AS Ancam Cabut Izin Media karena Berita Serangan ke Iran

WASHINGTON DC, MINGGU — Pejabat pemerintahan Amerika Serikat kembali mengancam mencabut lisensi penyiaran. Ancaman disampaikan di tengah gelombang kritik dan verifikasi atas serangan AS ke Iran.

Ancaman itu dikeluarkan Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) Brendan Carr. ”Lembaga penyiaran yang menyebarkan berita bohong dan distorsi berita—juga dikenal sebagai berita palsu—kini memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum masa berlaku lisensi mereka berakhir,” tulisnya di media sosial.

Ia menyertakan tangkapan layar unggahan Presiden AS Donald Trump di media sosial. Trump menuding The New York Times, Wall Street Journal, dan media lain sebagai media rendahan. Trump mengatakan, mereka membuat ”pelaporan yang buruk” tentang perang AS-Israel dengan Iran.

”Penyiar harus beroperasi untuk kepentingan publik, dan mereka akan kehilangan lisensi jika tidak. Dan terus terang, mengubah arah adalah demi kepentingan bisnis mereka sendiri karena kepercayaan pada media tradisional kini telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa, hanya 9 persen, dan mengalami penurunan rating yang drastis,” lanjut Carr.

Asosiasi Radio Televisi dan Berita Digital (RTDNA) AS segera bereaksi pada pernyataan itu. Dalam pernyataan yang disiarkan pada Minggu (15/3/2026), RTDNA menyebut pernyataan itu wujud kontrol pemerintah terhadap pers.

Carr, lanjut pernyataan itu, menyinggung soal kepentingan publik dan pertanggungjawaban lembaga penyiaran sebagai alasan mengancam soal izin siaran.

”Menggunakan kekuasaan regulasi federal untuk mengancam izin siaran atas keputusan liputan adalah tindakan yang melanggar konstitusi—titik. Amendemen Pertama tidak memiliki pengecualian untuk berita yang dianggap tidak nyaman oleh ketua FCC,” lanjut pernyataan yang disampaikan atas nama Presiden RTDNA Tara Puckey itu.

Para jurnalis tidak terintimidasi oleh seorang pengganggu. Mereka telah menghadapi hal yang jauh lebih buruk dan tetap meliput. Mereka akan terus meliput. ”RTDNA mendukung setiap ruang berita yang menjadi sasaran Carr. Lakukan pekerjaan Anda. Konstitusi ada di pihak Anda,” lanjut pernyataan itu.

Kelompok advokasi media mengatakan, Carr mencoba menekan perusahaan media agar tunduk dan melakukan sensor diri. ”Berkali-kali, masa jabatan Carr sebagai ketua FCC ditandai dengan kesediaannya yang tak tahu malu untuk mengintimidasi dan mengancam pers bebas kita,” kata Direktur Hukum pada Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) Will Creeley, dikutip dari CNN, Minggu (15/3/2026).

”Peringatan otoriter Brendan Carr—bahwa jaringan media berisiko kehilangan izin siaran mereka karena pemberitaan perang Iran yang tidak disukai pemerintah—sangatlah keterlaluan. Ketika pemerintah menuntut pers menjadi corong negara di bawah ancaman hukuman, ada sesuatu yang sangat salah,” tulis FIRE di media sosial.

Lembaga itu mengingatkan, pada 2019 Carr menyebut pemerintah tak seharusnya menyensor pendapat yang tak disukai. Sebab, menurut Carr kala itu, FCC tidak memiliki mandat mengawasi ucapan atas nama kepentingan publik. ”Namun, hari ini, Carr mengutip ’kepentingan publik’ untuk secara terang-terangan mengancam media berita karena presiden tidak menyukai pemberitaan mereka,” lanjut FIRE.

Soal berita serangan ke Iran, FIRE mengingatkan warga berhak mendapat berita tanpa sensor soal nasib prajurit AS. ”Hak kita atas kebebasan pers adalah salah satu kebebasan inti Amerika yang telah diikrarkan oleh mereka yang berseragam untuk didukung dan dipertahankan. Sudah lama waktunya bagi para pejabat pemerintah kita untuk mengingat sumpah mereka sendiri untuk menjunjung tinggi Konstitusi—dimulai dengan Amendemen Pertama,” lanjut lembaga itu.

Sementara pengacara salah satu LBH publik, Andrew Jay Schwartzman, menyebut ancaman itu kosong. Ancaman itu tak bisa menyasar televisi kabel seperti CNN atau televisi nasional seperti NBC.

Ancaman itu cenderung berbahaya bagi stasiun televisi lokal. Akan tetapi, banyak stasiun itu dimiliki perusahaan besar seperti Disney dan Paramount. Perusahaan-perusahaan itu dekat atau menyokong Trump. Paramount dimiliki keluarga Ellison, pendukung Trump.

Sejak masa kampanye pada 2024, Trump dan pendukungnya telah berulang kali mengancam media. Setelah Trump menjabat, izin liputan sejumlah media dicabut sejumlah lembaga pemerintahan AS.

Sebelum tudingan Trump soal berita serangan AS-Israel ke Iran dilontarkan, banyak kritik dan verifikasi disiarkan. Salah satunya soal ledakan SD di Minab, Iran.

Trump menuding SD itu diledakkan oleh rudal Iran yang salah sasaran. Sementara verifikasi berbagai pihak menunjukkan dua rudal Tomahawk AS meledakkan SD itu. Akibatnya, paling sedikit 165 siswi dan guru SD itu tewas.

Media-media AS juga berulang kali mempertanyakan alasan AS menyerang Iran. Trump dan jajarannya terus mengubah keterangan soal alasan dan tujuan serangan.

Awalnya, Trump dan pejabat AS menyebut serangan untuk mencegah Iran memiliki bom nuklir. Serangan juga untuk mencegah Iran membuat rudal yang bisa menjangkau AS.

Berbagai lembaga intelijen AS menyebut Iran butuh paling tidak delapan tahun lagi untuk membuat rudal seperti itu. Sementara Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyebut Iran tak terindikasi membuat bom nuklir.

Dalam wawancara dengan MS NOW, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tidak tahu apa yang diterima Trump dari perundingan AS dengan Iran. ”Saya tak pernah mengatakan bahwa kami akan membuat bom. Saya mengatakan bahwa kami memiliki 440 kilogram bahan (uranium) yang diperkaya 60 persen, dan itu bukan rahasia. Itulah yang disebutkan dalam laporan IAEA,” ujarnya.

Iran, lanjut Araghchi, siap menyerahkan seluruh cadangan uranium yang diperkaya itu. ”Bagaimana mereka (AS) menafsirkan itu? Saya tidak tahu. Mungkin karena kurangnya pengetahuan yang cukup, mungkin karena, Anda tahu, niat mereka untuk membenarkan, seperti yang saya katakan, tindakan agresi, yang tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

(AP/AFP/REUTERS)