Angan Mencecap Manis Hidup di Jakarta

Selamat datang sebagai perantau di Jakarta. Jangan lupa membekali diri dengan keterampilan untuk bisa mencecap manisnya Jakarta.

Satu per satu bus dari luar kota memasuki Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur, Minggu (6/4/2025) siang. Dalam sekejap, gedung kedatangan penuh dengan penumpang membawa koper, ransel, dan harapan.

Di antara ratusan penumpang siang itu, tampak Rinal (21) bersama kakak perempuannya. Mereka baru saja tiba dari Sumedang, Jawa Barat, dan bergegas menuju area penjemputan.

Air muka Rinal terlihat lelah setelah menempuh perjalanan selama lima jam. Namun, sorot matanya memancarkan semangat.

”Sudah lima bulan jadi tukang las. Ikut saudara (kakak perempuan). Enak, bayarannya lumayan daripada di kampung,” ujar lulusan SMA dari Kecamatan Wado, Sumedang, itu.

Rinal diajak kakaknya untuk bekerja sebagai tukang las di Ciracas, Jakarta Timur. Tempat kerjanya ini tak jauh dari kediamannya di rumah sang kakak.

Sebagai tukang las, upahnya sebesar Rp 250.000 per hari. Uang itu, di luar makan dan minum. Alhasil, ia bisa menabung Rp 150.000 sampai Rp 200.000 setelah jajan.

Jumlah ini dua kali lipat dari gajinya ketika masih bekerja sebagai tukang las di kampung halaman. ”Orangtua juga lebih setuju ke Jakarta daripada Malaysia,” kata Rinal.

Anak kelima dari enam bersaudara itu berencana ke negeri jiran awal tahun 2025. Di sana, ia akan mengadu nasib sebagai karyawan restoran.

Davi (20) juga memilih ikut saudaranya ke Jakarta. Ia meninggalkan Lubuk Linggau di Sumatera Selatan dengan harapan bisa mandiri.

Sejak awal tahun 2025, ia menjadi karyawan salah satu perusahaan otobus. Tugasnya menawarkan tiket kepada calon penumpang di Terminal Kampung Rambutan.

”Susah cari kerja di kampung. Saya sudah coba melamar ke pabrik, mal, jadi petugas kebersihan, tetap saja tidak diterima. Mungkin karena hanya lulusan SMA dan tidak ada orang dalam,” tutur Davi.

Gajinya saat ini mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Kadang-kadang ada satu-dua penumpang yang memberikan bonus karena keramahan atau bantuannya memindahkan barang-barang ke bagasi.

Ia merasa cukup dengan jumlah tersebut. Sebab, ia tinggal dengan kakaknya sehingga tidak mengeluarkan ongkos selain keperluan pribadi.

”Saya pengin kuliah, tapi uangnya belum cukup. Sementara ini fokus kerja dulu, sambil nabung sedikit-sedikit. Kalau ada rezeki, baru lanjut sekolah,” ucap Davi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima pendatang baru dengan tangan terbuka. Namun, perantau diingatkan agar punya keterampilan sehingga berdaya saing.

Selain itu, mereka akan didata ataupun wajib melapor ke kelurahan dengan membawa persyaratan berupa surat keterangan pindah, surat penjamin, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, dan kartu keluarga.

”Secara hukum, negara kita adalah negara terbuka. Artinya, semua warga negara berhak untuk bermobilitas. Itu sebabnya, pemerintah tidak bisa bilang Jakarta kota tertutup seperti tahun 1970-an,” kata peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Turro Wongkaren, pada Minggu sore.

Seiring kedatangan pendatang baru itu, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya pekerja. Misalnya, menyediakan kartu pekerja Jakarta dan pusat pelatihan kerja. Namun, sebagian besar program memprioritaskan warga ber-KTP Jakarta.

Ini pentingnya pendataan jumlah perantau yang baru maupun ketersediaan lapangan pekerjaan formal maupun informal. Kita tidak punya data itu. Sehingga respons kita selalu gagap.

Menurut Turro, semua upaya tersebut termasuk di dalamnya memperketat administrasi kependudukan bertujuan untuk membuat perantau melihat realitas bahwa tinggal di Jakarta tidak gampang. Jakarta memang tetap menjadi gula bagi para pekerja, tetapi butuh usaha lebih untuk mencicip manisnya.

”Di masa lalu orang berpikir hidup di Jakarta enak, segala sesuatunya ada. Saat ini, dengan adanya berbagai kanal informasi, termasuk media sosial, masyarakat lebih mengerti kesulitan hidup di Jakarta tanpa keterampilan memadai,” tutur Turro.

Hal ini setidaknya tecermin dari catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Jumlah pendatang baru tahun 2024 mencapai 16.207 orang atau turun dari 25.931 orang pada tahun 2023.

Oleh sebab itu, diprediksi jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 kembali turun. Hanya berkisar 10.000-15.000 orang.

Tak hanya mendata pendatang baru. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, Andy Ahmad Zaelany, mengingatkan pemerintah untuk menginventarisasi lapangan pekerjaan yang tersedia, baik sektor formal maupun informal.

Hal itu karena perantau didominasi latar belakang pendidikan rendah yang banyak terserap ke dalam sektor informal. Apalagi saat ini tidak bertepatan dengan pembukaan lowongan aparatur sipil negara (ASN), BUMN dan perusahaan, serta sektor formal lainnya.

”Malahan saat ini banyak terjadi PHK sehingga bisa diprediksi pekerja dari sektor formal akan bertaburan di mana-mana. Pemerintah harus mengantisipasinya dengan regulasi, program pembangunan, dan penertiban sektor informal,” ucap Andy secara terpisah.

Andy juga menyoroti pekerja asisten rumah tangga (ART) yang bakal bertambah banyak jumlahnya. Pekerjaan ini rentan dengan kekerasan, perdagangan manusia, dan upah tidak layak sehingga perlu pengawasan, perlindungan, maupun pembinaan.

Sektor lain yang sama rentannya ialah buruh bangunan. Mereka bekerja tanpa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ataupun asuransi, serta tidak dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar.

”Ini pentingnya pendataan jumlah perantau yang baru maupun ketersediaan lapangan pekerjaan formal maupun informal. Kita tidak punya data itu sehingga respons kita selalu gagap,” kata Andy.

Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan-Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN Galuh Syahbana Indraprahasta menambahkan, masalah ekonomi terjadi meluas di Tanah Air. Ini terkait dengan penurunan daya beli, sedikitnya lapangan pekerjaan, dan menurunnya jumlah kelas menengah.

”Pemerintah bisa memfasilitasi informasi lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyesuaikan pelatihan mengikuti perkembangan zaman,” ujar Galuh.

Pendatang baru juga disarankan tertib administrasi kependudukan. Ini bagian dari pemantauan dan evaluasi pencari kerja di Jakarta agar terwujud kebijakan yang tepat guna.