Sepuluh Tahun Dana Desa, Seberapa Besar Dampaknya?

Bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa?

Sejak pertama kali diluncurkan 2015, anggaran dana desa terus naik per tahunnya dengan total mencapai Rp 610 triliun. Akan tetapi, pendapatan asli desa (PADes) justru menyusut, dari Rp 10 triliun pada 2014 menjadi Rp 3,22 triliun pada 2023. Alih-alih menstimulasi ekonomi, dana desa malah membuat banyak desa bergantung pada pemerintah pusat.

Dana desa digunakan, antara lain, untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, sistem pengolahan limbah, hingga pos kesehatan desa (poskesdes). Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 mencatat peningkatan jumlah desa mandiri menjadi 17.203 desa, melampaui target RPJMN. Namun, desa tertinggal masih 6.100, jauh dari target 3.232 desa. IDM merupakan indikator kemajuan desa.

Selama 10 tahun terakhir, pembangunan lebih pesat terlihat di Indonesia barat. Salah satunya terlihat dari adanya tambahan 8.520 desa dengan jalan beraspal, dibandingkan tambahan 3.785 desa di timur. Ketimpangan juga terlihat pada desa dengan akses sistem pengolahan limbah, PAUD, dan poskesdes​.

Apa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa?

Salah satu tantangan utama dana desa adalah meningkatnya ketergantungan pada dana pemerintah pusat, yang melemahkan kemandirian ekonomi desa. Sejak 2015, aliran dana desa terus naik setiap tahunnya.

Pada 2024 nilainya mencapai Rp 71 triliun. Namun, PADes justru menyusut dari Rp 10 triliun pada 2014 menjadi Rp 3,22 triliun pada 2023. Ini menunjukkan alih-alih menjadi stimulan bagi ekonomi desa, dana desa lebih banyak desa bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat.

Selain ketergantungan finansial, adanya regulasi yang mengatur alokasi dana desa (earmark) justru membatasi keleluasaan desa dalam mengelola dana desa karena penggunaannya sudah dipatok hanya untuk keperluan tertentu.

Pemerintah mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai instrumen utama untuk pengelolaan dana desa, tetapi banyak yang belum efektif meningkatkan ekonomi desa. Banyak BUMDes didirikan hanya untuk memenuhi target administratif tanpa arah bisnis jelas. Bahkan, ada yang mencaplok bisnis yang sudah ada tanpa memberi nilai ekonomi baru.

Mengapa warga kurang paham program dana desa dan bagaimana meningkatkan partisipasi mereka?

Meskipun dana desa telah dikucurkan selama satu dekade dengan total anggaran Rp 610 triliun, survei Litbang Kompas menunjukkan, 6 dari 10 warga desa tidak tahu adanya program ini.

Akibatnya, banyak yang tidak tahu alokasi dan penggunaan dana tersebut. Partisipasi warga pun rendah dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Dampaknya pada efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Selain itu, tata kelola top-down memperkuat kesan bahwa dana desa adalah proyek pemerintah pusat, bukan milik warga desa.

Kajian The SMERU Research Institute menunjukkan, meskipun warga desa melihat hasil pembangunan infrastruktur dari dana desa, mereka tidak tahu jumlah dana yang diterima desanya serta aturan penggunaan dan mekanisme pelaporannya.

Selama ini, laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota tanpa keharusan transparansi kepada masyarakat. Ini menciptakan jarak antara warga dan pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi ini, pemerintah menggelar Festival Bangun Desa, melibatkan tokoh publik dan hiburan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dana desa.

Apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dana desa?

Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dana desa, pemerintah memperkuat sistem pengawasan dengan berbagai inisiatif. Salah satunya lewat program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), yang memungkinkan perangkat desa melaporkan penggunaan dana desa secara digital.

Platform ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan dana serta memberikan pendampingan hukum bagi kepala desa yang menghadapi tekanan dari pihak tertentu. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga diminta memantau aliran dana desa guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan.

Untuk mendorong penggunaan dana desa yang lebih produktif, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi berbasis desa.

Bagaimana efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa?

BUMDes menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Cukup banyak desa yang berhasil memanfaatkannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satunya, BUMDes Tirta Kencana di Desa Karangrejek di Gunungkidul, Yogyakarta, yang mengelola jaringan air bersih.

Awalnya, banyak warga ragu untuk bergabung, tetapi setelah merasakan manfaatnya, jumlah pelanggan meningkat pesat. Kini, 45 persen keuntungan pengelolaan air bersih disetor untuk kas desa, yang berkontribusi Rp 240 juta pada 2024. Dana ini kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat modal BUMDes yang kemudian membuka layanan pinjaman modal bagi warga agar mereka tidak terjerat rentenir dan pinjaman daring yang mencekik.

Contoh lain adalah Desa Pujon Kidul di Malang, Jawa Timur, yang sukses mengembangkan sektor pariwisata dengan mendirikan Café Sawah di tengah area persawahan.

Usaha ini awalnya menghadapi tantangan, seperti kurangnya dukungan dari pemuda desa, tetapi dengan strategi yang tepat, Café Sawah kini berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Pendapatan asli desa (PADes) melonjak dari Rp 20 juta-Rp 30 juta pada 2011 menjadi Rp 1,1 miliar pada 2024.

Keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa tidak otomatis. Banyak desa hanya membentuk BUMDes untuk memenuhi target administratif tanpa strategi bisnis jelas, menyebabkan kegagalan. Kurangnya kapasitas manajerial dan perencanaan matang menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa.