Arsip Foto Kompas: Timor dan Mimpi Mobil Nasional

Sejak pertengahan tahun 2024, mulai dijumpai merek mobil asal Vietnam, VinFast, yang mengaspal di jalanan Jakarta. Mobil nasional produksi Vietnam itu diluncurkan pertama kali untuk pasar Indonesia dalam ajang Indonesia Internasional Motor Show yang berlangsung di Jakarta pada Februari 2024.

Sebanyak enam model mobil listrik VinFast dibawa saat itu. Gebrakan Vietnam itu tentu cukup mengejutkan, terutama bagi industri otomotif Indonesia.

Sudah sejak lama Indonesia memimpikan mobil nasional produk dalam negeri. Namun, dari sejumlah program yang pernah ada, memproduksi mobil nasional hingga saat ini masih belum benar-benar terealisasi.

Dari banyak cerita tentang mobil nasional, mungkin mobil Timor menjadi salah satu nama yang tidak akan dilupakan publik.

Lahirnya Timor sebagai proyek besar menciptakan mobil nasional dimulai pada 1996. Saat itu, pemerintah menunjuk perusahaan otomotif PT Timor Putra Nasional (PT TPN) milik Hutomo Mandala Putra sebagai satu-satunya perusahaan yang memenuhi kriteria program untuk jadi industri kendaraan dengan merek Indonesia.

Dalam kaitan itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan pembebasan bea masuk atas impor komponen yang belum dibuat dalam negeri.

Penegasan itu disampaikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tunky Ariwibowo kepada pers, berkaitan dengan diterbitkannya Inpres No 2/1996 tentang pembangunan industri mobil nasional di Jakarta, Rabu (28/2/1996).

Kriteria yang dimaksud dengan mobil nasional itu adalah dibuat di dalam negeri oleh industri nasional atau badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia. Kedua, menggunakan merek yang diciptakan sendiri dan belum pernah didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan atau warga negara Indonesia. Ketiga, dikembangkan dengan teknologi rancang bangun dan rekayasa berdasarkan kemampuan nasional yang dilaksanakan secara bertahap.

Namun, penerbitan Inpres No 2/1996 itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), para ATPM (agen tunggal pemegang merek), pengamat, hingga DPR. Mereka menuntut ketentuan itu juga berlaku umum, tidak hanya untuk satu perusahaan saja.

Untuk mewujudkan ambisi mobil nasional ini, PT TPN menjalin kerja sama dengan KIA Motors dari Korea Selatan. Hasil kerja sama ini adalah mobil Timor S515 yang sebenarnya adalah rebadge dari sedan KIA Sephia yang sudah diluncurkan beberapa tahun sebelumnya.

Pada akhir Mei 1996 atau sekitar tiga bulan sejak diterbitkannya Inpres No 2/1996, pihak KIA Motors menyatakan sedan KIA 1.500 cc yang kemudian diberi nama Timor itu siap untuk dikapalkan. Penasihat KIA Motors Corp Yong Kun-chong dalam keterangannya pada Kamis (23/5/1996) menegaskan, mulai Juni 1996 sedan KIA 1.500 cc dalam keadaan semi knock-down (SKD) itu mulai dikapalkan.

Menurut rencana, pengiriman mobil yang dilakukan dari pabrik KIA di Incheon, Seoul, Korea Selatan, itu mencapai 4.000 unit tiap bulannya. Kondisi ekspor mobil dalam bentuk SKD ini sebagai upaya memenuhi peraturan pemerintah soal kandungan lokal 20 persen pada tahun pertama produksi. Minimal 20 persen komponennya akan dipasok produsen komponen dalam negeri, seperti ban dan komponen dari plastik.

Untuk mendukung produksi awal, pada 5 Juni 1996 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 1996 dikeluarkan. Isi dari Keppres tersebut adalah PT TPN diizinkan membuat mobil nasional di pabrik KIA di Korsel dengan menggunakan tenaga kerja Indonesia, untuk kemudian dikirim ke Indonesia dalam kondisi utuh dengan merek Timor sebanyak 45.000 unit.

Fasilitas ini hanya diberlakukan mulai Juni 1996 hingga Juni 1997. Tindakan ini diambil sampai PT TPN memiliki pabrik sendiri di Indonesia.

Animo masyarakat untuk memiliki mobil Timor (Teknologi Industri Mobil Rakyat) relatif besar, terutama karena harga yang ditawarkan cukup bersaing. Dengan harga sekitar Rp 35,75 juta (on the road), konsumen sudah bisa memiliki Timor seri S 515. Soal harga ini memang sangat menggiurkan bagi calon konsumen, apalagi jika dibandingkan dengan mobil sedan sejenis dari merek lain. Misalnya sedan Toyota Corolla yang saat itu dibanderol sekitar Rp 70 juta.

Antusias calon konsumen terlihat saat peluncuran dan pameran perdana mobil Timor di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Senin (8/7/1996). Selama pameran, calon konsumen yang ingin memesan sedan Timor cukup membayar tanda jadi Rp 3,5 juta. Namun, mobil yang dipesan selama pameran baru bisa diserahkan kepada pembeli pada Oktober 1996.

”Saya, sih, nekat saja beli soalnya harganya murah dibandingkan sedan sejenis,” ujar Chandra yang sengaja membawa uang kontan ke arena pameran hanya untuk membayar tanda jadi Timor.

Pameran yang berlangsung pada 8 Juli hingga 14 Agustus 1996 itu juga digelar serentak di 22 pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

Pada Agustus 1996, mobil Timor yang dibuat di Korsel mulai berdatangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mobil-mobil tersebut dikirimkan dalam bentuk utuh. Menjelang datangnya mobil Timor ke Indonesia, PT TPN sendiri semakin sering mengampanyekan kehadiran Timor ke tengah masyarakat.

Namun, di sisi lain, mulai tibanya mobil Timor di Jakarta ini juga meningkatkan protes. Salah satu protes keras dilancarkan Jepang. Mereka meminta Indonesia meninjau kembali kebijakan mobil nasional itu dan akan mengajukan masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dengan mulai dijualnya mobil Timor kepada umum oleh PT TPN pada Oktober 1996 membuat Jepang semakin pasti bahwa kebijakan mobil nasional Indonesia, menurut mereka, melanggar prinsip-prinsip MFN (most favoured nation) dan nondiskriminasi dari WTO.

Berdasarkan dua prinsip dasar WTO tersebut, Jepang secara resmi mengajukan masalah mobil nasional (mobnas) Timor ke WTO. Jepang bermaksud mengajak Indonesia mengonsultasikan soal mobnas ini dalam WTO.

Sayangnya, animo masyarakat tidak berdampak positif dalam penjualan. Diwarnai berbagai kontroversi sejak awal dan protes dari beberapa pihak, termasuk Jepang dan Amerika Serikat, peluncuran mobil nasional Timor ternyata tidak mencapai target penjualan.

Dalam tiga bulan awal, atau sampai pertengahan Desember 1996, penjualan mobil Timor hanya mencapai 5.800 unit. Padahal, perusahaan menargetkan 3.000-4.000 unit per bulan.

Sorotan terus-menerus di forum WTO, ditambah isu tidak tersedianya suku cadang di pasaran dan keraguan terhadap penjadwalan kandungan lokal, menjadi kendala utama penjualan Timor.

Dan, pada akhirnya Timor kalah di WTO. Kebijakan Pemerintah Indonesia guna mengembangkan industri otomotif nasional, menurut WTO, telah melanggar ketentuan-ketentuan perdagangan.

Dalam temuan pendahuluan, WTO menyoroti dua kebijakan Indonesia yang berbeda menyangkut otomotif. Disebutkan, kebijakan tahun 1993, di mana Indonesia memberi keringanan tarif dan pajak kepada industri otomotif yang menggunakan sejumlah tertentu produk lokal dalam produknya.

Kritik lainnya adalah pada program mobnas tahun 1996, di mana Pemerintah Indonesia memberikan keringanan pajak dan tarif impor yang sangat besar kepada PT TPN. ”Langkah ini melanggar ketentuan perdagangan internasional, yakni perlakuan yang sama pada produk impor,” ujar pejabat WTO.

Penilaian WTO saat itu diharapkan akan mendorong upaya-upaya internasional dalam membantu reformasi ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami krisis moneter.

Dalam nota kesepakatan paket reformasi ekonomi yang digariskan Dana Moneter Internasional (IMF) 15 Januari 1998, Indonesia mencabut perlakuan istimewa tersebut.

Mobil nasional Timor yang dijalankan PT TPN pimpinan Hutomo Mandala Putera bekerja sama dengan KIA Motor dari Korsel kini tidak lagi memperoleh perlakuan bebas Pajak Barang Mewah sebesar 50 persen yang selama ini dikenakan pada mobil-mobil sejenis. Suatu kebijakan yang selama ini memperoleh kecaman keras dari negara-negara produsen mobil lainnya seperti Jepang, negara-negara Eropa, dan AS (Kompas, 16 Januari 1998).

Pascalengsernya Presiden Soeharto, dukungan politis kepada Timor pun sirna. Bukan soal kelengseran itu saja yang manjadi pemicu kejatuhan Timor. Sejak awal lahir, Timor memang sudah mengemban masalah. Hal itu kemudian semakin berkembang dan terus terbawa.

Terbukti, pemenuhan kandungan lokal 20 persen tahun 1997, 40 persen tahun 1998, dan 60 persen tahun 1999 jauh dari kenyataan. Sesuai perjanjian, tidak dipenuhinya kandungan lokal itu mewajibkan Timor membayar pajak yang ditanggung pemerintah. Sebelumnya, pemerintah menanggung bea masuk impor mobil utuh (completely built-up) serta PPnBM.

Badai krisis ekonomi dan politik yang menerpa Indonesia sejak 1997 hingga mencapai puncaknya dengan gejolak reformasi pada Mei 1998 yang pada akhirnya membuat proyek mobil nasional Timor terhenti.