Kompas.id Brief

Apakah Presiden Akan ”Reshuffle” Kabinet Lagi?

Jelang satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah tiga kali me-”reshuffle” kabinetnya. Ada potensi berlanjut karena posisi Menteri BUMN belum terisi.

18 Sep 2025 08:00 WIB · Politik & Hukum

Oleh Tim Redaksi

Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?

  1. Siapa saja menteri dan wakil menteri yang dilantik di reshuffle kabinet jilid III?
  2. Kursi Menteri BUMN masih kosong, mengapa?
  3. Reshuffle kabinet Prabowo kerap terjadi di tanggal-tanggal seputar angka 8, ada kaitannya?
  4. Siapa Ahmad Dofiri yang ditunjuk Presiden untuk menjadi penasihat soal reformasi Polri?
  5. Sudah tepatkah langkah reshuffle kabinet Prabowo?

Siapa saja menteri dan wakil menteri yang dilantik di reshuffle kabinet jilid III?

copy title

Reshuffle atau perombakan kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), merupakan yang ketiga kalinya di era Presiden Prabowo Subianto setelah reshuffle pertama pada Februari 2025 dan reshuffle kedua pada 8 September lalu. Dalam reshuffle kabinet jilid ketiga, dua menteri dan wakil menteri baru dilantik.

Yang dilantik adalah Kepala Staf Umum TNI 2000-2004 Djamari Chaniago yang dipercaya untuk menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dijabat oleh Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di posisi wakil menteri, adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Kemudian, Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan serta Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Di luar itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Presiden pun melantik M Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian, Presiden melantik mantan Wakil Kapolri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Di jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden Prabowo melantik Nanik S Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Adapun Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa dilantik sebagai Kepala LKPP.

Kursi Menteri BUMN masih kosong, mengapa?

copy title

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menyampaikan bahwa posisi Menteri BUMN masih kosong karena Presiden belum menemukan figur yang tepat. Hal ini otomatis memunculkan spekulasi akan ada reshuffle kabinet lagi oleh Presiden Prabowo.

”Presiden masih mencari sosok yang tepat. Untuk sementara akan ditunjuk pelaksana tugas Menteri BUMN. Kemungkinan dari Wamen BUMN,” katanya.

Saat ini, Kementerian BUMN memiliki tiga wakil menteri, yakni Kartika Wirjoarmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria. Namun, Dony juga tengah merangkap jabatan sebagai Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prasetyo menepis wacana peleburan Kementerian BUMN ke dalam Danantara. Pemerintah, menurut dia, masih fokus membenahi manajemen dan operasionalisasi BUMN. ”Kalau nanti dalam perjalanannya perlu ada perubahan, kita lihat lagi,” ujarnya.

Reshuffle kabinet Prabowo kerap terjadi di tanggal-tanggal seputar angka 8, ada kaitannya?

copy title

Reshuffle kabinet kali ini digelar pada 17 September 2025 atau kerap disebut ”tanggal cantik”. Angka 1 dan 7 jika dijumlahkan menjadi 8. Pada 8 September lalu, Prabowo juga melantik empat menteri dan satu wakil menteri.

Bahkan, jika ditarik ke belakang, perombakan pertama kabinet terjadi pada 19 Februari 2025, ketika Brian Yuliarto menggantikan Satryo Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Bak ilmu Jawa, gotak gatik gatuk (otak atik cocok), angka 19 juga tak lepas dari angka 8 karena jika 9 dikurangi 1, hasilnya pun 8.

Bagi Presiden Prabowo, angka 8 bukan sekadar kebetulan. Saat masih menjadi Wakil Komandan Kopassus mendampingi Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo dikenal dengan sandi panggil ”08”. Adapun Luhut sebagai komandan memilih angka ”09” sebagai sandi panggil.

Prabowo pun bukan menjadi Presiden keenam atau ketujuh RI, melainkan kedelapan. ”Saya mungkin ditakdirkan jadi Presiden ke-8,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT Ke-17 Gerindra.

Siapa Ahmad Dofiri yang ditunjuk Presiden untuk menjadi penasihat soal reformasi Polri?

copy title

Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dofiri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Saat itu, ia meraih predikat lulusan terbaik dan menerima penghargaan Adhi Makayasa. Sejak awal karier, Dofiri menunjukkan minat dan keahlian di bidang reserse serta pengembangan sumber daya manusia.

Puncak pengabdian Dofiri dalam institusi kepolisian ditandai dengan penunjukannya sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pada Februari 2023, jabatan yang erat kaitannya dengan pengawasan internal dan disiplin anggota.

Saat menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, ia memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Setahun kemudian, pada November 2024, Dofiri dilantik sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) mendampingi Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Dofiri kemudian memasuki masa pensiun di usia 58 tahun pada 4 Juni 2025.

Sudah tepatkah langkah reshuffle kabinet Prabowo?

copy title

Jelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi kabinet secara menyeluruh. Evaluasi dimaksud krusial agar perombakan kabinet tidak sekadar bersifat reaktif dan responsif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan rancangan kerja pemerintah. Tanpa evaluasi menyeluruh, perombakan kabinet, baik personel maupun institusi, diperkirakan masih akan berlanjut dan bisa memperlambat kinerja pemerintahan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi, Rabu (17/9/2025), mengatakan, perombakan kabinet kali ini memperlihatkan kepemimpinan Presiden Prabowo yang meski sejak awal ingin memberikan akomodasi politik besar kepada banyak pihak, di sisi lain mudah kecewa dan hanya ingin dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya.

Konsekuensinya, lanjut Yunarto, perombakan kabinet menjadi sering dilakukan. Perombakan bahkan tidak hanya dilakukan dengan mengganti menteri dan wakil menteri, tetapi juga membuat atau mengubah institusi yang sudah ada.

Lebih dari itu, menurut Yunarto, perombakan kabinet juga terlihat reaktif, responsif, sekaligus belum dipersiapkan dengan baik.


Kerabat Kerja

Penulis:

Tim Redaksi
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Priskilia Bintang Cornelia Sitompul