Jakarta, Masihkah Kota Impian bagi Pendatang Baru?

”Di Jakarta

Hidup berdasi tak selalu bawa tawa

Senang bukan cuma harta

Lucunya kota Jakarta

Mudah belum tentu indah

Susah belum tentu tak bahagia”

Lirik lagu berjudul ”Djakarta” karya Laleilmanino ft Diskoria dan Cécil Yang itu menggambarkan sepenggal hubungan antara warga dan kotanya. Kota yang kini berusia 497 tahun.

Bermula dari Sunda Kelapa lalu menjadi Batavia, Jakarta kemudian berkembang sebagai ibu kota negara dan kini berancang-ancang menuju kota global. Perjalanannya panjang dengan transformasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Bahkan, laju pembangunannya melampaui kota-kota lain di Tanah Air sehingga memikat orang untuk pindah dan menetap demi menggapai kehidupan yang lebih baik.

Lantas setelah berdekade masihkah Jakarta menjadi kota impian bagi pendatang baru? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 berkisar 10.000-15.000 orang.

Jumlah ini lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Pendatang baru pada 2024 mencapai 16.207 orang atau turun dari tahun 2023 sebanyak 25.931 orang.

Subeki (36) turun seorang diri di Terminal Grogol, Jakarta Barat, Rabu (2/4/2025) siang. Pramuniaga ini baru kembali dari libur Lebaran di rumah orangtuanya di Serang, Banten.

Dengan langkah bergegas, ia menuju mikrotrans karena istri dan anak sudah menantinya di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. ”Sudah lima tahun di Jakarta. Daripada nganggur di kampung. Lumayan, sekarang gaji sudah UMR,” kata Subeki.

UMR atau upah minimum regional Jakarta saat ini Rp 5,39 juta. Jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kecilnya.

Hal ini juga yang menjadi pertanyaan dari sanak saudaranya di Serang saat halalbihalal. Tanpa keraguan, Subeki menyarankan mereka untuk ke Jakarta dan mengadu nasib daripada menganggur.

”Banyak yang bertanya walaupun mereka masih bingung pekerjaan apa yang harus dicari,” ujar Subeki.

Menurut dia, Jakarta lebih menjanjikan daripada kampung halaman. Sebab, terbuka peluang untuk berjualan keliling hingga bekerja kantoran selama ada kemauan.

Muhammad Yusup (33), warga Kembangan, Jakarta Barat, juga mendapat pertanyaan serupa. Padahal, ia baru akan mudik ke Pariaman, Sumatera Barat, akhir pekan nanti.

”Adik-adik istri di kampung sudah nanya-nanya. Ada kerjaan apa? Bisa bantu enggak,” ucap Yusup.

Ia merupakan pekerja lepas atau jika ada proyek sekaligus pengojek daring. Sementara mereka yang bertanya kebanyakan lulusan sekolah menengah atas atau sederajat dan lulusan baru dari perguruan tinggi.

”Paling mereka berdagang atau jaga toko kalau tidak kerja kantoran,” ujar Yusup. Pedagang atau pramuniaga jadi peluang karena banyak perantau dari kampung halaman istrinya melakoni pekerjaan tersebut.

Turunnya jumlah pendatang versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terjadi karena ketatnya pendataan penduduk baru setelah Lebaran. Kemudian, pendatang harus memastikan identitas kependudukan sesuai domisili.

Selain itu, warga yang berencana tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun tetap wajib melapor. Ini agar mereka tercatat secara administratif.

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pendatang. Salah satu poin utamanya mengenai bantuan sosial bagi pendatang jika sudah menetap selama 10 tahun.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, menyebut, pendatang bisa jadi menurun dalam lingkup DKI Jakarta karena pusat pertumbuhan tidak hanya di pusat kota. Akan tetapi, berkembang di aglomerasi, seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi.

”Tren ini sebenarnya juga bukan hal baru karena perantau dari Jawa (kebanyakan) yang selama ini tinggal di kampung di pinggiran kota (Tangerang, Bekasi, Depok) juga berperan sebagai jaring pengaman bagi perantau baru, yang pada umumnya adalah kerabatnya,” tutur Dwiyanti.

