Apakah Presiden Prabowo Akan ”Reshuffle” Kabinet?

Mengapa isu ”reshuffle” kabinet Prabowo muncul?

Isu reshuffle kabinet muncul pertama dari pidato Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menuturkan, selama 100 hari pertama pemerintahan, telah berkali-kali memberikan peringatan kepada sejumlah pihak. Siapa pun yang bandel dan tidak patuh sesuai tuntutan rakyat yang menuntut pemerintahan yang bersih, maka akan ditindak. Terkait hal ini, Presiden pun telah berkali-kali menyampaikan agar seluruh aparat institusi membersihkan diri sebelum dibersihkan oleh Presiden.

Presiden juga telah mengingatkan agar kesetiaan hanya kepada bangsa dan rakyat. ”Kalau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau menghalangi kebijakan untuk rakyat Indonesia, saya akan tindak Saudara-Saudara sekalian,” kata Presiden.

Saat ditanya lebih jauh mengenai kode untuk perombakan kabinet, Prabowo tidak membenarkan ataupun menyanggah. Menurut dia, kalimatnya untuk bersih-bersih kabinet sudah sangat jelas.

”Kita ingin rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya, saya akan singkirkan,” kata Prabowo sesuai acara.

Apakah betul akan ada ”reshuffle” saat usia pemerintahan Prabowo baru tiga bulan?

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025), tidak menjawab tegas apakah pernyataan Prabowo tersebut mengindikasikan bahwa akan ada sinyal perombakan kabinet dalam waktu dekat. Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo sebagai presiden paling mengerti tentang pembantu-pembantunya.

Setiap waktu, lanjut Dasco, Prabowo terus mengamati sejauh mana para menterinya mampu mengimbangi kerja Presiden dalam menunaikan janji kampanye Prabowo-Gibran pada saat ini. Dalam evaluasi 100 hari kerja pemerintahan ini, Prabowo juga dapat merasakan apakah para menterinya tersebut sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

"Oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kami serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," ujar Dasco.

Namun, ia tak memungkiri bahwa memang saat ini ada keluhan terkait menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo. "Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian," ucapnya.

Bagaimana PDI-P melihat sinyal ”reshuffle” kabinet Prabowo itu?

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Said Abdullah menilai kinerja pemerintahan Prabowo masih dianggap baik karena kepuasan publik yang tinggi. Namun, Presiden perlu mengevaluasi para menteri yang belum bisa mengikuti irama di kabinetnya.

Menurut Said, Presiden yang lebih tahu kementerian yang perlu digenjot untuk merealisasikan Astacita, yakni program-progam yang dicanangkan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

”Kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap Presiden bisa mengevaluasi para menteri yang tertatih-tatih dan gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan, ada kebijakan dari menteri yang akhirnya membuat Presiden langsung turun tangan menyetop kebijakannya,” ujar Said.

Waktu 100 hari pertama pemerintahan, tambah Said, sebenarnya cukup untuk mengevaluasi, bahkan melakukan reshuffle. Namun, dia memperkirakan hal itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Apa yang terjadi sebelum sinyal ”reshuffle” kabinet?

Pemerintahan berjalan belum genap empat bulan, tetapi setidaknya sudah ada empat kebijakan strategis yang dibatalkan karena diprotes oleh masyarakat. Presiden Prabowo Subianto tampil di garda terdepan untuk menganulir sejumlah kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh para menteri, tetapi tak berjalan mulus.

Kebijakan terakhir yang dimentahkan kembali setelah empat hari berjalan adalah larangan bagi pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram. Peraturan yang mulai dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 1 Februari 2025 itu dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 4 Februari 2025 setelah terjadi polemik pembelian elpiji di masyarakat. Antrean panjang di tengah panas dan hujan menjadi pemandangan umum dari Sabang hingga Merauke.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Gabriel Lele melihat, kepemimpinan Prabowo sebenarnya sedang mendapatkan momentum yang baik mengingat ia memiliki dukungan politik sekaligus penerimaan publik yang kuat.

Akan tetapi, di internal pemerintah tetap terlihat ada fragmentasi yang menyebabkan Prabowo selalu berada pada dua pilihan ekstrem, yakni kesemrawutan pemerintahan atau tampil sebagai aktor tunggal untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selama tiga bulan masa pemerintahan ini pun keduanya terjadi, sejumlah menteri mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, lalu Presiden yang tampil sendiri untuk memperbaikinya.

Dalam setiap kebijakan strategis yang berpotensi bakal menuai kontroversi tinggi, Presiden semestinya tampil paling awal. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ia harus mengambil peran untuk mengawali seluruh langkah-langkah yang akan diimplementasikan oleh para menteri serta memastikan seluruhnya sudah dihitung masak-masak demi kepentingan rakyat.