Suriah, HTS, dan Kecemasan Baru Poros Kuartet Arab

Tampilnya Hayat Tahrir al-Sham atau HTS pimpinan Ahmed al-Sharaa, yang dikenal dengan julukan Abu Mohammed al-Golani sebagai penguasa baru di Suriah, membawa kegembiraan bagi gerakan Islam politik dan sekaligus mencemaskan kubu kontra gerakan Islam politik di Timur Tengah.

Latar belakang Golani dan HTS sangat kental dengan nuansa Islam politik. Golani pernah bergabung dengan Al Qaeda di Irak tahun 2003 dan turut menggerakkan perlawanan terhadap pasukan pendudukan Amerika Serikat di Irak hingga ia ditangkap dan dipenjara pada 2006.

Di dalam penjara, Golani berkenalan dengan Abu Bakar al-Baghdadi yang kemudian menjadi pemimpin kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Golani ikut bergabung dengan NIIS pimpinan Baghdadi itu.

Pada 2011, Golani dibebaskan oleh AS. Ia masuk ke Suriah atas saran Baghdadi, bersamaan dengan meletusnya revolusi Suriah pada Maret 2011.

Di Suriah, Golani membentuk Front al-Nusra sebagai bagian dari faksi-faksi bersenjata di Suriah yang menggerakkan perlawanan bersenjata terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad.

Golani kemudian pecah kongsi dengan Baghdadi pada 2015 karena Golani menolak Front al-Nusra berada di bawah bendera kelompok NIIS yang dibentuk oleh Baghdadi pada 2013.

Golani lalu berkomitmen menyatakan berada di bawah Al Qaeda pimpinan Ayman al-Zawahiri saat itu. Namun, kemudian Golani pecah kongsi dengan Al Qaeda tahun 2016 terkait kebijakan Al Qaeda yang ditolak oleh Golani.

Pascapecah kongsi dengan Al Qaeda, Golani mengubah nama Front al-Nusra menjadi Front Fatah al-Sham, lalu berubah lagi menjadi HTS pada 2018.

Turki dan Qatar, yang dikenal sebagai pendukung gerakan Islam politik di Timur Tengah, tentu sangat bergembira dengan tampilnya HTS sebagai penguasa baru di Suriah. Keberhasilan HTS, yang notabene dari gerakan Islam politik, menumbangkan rezim Assad di Damaskus, merupakan kemenangan Turki-Qatar.

Sebaliknya, kubu anti-gerakan Islam politik, seperti Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, sangat cemas dengan tampilnya HTS sebagai penguasa baru di Damaskus. Tampilnya HTS tersebut dianggap memperkuat jaringan gerakan Islam politik yang berkuasa di Timur Tengah.

Pertarungan kubu pro dan kontra gerakan Islam politik sesungguhnya cukup sengit di dunia Islam Sunni pasca-tampilnya partai-partai Islam di tampuk kekuasaan di sejumlah negara Arab menyusul meletusnya Musim Semi Arab tahun 2011.

Kubu anti-gerakan Islam politik, seperti Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, sangat cemas dengan tampilnya HTS sebagai penguasa baru di Damaskus.

Pertarungan itu melahirkan gerakan kontra Musim Semi Arab, yang kemudian menumbangkan partai-partai Islam dari tampuk kekuasaan, seperti terjadi di Mesir tahun 2013 dan Tunisia saat ini. Pertarungan itu menimbulkan ketegangan hubungan antara Turki-Qatar di satu pihak dan Mesir-Arab Saudi-UEA-Bahrain di pihak lain.

Pertarungan itu juga melahirkan aksi blokade total kuartet Arab—Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir—terhadap Qatar selama empat tahun pada 2017-2021.

Karena itu, Mesir, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain lebih berhati-hati dalam bersikap menghadapi situasi baru di Suriah, yakni tampilnya HTS sebagai penguasa baru di Damaskus. Kuartet negara Arab tersebut sangat khawatir, tampilnya HTS di tampuk kekuasaan di Suriah akan memperkuat lagi jaringan gerakan Islam politik di Timur Tengah yang akan mengganggu stabilitas kekuasaan rezim di negara-negara Arab lain.

Berita yang beredar di Mesir mengabarkan, Pemerintah Mesir melarang warga Suriah di Mesir merayakan tumbangnya rezim Assad. Mesir tentu paling cemas atas situasi baru di Suriah karena Ikhwanul Muslimin (IM) di Suriah adalah yang terkuat kedua di dunia Arab setelah IM di Mesir.

IM Suriah adalah lembaga yang paling mendapat manfaat dari tumbangnya rezim Assad. IM Suriah dikenal musuh bebuyutan rezim Assad.

Peran IM Suriah hampir dipastikan akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Golani di Suriah. Inilah yang sangat dicemaskan Pemerintah Mesir. Kairo khawatir, apa yang terjadi di Suriah menginspirasi lagi gerakan-gerakan Islam di Mesir.

Maka, secara geopolitik dalam konteks kubu pro-kontra Islam politik, tampilnya HTS sebagai penguasa baru di Suriah merupakan kemenangan Turki-Qatar dan kekalahan kuartet Arab (Arab Saudi, UEA, Bahrain, plus Mesir).

Tentu kuartet Arab (Mesir, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain) kini masih menunggu kebijakan pemerintah baru Suriah. Jika pemerintah baru Suriah tidak menonjolkan sentimen Islam politik, hubungan Suriah dan kuartet Arab itu akan baik. Sebaliknya, bila pemerintah baru Suriah terlalu menonjolkan identitas Islam politik, hubungan Damaskus dengan kuartet Arab bisa terganggu.

Dalam konteks itu, Iran yang menganut mazhab Syiah juga menunggu perkembangan internal dunia Islam Sunni. Iran juga sangat dirugikan oleh tumbangnya rezim Assad. Mereka bisa diajak berkoalisi oleh kuartet Arab (Arab Saudi, UEA, Bahrain plus Mesir) jika hubungan Suriah dan kuartet Arab tidak baik.

Namun bila Suriah berhasil menjalin hubungan baik dengan kuartet Arab (Arab Saudi, UEA, Bahrain plus Mesir), kebersamaan dunia Islam Sunni bisa terjaga. Iran pun tidak punya celah untuk memecah dunia Islam Sunni.

Karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, perlu dilihat apakah Suriah baru semakin memperkuat stabilitas di Timur Tengah atau justru melahirkan konstelasi politik baru dengan segala dinamikanya, khususnya di dunia Islam Sunni.

Musthafa Abd Rahman, Wartawan Kompas 1991-2022