Hal di atas sudah marak sejak dekade 1990. Tak heran banyak perantau yang sudah puluhan tahun tinggal di Jabodetabek.

Menurut Dwiyanti, seperti halnya mudik atau pulang kampung, arus balik dengan perantau baru juga bersifat kultural. Semuanya bergantung pada ada atau tidaknya jaring pengaman di daerah tujuan (kota).

”Dari observasi saya selama ini, pada umumnya mereka banyak masuk ke sektor informal,” ujar Dwiyanti.

Sebagai contoh di kawasan tempat tinggalnya di Tangerang. Banyak pendatang baru menjadi pedagang keliling, sedangkan perantau lama bekerja sebagai tukang becak atau kuli bangunan.

Adanya jaring pengaman sebagai bagian dari pendatang ini dikenal dengan konsep ”pondok” dalam buku Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta karya Lea Jellinek. Karya tersebut merupakan studi etnografi tentang kampung di Jakarta.

Dwiyanti menyebut, sistem pondok ini juga terjadi di daerah aglomerasi. Pondok sendiri merupakan analogi rumah sederhana tempat menginap di perdesaan. Sementara di Jakarta dan aglomerasi, pondok tak semata tempat menginap, tetapi juga tempat usaha, menampung pendatang baru, dan menyediakan lapangan kerja.

”Yang seharusnya jadi perhatian pemerintah itu pendataan yang lengkap tentang migrasi pasca-Lebaran tiap tahun supaya ke depannya masyarakat bisa sama-sama menelaah dinamika perkotaan dengan lebih presisi,” kata Dwiyanti.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, pun harus bisa menjamin warganya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak di kota ataupun desa dan sektor formal juga informal sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dwiyanti menekankan bahwa migrasi tidak bisa dikontrol, kecuali dalam masa darurat, seperti saat pandemi Covid-19. Untuk itu, solusinya dengan memperhatikan dan memastikan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya semuanya sejahtera.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno mempersilakan pendatang baru ke Jakarta. Namun, mereka diingatkan untuk punya keterampilan atau keahlian agar berdaya saing.

Hal tersebut penting di tengah situasi bertambahnya angkatan kerja, badai pemutusan hubungan kerja (PHK), dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menyebut, Jakarta tetap jadi magnet bagi pendatang baru sekalipun ibu kota berpindah nantinya. Ini tak lepas dari peran sebagai pusat perekonomian Indonesia.

Jakarta masih menjadi pusat ekonomi, terutama bagi pencari kerja, pelaku usaha kecil dan menengah, serta lulusan baru yang memanfaatkan momentum pasca-Lebaran untuk merantau ke kota besar.

Pendapat ini juga merujuk pengalaman negara lain, seperti Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur serta Brasil dengan Brasilia dan Rio de Janeiro. Pusat perekonomian tetap berada di kota lama.

”Jakarta masih menjadi pusat ekonomi, terutama bagi pencari kerja, pelaku usaha kecil dan menengah, serta lulusan baru yang memanfaatkan momentum pasca-Lebaran untuk merantau ke kota besar. Siklus ini terjadi setiap tahun dan menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi daya tarik utama,” tutur Rakhmat.

Fenomena pendatang baru ini kemudian meluas ke kawasan aglomerasi yang memiliki banyak industri, seperti Cikarang dan Balaraja. Begitu juga berkembangnya ekonomi kreatif dan kuliner di kota besar lain, terutama di Pulau Jawa, misalnya Bandung dan Surabaya.

Menurut Rakhmat, perkembangan ini menciptakan peluang baru di luar Jakarta. Jika tren ini terus berkembang dalam kurun 5-10 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada Jakarta, tetapi juga menyebar ke kota-kota besar lain.

”Tapi, sekali lagi semua butuh dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, akses modal, dan penguatan pasar. Ekonomi daerah bisa semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional,” kata Rakhmat.

Seperti lirik lagu Koes Plus, para pengadu nasib pun memilih ke Jakarta walau apa pun bisa terjadi di kota itu.