Sharaa Ungkap Desain Masa Depan Suriah

DAMASKUS, SENIN — Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di Suriah dapat memakan waktu persiapan hingga empat tahun, sementara penyusunan konstitusi baru diperkirakan memerlukan waktu tiga tahun.

Dalam wawancara eksklusif yang disiarkan televisi Arab Saudi, Al Arabiya, Minggu (29/12/2024) waktu setempat, Sharaa mengungkap sejumlah desain masa depan Suriah, baik di dalam negeri maupun hubungan dengan negara-negara lain.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan pemilu yang sah adalah tugas yang dapat memakan waktu hingga empat tahun karena memerlukan sensus penduduk yang komprehensif. Selain itu, Suriah juga butuh waktu untuk menyusun ulang sistem legalnya.

Pemimpin Suriah yang sebelumnya menggunakan nama samaran Abu Mohammed al-Golani itu memperkirakan butuh waktu setahun bagi warga Suriah untuk mulai bisa menikmati peningkatan signifikan dalam layanan publik sejak lengsernya rezim Bashar al-Assad.

Sharaa, yang memimpin pasukan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) untuk menggulingkan Assad, menolak disebut sebagai ”sang pembebas”. Ia justru memuji pengorbanan warga Suriah untuk mencapai kebebasan.

”Saya tidak menganggap diri saya sebagai pembebas Suriah, tetapi setiap orang yang berkorban telah membebaskan negara ini,” katanya.

Ia mengatakan, rakyat Suriah telah menyelamatkan diri mereka sendiri. Sharaa, yang memimpin serangan oposisi yang menggulingkan Assad pada 8 Desember 2024, menyoroti upaya untuk meminimalkan korban dan pengungsian selama masa transisi ini.

Masa ini ia gambarkan sebagai penyerahan kekuasaan yang berjalan semulus mungkin. Ia juga menyatakan bahwa setelah terbebas dari rezim Assad, Suriah akan menjamin keamanan bagi kawasan dan Teluk selama 50 tahun ke depan.

Sharaa mengonfirmasi bahwa saat ini pemerintahan transisi Suriah sedang berunding dengan milisi Kurdi, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang didukung AS untuk menyelesaikan krisis di Suriah timur laut. Tujuan akhirnya adalah mengintegrasikan SDF ke dalam angkatan bersenjata nasional Suriah.

Ia menegaskan kembali bahwa Kurdi adalah bagian integral dari struktur Suriah serta mengesampingkan rencana apa pun untuk pemisahan. ”Tidak akan ada pembagian Suriah dengan cara apa pun,” kata Sharaa.

Tidak akan ada pembagian Suriah dengan cara apa pun.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan baru tidak akan membiarkan Suriah menjadi pangkalan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) untuk meluncurkan serangan ke pihak mana pun.

PKK adalah organisasi politik dan militan yang dibentuk pada 1978 oleh Abdullah Ocalan. Awalnya, organisasi itu didirikan dengan tujuan memperjuangkan hak-hak etnis Kurdi di Turki, yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan pengakuan politik serta budaya yang layak di negara tersebut.

Sebagai catatan, Turki memandang SDF sebagai kelompok teror karena didominasi oleh anggota Unit Perlindungan Rakyat (YPG). YPG adalah kelompok bersenjata Kurdi yang dituding memiliki kaitan erat dengan PKK.

Selama beberapa puluh tahun terakhir, Ankara saling serang dengan kelompok bersenjata Kurdi di perbatasan Suriah-Turki. Terakhir, pada Oktober 2024, Ankara menuduh YPG/PKK sebagai dalang di balik serangan ke pabrik pesawat militer Turki.

Sementara itu, untuk pembubaran HTS, Sharaa mengatakan pembubaran HTS itu akan diumumkan pada Konferensi Dialog Nasional.

Sharaa memuji pernyataan Arab Saudi yang ia nilai sangat positif. Ia juga menyanjung upaya Riyadh untuk menstabilkan Suriah. ”Arab Saudi memiliki peran besar dalam masa depan Suriah. Dan saya bangga dengan semua yang telah dilakukannya untuk kami,” katanya.

