarkan estimasi untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tahun ini, setidaknya dibutuhkan lonjakan konsumsi masyarakat rata-rata 5,14 persen. Tingkat kelajuan yang rata-rata kurang dari 5 persen sejak awal tahun ini kian menegaskan bahwa tahapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi kian sulit dicapai, setidaknya pada tahap awal ini.

Lantas, apakah fenomena tersebut akan membuat ekonomi nasional suram? Kondisi tersebut harus segera diantisipasi karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki serta berlimpahnya tenaga kerja berusia produktif harus mendorong kemajuan ekonomi nasional yang tinggi.

Apabila gagal menciptakan kemajuan ekonomi yang pesat, maka negara akan berada dalam situasi middle income trap. Negara gagal meraih kemajuan ekonomi berpenghasilan tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Negara hanya terjebak pada fase negara berpenghasilan menengah.

Kondisi tersebut berisiko bagi negara yang memiliki tingkat bonus demografi besar seperti Indonesia. Generasi muda akan sulit bersaing memperebutkan pasar kerja yang relatif terbatas. Di sisi lain, produk yang dihasilkan industri dalam negeri sulit bersaing dengan produk global yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, nilai tambah dari industri nasional relatif kecil sehingga berdampak pada upah tenaga kerja domestik yang juga rendah.

Ada sejumlah solusi yang harus segera direalisasikan agar Indonesia tidak terjebak pada situasi tersebut. Salah satunya adalah mendorong investasi agar tumbuh membangun usaha-usaha atau industri baru guna menciptakan produk yang kompetitif di pasar global. Dengan demikian, selain menyediakan lapangan kerja, industri tersebut mampu berkontribusi memenuhi kebutuhan domestik serta menghasilkan devisa negara dari transaksi perdagangan internasional. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat UMKM ataupun usaha informal agar kian maju dan menghasilkan produk berkualitas.

Ketersediaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja menjadi kunci penting dalam upaya menghadapi persoalan bonus demografi saat ini. Oleh karena itu, investasi baik itu dari asing maupun dari dalam negeri mutlak menjadi keharusan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Namun, berdasarkan skenario yang disusun Bappenas untuk meraih pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun ini, capaian investasi hingga triwulan III-2025 belum seperti yang diharapkan. Produk domestik bruto (PDB) dari sisi pengeluaran untuk indikator pembentukan modal tetap (PMTB) ataupun investasi baru tumbuh secara year on year sebesar 5,05 persen atau masih di bawah target yang direncanakan sebesar 5,61 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, jumlah investasi sepanjang tahun ini hingga September 2025 mencapai Rp 1.434 triliun. Sebagian besar, hingga 55 persen, merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sisanya 45 persen adalah penanaman modal asing (PMA).

Baik pada PMDN maupun PMA, 14 persen berinvestasi pada sektor hilirisasi terkait industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Selanjutnya, disusul industri transportasi, gudang, dan telekomunikasi  sebesar 11,4 persen. Adapun urutan ketiga ditempati investasi di sektor pertambangan dengan besaran 11 persen. Ketiga kelompok ini menunjukkan bahwa investasi di sektor pertambangan dan hilirisasi masih mendominasi di Indonesia. Sayangnya, kedua sektor ini bersifat padat modal dengan serapan tenaga kerja terbatas.

Ironisnya, investasi andalan Indonesia terkait hilirisasi pertambangan itu tengah terpuruk karena penurunan harga sejumlah komoditas di pasar global. Produk nikel dan turunannya, misalnya, saat ini tengah oversupply di pasar internasional sehingga berdampak pada industri ataupun pertambangan nikel nasional. Fenomena ini berdampak secara makro karena Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar dunia yang menarik banyak investor terkait sumber daya ini.

Pada triwulan III-2025, sumbangan sektor pertambangan secara keseluruhan mengalami kontraksi hingga minus 1,98 persen. Padahal, dalam skenario pertumbuhan ekonomi Bappenas, seharusnya sektor ekstraktif ini harus mampu tumbuh 5,52 persen. Susutnya sektor tambang yang menjadi primadona investasi kian memperberat langkah Indonesia menapaki pertumbuhan ekonomi tinggi.

Di sisi lain, pemerintah terus berusaha mendorong tumbuhnya investasi di dalam negeri dengan salah satunya memberikan kemudahan penyaluran kredit. Pada Juni 2025, tingkat suku bunga kredit modal kerja dan investasi perbankan umum rata-rata menurun untuk menstimulasi dunia usaha. Total penyaluran kredit pada Juni naik menjadi Rp 8.000 triliun dengan 55 persen untuk keperluan produktif berusaha, sedangkan sisanya untuk kepentingan konsumtif.

