Amankan Dukungan Trump, Pemimpin Indo-Pasifik Andalkan Kedekatan Personal

Kemenangan Donald Trump dari Partai Republik di dalam hitung cepat pemilihan umum presiden Amerika Serikat memunculkan tanda tanya bagi negara-negara di Indo-Pasifik. Akan seperti apa hubungan mereka dengan Washington di masa jabatan kedua Trump?

Bagi Indo-Pasifik, ada trauma peninggalan kepresidenan Trump 2017-2021. Begitu dilantik menjadi presiden, Trump langsung mengeluarkan AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Trump beralasan ia tidak memercayai kerja sama multilateral. Ia memilih kerja sama bilateral yang persyaratannya bisa dinegosiasikan.

Jepang ketika itu sigap mengambil alih. TPP pun berubah menjadi Kemitraan Komprehensif Progresif Trans-Pasifik (CP-TPP). Di bawah kepemimpinan Jepang pula Indonesia dan China mendaftar sebagai anggota.

Pola tidak memercayai multilateralisme ini berlanjut dengan Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran pada 2018 dan malah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Teheran. Trump kemudian keluar dari Perjanjian Paris 2015 yang menyepakati negara-negara maju harus niremisi per 2030.

Trump memprotes Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang menurut dia memoroti uang AS, sementara anggota-anggota lain membayar iuran yang lebih kecil jumlahnya. Selama kampanye untuk pemilu 2024, ia berkali-kali mengutarakan gagasan untuk menarik AS dari keanggotaan NATO.

Demikian pula dengan sekutu AS di Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan. Trump menginginkan mereka membayar uang keamanan lebih banyak kepada AS. Beberapa kali, Trump menyebut Korsel sebagai ”mesin penghasil uang” dan berniat meminta Seoul membayar 10 miliar dollar AS per tahun untuk penempatan pasukan.

Dari segala kecemasan itu, dunia sejatinya juga sudah mempersiapkan diri selama satu tahun terakhir, sejak Trump mengumumkan ia mencalonkan diri kembali. Tokyo dan Korsel buru-buru mengamankan berbagai perjanjian keamanan dan pertahanan. Parlemen Jepang pada 2022 mengegolkan perubahan aturan sehingga anggaran pertahanan Jepang secara bertahap naik dari 1 persen menjadi 2 persen. Ini untuk menurunkan kebergantungan kepada AS.

Korsel bulan Oktober 2024 berhasil mengebut perjanjian dengan Washington. Intinya, Korsel menaikkan iuran 8 persen atau total menjadi 1 miliar dollar AS untuk penempatan pasukan AS di ”Negeri Ginseng”. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada yang diminta Trump.

Para kepala negara juga mendekatkan diri kepada Trump dalam taraf personal. Hal ini mengacu kepada Trump yang menyenangi kerja sama bilateral sehingga keakraban personal menjadi penting.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menelepon Trump langsung. Filipina membutuhkan bantuan AS untuk mengamankan kedaulatan mereka di Laut China Selatan. Duta Besar Filipina di Washington Jose Romualdez menuturkan kepada GMA Philippines bahwa posisi AS terkait Laut China Selatan tidak akan berubah.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol juga menelepon Trump. Ia mengatakan, Korsel dengan senang hati menyambut kerja sama bersama pemerintahan baru di AS. Pada saat yang sama, juga patut dilihat kembali klaim Trump mengenai kedekatannya dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un.

Para pengamat isu Semenanjung Korea berpendapat, tampaknya Seoul mencoba mengapitalisasi pernyataan Trump itu guna memastikan kestabilan di kawasan. Bulan lalu Korut mengumumkan bahwa Korsel adalah negara musuh dan ketegangan di antara kedua Korea meningkat.

Yoon juga mengutarakan keinginan Korsel membantu AS menguatkan industri perkapalan, akal imitasi, dan semikonduktor mereka. ”Ini strategi supaya Korsel lolos dari tarif impor Trump. Yoon mengingatkan Trump bahwa Korsel membawa banyak manfaat bagi AS,” kata Duta Besar Korsel untuk AS 2013-2017 Ahn Ho-young kepada South China Morning Post, Jumat (8/11/2024).

Demikian pula dengan China. Di masa jabatan pertama, sikap Trump kepada China bertolak belakang. Di satu sisi, ia menerapkan perang dagang dengan China. Caranya menaikkan tarif semua barang impor dari China. Di sisi lain, ia memuji-muji Presiden China Xi Jinping dan mengaku dekat dengannya.

Ketika diwawancarai oleh Wall Street Journal, 18 Oktober 2024, Trump mengatakan siap menerapkan tarif 100-200 persen atas komoditas China apabila Beijing menginvasi Taiwan. Ia menggembar-gemborkan AS tidak akan perlu menggunakan kekuatan politik ataupun militer mengatasi hal itu.

”Soalnya, Xi kenal saya. Ia menghormati saya dan tahu kalau saya bisa menggila,” kata Trump.

Meskipun begitu, Trump tetap akan menaikkan tarif produk impor China. Sebelumnya, tarif dinaikkan 10-20 persen, kini ia ingin menambah tarif 60 persen. Taiwan sendiri juga tidak lolos dari Trump. Perlindungan AS agar Taiwan tidak diinvasi oleh China ini oleh Trump diiringi wacana untuk memungut uang keamanan. Sejauh ini, Taiwan membeli sistem persenjataan mereka dari AS.

Di Pasifik Selatan, Australia dan Fiji juga melakukan pendekatan serupa. Australia mengingatkan kembali perjuangan bersama tentara AS dan Australia melawan Houthi di Yaman. Kelompok bersenjata yang kini mengontrol Yaman itu berulang kali menyerang kapal-kapal niaga di Laut Merah. Australia secara resmi menekankan bahwa pernyataan Dubes Australia untuk AS Kevin Rudd mengenai Trump tidak mewakili negara.

Sebelumnya, Rudd yang merupakan Perdana Menteri Australia 2007-2010 menulis di laman pribadinya bahwa Trump adalah presiden AS paling berbahaya sepanjang sejarah. Komentar ini kemudian dihapus. Adapun Trump membalas dengan mengatakan Rudd bukan orang yang pintar.

Australia bersama AS dan Inggris terlibat aliansi keamanan AUKUS. Selain itu, Australia dan AS juga bersama di dialog keamanan Quadrilateral bersama Jepang dan India.

Para pengamat tetap memperingatkan agar dunia berhati-hati ketika berurusan dengan Trump, mengingat kebiasaan dia berubah pikiran dalam waktu cepat. Jika kenaikan tarif impor diterapkan, negara-negara lain yang terhubung rantai pasok China juga terimbas.

Menurut Stephen Nagy, peneliti tamu di Institut Hubungan Internasional Jepang (JIIA), kepada majalah Time, ini cara Trump menekan negara-negara lain melepas keeratan dengan China jika mereka tidak mau terkena tarif.

Di Pasifik Selatan, pengaruh AS tetap penting melalui Australia selaku negara terbesar di kawasan itu. Fiji, negara hub di Pasifik, pada 1 Oktober 2024 mengeluarkan Buku Putih Kebijakan Luar Negeri. Nada kebijakannya serupa dengan Australia. Intinya, mencegah adanya tekanan unilateral di kawasan.

Pernyataan ini menyitir kian besarnya pengaruh Australia di Kepulauan Pasifik. Selain itu, PM Fiji Sitivani Rabuka secara pribadi juga mendukung Trump karena kedekatannya dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutarakannya melalui unggahan di akun Facebook pada 2020. Modal ini yang diharapkan bisa membantu menjaga kestabilan di kawasan.

Sementara itu, dosen Hubungan Internasional Kolese Macalester, AS, Andrew Latham, menulis di The Hill mengenai kebijakan politik luar negeri Trump. ”Trump bukan isolasionis, melainkan menerapkan praktik menahan diri. Artinya, semua kebijakan dan kawasan hanya ia pilih berdasarkan keuntungan bagi AS. Wilayah yang menurut dia tidak memberi imbalan yang signifikan tidak diperhatikan,” paparnya. (Reuters)