Ia menceritakan masa kecilnya dihabiskan di Riyadh dan berharap dapat mengunjungi ibu kota Arab Saudi itu lagi. Sharaa mengatakan, Kerajaan Arab Saudi memiliki peluang investasi besar di Suriah.

Suriah tidak dapat terus berlanjut tanpa hubungan dengan negara regional penting seperti Iran. Namun, hubungan tersebut harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kedaulatan kedua negara dan tidak mencampuri urusan kedua negara.

Terkait Iran yang telah lama mendukung rezim Assad, Sharaa mengatakan, negaranya membutuhkan hubungan dengan Iran. Namun, hubungan tersebut harus didasarkan pada rasa saling menghormati terhadap kedaulatan kedua negara.

”Suriah tidak dapat terus berlanjut tanpa hubungan dengan negara regional penting seperti Iran. Namun, hubungan tersebut harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kedaulatan kedua negara dan tidak mencampuri urusan kedua negara,” kata Sharaa.

Ia mendesak Teheran untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan intervensi regional mereka. Ia juga mengingatkan bahwa pasukan oposisi Suriah telah menjaga aset dan properti Iran di Suriah selama serangan yang menyebabkan jatuhnya Assad meskipun Iran merupakan salah satu pendukung utama Assad.

Sharaa menambahkan bahwa ia mengharapkan sikap positif dari Teheran dalam menanggapi tindakan ini. Namun, sejauh ini, sikap tersebut belum terwujud.

Terkait Amerika Serikat, Sharaa berharap pemerintahan baru AS di bawah Presiden Donald Trump akan mencabut sanksi terhadap Suriah. ”Kami berharap pemerintahan Trump yang akan datang tidak akan mengikuti kebijakan pendahulunya,” katanya.

Menurut Sharaa, sanksi terhadap Suriah diterapkan berdasarkan kejahatan yang dilakukan rezim Assad. Karena Assad telah digulingkan, sanksi-sanksi tersebut seharusnya dicabut secara otomatis.

Sementara itu, ia mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena kurangnya tindakan PBB di Suriah.

Sharaa menilai PBB gagal menangani tahanan dan pengungsi Suriah. ”PBB telah gagal mengamankan pembebasan satu tahanan pun atau memfasilitasi pemulangan satu pengungsi pun,” katanya.

Sementara itu, Rusia diperkirakan akan menarik diri dari Suriah setelah bertahun-tahun mendukung rezim Assad. Sharaa menyoroti kepentingan strategis yang mendalam antara Suriah dan Rusia yang ia sebut negara terkuat kedua di dunia itu.

”Rusia adalah negara penting dan dianggap sebagai negara terkuat kedua di dunia. Semua persenjataan Suriah berasal dari Rusia dan banyak pembangkit listrik dikelola oleh para ahli Rusia. Kami tidak ingin Rusia meninggalkan Suriah, seperti yang diinginkan sebagian pihak,” ujar Sharaa.

Menanggapi kritik terhadap komposisi pemerintahan transisi, Sharaa mengklarifikasi bahwa penunjukan yang didasarkan pada keseragaman berpikir diperlukan untuk memastikan koherensi selama fase kritis ini. Pengangkatan tak dimaksudkan untuk mengecualikan sejumlah pihak ataupun golongan.

”Penunjukan saat ini penting untuk periode tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mengecualikan siapa pun,” kata Sharaa.

Ia dengan tegas menolak gagasan pembagian kekuasaan berdasarkan faksi. Menurut dia, hal ini dapat menggagalkan proses transisi.

Soal protes masyarakat yang muncul terkait pejabat yang ditunjuk di pemerintahannya, ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat secara damai adalah hak setiap warga negara, selama lembaga publik tetap aman. ”Selama proses pembebasan, kami memastikan tidak ada korban atau pengungsian,” kata Sharaa.