Fenomena tersebut berdampak pada perputaran uang di masyarakat. Pada Agustus 2025, kecenderungan masyarakat untuk memutar uang semakin besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah uang M1 atau uang likuid dalam bentuk uang kartal (uang kertas dan logam) serta uang giral (simpanan di bank yang mudah dicairkan) mengalami lonjakan hingga lebih dari 3 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara jumlah uang kuasi, seperti tabungan, deposito, dan giro, yang dimiliki masyarakat cenderung kian susut. Hal ini tampak dari jumlah pengurangan uang dari arti luas (M2) dikurangi peredaran uang dalam arti sempit (M1) yang juga mengecil. Pada Agustus 2025, jumlah M2 sebesar Rp 9.657 triliun atau lebih kecil sekitar Rp 61 triliun dari tahun sebelumnya.

Hal itu mengindikasikan masyarakat pemilik modal juga berupaya memutar uangnya untuk kepentingan usaha ataupun konsumsi. Jadi, tak hanya disimpan sebagai uang kuasi sehingga mendorong perputaran uang semakin banyak dan pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengacu pada hal tersebut, ada harapan untuk mendorong kemajuan ekonomi dari dana pihak ketiga (DPK) yang tersimpan di perbankan dalam negeri. Dengan tingkat bunga yang kompetitif dan terjangkau bagi nasabah, maka stimulasi untuk membangun usaha dari kredit perbankan terbuka lebar. Apalagi, jumlah DPK yang tersedia di bank saat ini lebih dari Rp 9.000 triliun. Dana sebesar ini berpotensi dapat diputar untuk menumbuhkan perekonomian.

Setiap belanja yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN ataupun APBD akan berdampak bagi perekonomian. Harapannya, alokasi belanja ini dapat menetes hingga rakyat terbawah sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara luas.

Mengacu pada data uang beredar dalam arti sempit (M1), jumlahnya memang meningkat sepanjang tahun ini. Dibandingkan akhir tahun lalu, terjadi peningkatan M1 lebih dari Rp 200 triliun sehingga total pada Agustus lalu mencapai Rp 3.050 triliun. Peningkatan ini bisa jadi karena beragam faktor, misalnya karena kucuran uang dari kredit perbankan ataupun tambahan belanja dari masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Khusus belanja dari pemerintah, ada salah satu program populis, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang masif dilakukan dan menyasar masyarakat secara luas. Pada tahun ini, anggaran dialokasikan semula Rp 71 triliun dan kemudian disiapkan cadangannnya lagi Rp 100 triliun untuk mengakomodasi target penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta jiwa.

Anggaran tersebut secara tidak langsung menstimulasi peningkatan sektor lapangan usaha tertentu sehingga menambah kontribusinya bagi perekonomian. Setidaknya ada dua sektor lapangan usaha yang terdampak program MBG, yakni sektor pertanian dan perdagangan. Indikasinya, laju pertumbuhan pertanian pada triwulan III-2025 hampir 5 persen dari targetnya 2,2 persen dan laju perdagangan sudah melampaui 5 persen dari target pertumbuhannya 4,96 persen.

Salah satu faktor pendorongnya adalah permintaan terhadap komoditas pangan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang membuat nilai tambah produk pertanian dan perdagangan juga meningkat. Stok yang harus disediakan setiap SPPG yang saat ini sudah mencapai 15.000 dapur SPPG membuat permintaan produk pangan bertambah. Hal ini berdampak pada siklus rantai pasok pasar sehingga mendorong kenaikan harga pangan mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, ataupun pengecer.

Dalam konteks makro, hal ini sejatinya fenomena lumrah. Hanya, sebisa mungkin hal ini juga berdampak pada kesejahteraan produsen utamanya, yakni petani, peternak, dan nelayan. Selain itu juga berimbas positif bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, baik di tingkat SPPG para pemasok maupun tenaga kerjanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah dari program kebijakan itu adalah pengendalian harga yang optimal dari negara. Jangan sampai peningkatan permintaan pangan ini kian memberatkan masyarakat secara umum karena kontrol pengendalian harga yang mayoritas masih dikuasai swasta.

Pemerintah perlu terus menstimulasi peningkatan produksi pangan dan sekaligus menambah gudang penyimpan beragam stok pangan sehingga masifnya program MBG tak akan berimbas pada kenaikan harga yang memberatkan masyarakat luas. Fenomena kenaikan harga pangan beberapa waktu terakhir disinyalir akibat perubahan pasar akibat permintaan dari program MBG.

Oleh karena itu, stabilisasi pasokan dan pengendalian harga merupakan hal krusial yang harus segera dilakukan. Sebab, anggaran MBG tahun depan mencapai Rp 335 triliun sehingga akan menambah eskalasi permintaan produk pangan secara signifikan. Jangan sampai hal ini justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena melonjaknya harga pangan akibat kebijakan program pemerintah. (LITBANG KOMPAS)