Alarm bagi Pemerintah, Indikator Ekonomi Awal Tahun 2025 Memburuk

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa indikator makroekonomi pada awal tahun 2025 menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan, dari eksternal maupun domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, amblasnya pasar saham, serta anomali penerimaan APBN menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara berturut-turut pada Januari dan Februari 2025 mengalami deflasi secara bulanan. Meski terjadi inflasi secara tahunan sebesar 0,76 persen, IHK pada Januari 2025 mengalami deflasi 0,76 persen secara bulanan.

Tren itu berlanjut pada Februari 2025 yang mencatatkan deflasi 0,48 persen secara bulanan. Deflasi bahkan juga terjadi secara tahunan, yaitu sebesar 0,09 persen. Adapun terakhir kali deflasi tahunan terjadi pada 25 tahun lalu, tepatnya pada Maret 2000 sebesar 1,10 persen.

Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada awal tahun dalam kisaran Rp 16.200-Rp 16.500 per dollar AS, bahkan sempat menyentuh level Rp 16.575 per dollar AS pada 28 Februari 2025. Terakhir kali rupiah terpukul hingga level Rp 16.500 per dollar AS adalah lima tahun silam.

Pada pengujung Februari 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun turut amblas hingga ke level 6.300 atau terkoreksi 5 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan pada pekan sebelumnya. Ini sekaligus menjadi catatan terendah sejak tahun 2021.

Sementara itu, Kementerian Keuangan turut melaporkan realisasi APBN 2025 hingga Februari 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Anomali pada awal tahun itu, antara lain, disebabkan oleh anjloknya penerimaan pajak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, berbagai indikator itu mengindikasikan kondisi perekonomian tengah memburuk. Meski ada faktor warisan dari rezim sebelumnya, kebijakan pemerintah saat ini justru tidak tepat dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Ia mencontohkan isu pelemahan kelas menengah yang sudah terjadi sebelum tahun 2024. Ketika pemerintahan Prabowo masuk, masalah itu tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru muncul persoalan baru.

”Mulai dari fiskal, belanja yang melebihi kapasitas, ditambah lagi penerimaan yang sekarang anjlok,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Ada pula beberapa kebijakan sejak awal pemerintahan Prabowo hingga saat ini yang menjadi perhatian publik. Maju-mundur kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), efisiensi anggaran, dan mencuatnya berbagai kasus korupsi telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan investor dalam melihat kondisi Indonesia.

Menurut Faisal, situasi itu akan membuat pertumbuhan ekonomi tahun ini berpotensi lebih rendah dari perkiraan atau di bawah 5 persen. Alih-alih mengakselerasi pertumbuhan lebih tinggi sesuai harapan, berbagai kebijakan pemerintah justru dapat menekan pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan yang diwariskan oleh rezim sebelumnya juga tidak selesai, bahkan berpotensi memburuk. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya segera menyadari dan memperbaiki hal itu dengan melakukan konsolidasi kebijakan untuk merespons masalah secara cepat.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, deflasi yang terjadi selama awal 2025 mengindikasikan rendahnya tingkat permintaan atau melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi itu bahkan di luar perkiraan.

Permasalahan utamanya memang dari sisi ’demand’ yang menyebabkan deflasi. Ini kemudian membuat sejumlah lembaga rating menurunkan peringkat.

Selain itu, pelemahan daya beli masyarakat terjadi akibat turunnya jumlah populasi kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, daya beli masyarakat yang rendah itu juga tecermin dari tingkat inflasi inti yang masih berada di bawah capaian sebelum pandemi Covid-19.

Ia menilai, persoalan utamanya datang dari sisi permintaan yang menyebabkan deflasi. Itu membuat sejumlah lembaga rating menurunkan peringkat aset investasi Indonesia. Sebab, potensi return on equity terbatas berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

”Jadi, mereka melihat pertumbuhan ekonomi kita tahun ini tidak terlalu baik karena ada breakdown dari sisi konsumsi,” kata Fithra.

Pada Februari 2025, Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan rekomendasi terhadap aset investasi di Indonesia dengan level pemeringkatan underweight atau berperforma rendah. Langkah serupa diikuti Goldman Sachs Group Inc yang menurunkan peringkat aset investasi Indonesia seiring dengan meningkatnya risiko fiskal.