Sebagai informasi, komentar Kepala Urusan Perempuan Suriah yang baru diangkat, Aisha al-Dibs, telah memantik protes warga di media sosial.

Komentar Dibs menyiratkan tak ada ruang bagi pemikiran yang berbeda dari pemikirannya. Menanggapi komentar itu, warga Suriah menggunakan media sosial mengungkapkan kemarahan pada Minggu (29/12/2024).

Komentar Dibs awalnya merupakan jawaban dari pertanyaan penyiar media TRT milik pemerintah Turki tentang ruang seperti apa yang akan diberikan kepada organisasi feminis di negara tersebut.

Dibs mengatakan bahwa jika tindakan organisasi tersebut mendukung model yang akan dibangun pemerintah transisi Suriah, mereka akan diterima. ”Saya tidak akan membuka jalan bagi mereka yang tidak setuju dengan pemikiran saya,” katanya.

Dia mengundang perempuan Suriah di mana pun untuk berkumpul di meja yang sama untuk mempelajari model yang harus diadopsi Suriah untuk mendukung peran perempuan dan hak-hak perempuan.

Namun, ia juga meminta perempuan untuk tidak melampaui prioritas yang telah diberikan Tuhan kepada mereka serta untuk mengetahui peran pendidikan mereka dalam keluarga.

Kendati Sharaa telah menjanjikan tidak ada balas dendam terhadap pendukung Assad, penangkapan orang-orang yang dianggap masih setia pada Assad masih terus terjadi.

Hingga Minggu (29/12/2024), otoritas baru Suriah telah menangkap hampir 300 orang yang dianggap sebagai loyalis presiden Suriah yang digulingkan itu. Mereka dituduh menjadi informan, pejuang pro-rezim Assad, dan mantan tentara.

Pasukan keamanan pemerintahan baru meluncurkan operasi skala besar pada hari Kamis (26/12/2024) terhadap milisi pendukung Assad.

”Dalam waktu kurang dari sepekan, hampir 300 orang telah ditahan di Damaskus dan pinggirannya, serta di Homs, Hama, Tartus, Latakia, dan bahkan Deir Ezzor,” kata Kepala Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) Rami Abdel Rahman.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, juga melaporkan penangkapan anggota milisi Assad di Provinsi Hama dan Latakia pada pekan lalu. Gudang-gudang senjata dan amunisi disita.

Abdel Rahman melaporkan, di antara mereka yang ditangkap, terdapat mantan informan rezim, pejuang pro-Iran, dan perwira militer berpangkat rendah yang dituduh melakukan pembunuhan dan penyiksaan.

Menurut Abdel Rahman, sejauh ini tidak ada tokoh terkemuka yang ditangkap, kecuali Jenderal Mohammed Kanjo Hassan, mantan kepala peradilan militer di bawah Assad.

Hassan dilaporkan mengawasi hukuman mati pada ribuan orang di masa rezim Assad berkuasa. Hukuman mati itu dijatuhkan hanya dengan persidangan yang begitu singkat di penjara Saydnaya.

Abdel Rahman mengatakan, video di media sosial memperlihatkan orang-orang bersenjata di era Assad menyiksa tahanan dan bahkan melakukan eksekusi dengan begitu mudah.

Bahkan, kata Abdel Rahman, beberapa individu, termasuk informan, langsung dieksekusi setelah ditahan tanpa proses sidang. ”Penangkapan tersebut dilaporkan terjadi dengan kerja sama penduduk setempat,” ujar Abdel Rahman menambahkan.

Video-video penyiksaan dan hukuman mati di era Assad yang beredar itu sulit diverifikasi kesahihannya.

Kepala baru Intelijen Umum Suriah, Anas Khattab, telah berjanji untuk merombak aparat keamanan. Ia mengecam ketidakadilan dan tirani rezim sebelumnya, yang lembaganya telah menabur korupsi dan menimbulkan penderitaan pada rakyat Suriah. (AFP/AP/Reuters)