Penurunan peringkat Indonesia itu didorong oleh perkiraan defisit anggaran yang berpotensi mencapai 2,9 persen terhadap PDB atau di atas target APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen.

Sentimen defisit APBN dari investor asing turut dipengaruhi oleh persepsi efisiensi anggaran sebagai pemangkasan (budget cut), alih-alih sebagai realokasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik kepada publik dan para investor agar tidak menimbulkan gejolak di pasar.

”Kalau dari sisi APBN, yang perlu dilakukan adalah melanjutkan efisiensi supaya anggaran tidak membengkak. Dari sisi pajak, harus dioptimalisasi, seperti masalah Coretax juga harus segera dibenahi,” ujar Fithra.

Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, berpendapat, peringkat investment grade Indonesia masih dipertahankan pada level BBB dengan outlook stabil oleh Fitch dan Moody’s. Tanda fundamental ekonomi RI dinilai masih cukup kuat.

Namun, ada beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya, defisit APBN pada awal tahun ini yang menjadi anomali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai, itu dapat memunculkan kekhawatiran investor terhadap kredibilitas fiskal Indonesia.

”Ini bisa meningkatkan volatilitas di pasar keuangan, khususnya untuk instrumen berbasis rupiah,” katanya.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Kinerja positif sektor manufaktur domestik diyakini membuat ketahanan sektor eksternal terjaga dengan baik.

Hal itu, antara lain, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia pada akhir 2024 yang mencatatkan surplus 7,2 miliar dollar AS, tumbuh 15 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Capaian itu salah satunya ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang sebesar Rp 216 triliun.

Selain itu, Neraca Perdagangan Indonesia pada Januari 2025 masih mencatatkan surplus sebesar 3,5 miliar dollar AS. Torehan ini lebih besar dibandingkan dengan surplus Neraca Perdagangan pada Januari 2024 yang sebesar 2 miliar dollar AS atau tumbuh 75 persen secara tahunan.

”Ini memosisikan Indonesia cukup dalam posisi yang baik dan menguntungkan, bahkan dalam situasi dunia yang begitu disruptif dan volatile,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Maret 2025, di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Di sisi lain, stabilitas pasar keuangan domestik pun tetap terjaga seiring dengan aliran masuk investasi asing di pasar domestik. Selama 2024, aliran modal asing yang masuk tercatat sebesar Rp 216 triliun.

Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena daya beli masyarakat lesu. Enggak juga.

Tren itu berlanjut sejak awal tahun hingga 6 Maret 2025, yang mencatatkan beli neto investasi asing di pasar keuangan domestik sebesar Rp 5 triliun.

Sri Mulyani mengklaim, Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu menjaga tingkat inflasi, bahkan mencatatkan deflasi per Februari 2025.

”Banyak yang menginterpretasi kita deflasi karena (daya beli) masyarakat lesu. Enggak juga karena ada banyak (faktor) administered price tahun ini, seperti diskon listrik 50 persen, diskon tarif tol, dan diskon harga tiket. Ini berkontribusi terhadap deflasi. Jadi, karena kebijakan, bukan karena permintaan tidak ada,” tuturnya.

Sri Mulyani memastikan, defisit anggaran akan terjaga sesuai dengan APBN 2025, yakni 2,53 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah akan tetap mewaspadai tren penurunan penerimaan tanpa menimbulkan gejolak atau alarm.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah secara tahun kalender berjalan tercatat mengalami depresiasi sebesar 1,48 persen. Capaian itu masih lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti India yang mencatatkan depresiasi nilai tukar sebesar 2 persen.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susiato menambahkan, sentimen global belakangan cenderung kondusif bagi pergerakan nilai tukar negara berkembang. Hal ini tecermin dari indeks dollar AS terhadap mata uang utama (DXY) yang dalam dua pekan terakhir melemah 3,53 persen menjadi 103,81.

Berdasarkan data Jisdor pada penutupan pasar Kamis (13/3/2025), rupiah ditutup di level Rp 16.428 per dollar AS. Alih-alih menguat signifikan seiring melemahnya DXY dua pekan terakhir, rupiah hanya terapresiasi 0,88 persen.

”Memang, untuk rupiah ada hal yang oleh pelaku pasar diperlukan clarity. Konferensi pers (APBN Kita) oleh Menteri Keuangan dapat memberi kejelasan yang diharapkan pelaku pasar sehingga rupiah hari ini relatif menguat,” ujarnya.