Israel Bom Palestina dan Lebanon, AS Bom Yaman

GAZA, SENIN — Telah sepekan sebagian Palestina dan Lebanon dibom tanpa henti oleh Israel. Sementara itu, Amerika Serikat meneruskan rangkaian pengeboman ke Yaman.

Pada Senin (24/3/2025), Israel mengebom setidaknya empat lokasi di Gaza. Pesawat dan helikopter Israel mengebom kawasan Al-Sahara, Al-Mawaso, Shujayea, dan Khan Younis. Sejauh ini, jumlah korban tewas dan cedera dari empat lokasi itu masih diverifikasi.

Israel juga masih terus menggempur sejumlah lokasi di Lebanon selatan. Serangan ke Gaza dilancarkan sejak Selasa pekan lalu. Sementara pengeboman ke Lebanon dimulai sejak akhir pekan.

Sementara itu, AS meneruskan serangan ke Yaman. Kota Sahar dan Saqin di Sabaa jadi sasaran serangan terbaru AS di Yaman. Ibu kota Yaman, Sana’a, juga jadi sasaran serangan. Kantor berita AFP melaporkan, setidaknya satu orang tewas dan 13 orang lain cedera akibat serangan di Sana’a.

Di media sosial, Komando Tengah AS (Centcom) menyiarkan potongan video jet-jet tempur lepas landas dari kapal induk. Centcom mengindikasikan, jet-jet itu menyerang Houthi di Yaman.

Dalam sepekan terakhir, setidaknya 600 orang tewas akibat serangan Israel ke Gaza. Korbannya termasuk anggota Biro Politik Hamas, Salah al-Bardaweel dan Ismail Barhoum.

Al-Bardaweel tewas di salah satu tempat penampungan pengungsi di Khan Younis. Adapun Barhoum tewas akibat pengeboman Israel ke Rumah Sakit Nasser. Barhoum sedang dirawat di sana.

”Baru-baru ini Benjamin Netanyahu sakit. Dia terdakwa genosida. Tidak ada satu pun berpikir Hamas boleh mengebom rumah sakit karena Benjamin Netanyahu di sana,” kata dokter bedah di RS Nasser, Feroze Sidhwa.

Ia mengingatkan, Konvensi Geneva 1864 melarang serangan yang mengganggu kerja tenaga medis. Serangan Israel ke sejumlah rumah sakit menunjukkan konvensi itu tidak diindahkan.

Militer Israel, tzahal, juga mengumumkan akan kembali mengepung Rafah. Tentara Israel juga terlihat di sejumlah bagian lain Gaza. Mereka mulai masuk lagi ke sana awal pekan lalu.

Pengeboman ulang dilanjutkan penempatan lagi pasukan darat tzahal ke Gaza tidak sesuai dengan gencatan senjata. Pada 19 Januari-1 Maret 2025, Israel dan kelompok-kelompok perjuangan Palestina menyepakati gencatan senjata.

Selama periode itu, Israel diminta menarik pasukan dari Gaza, membebaskan warga Palestina dari penjara, dan menghentikan blokade bantuan ke Gaza. Sementara kelompok perjuangan Palestina diminta membebaskan warga Israel dan sejumlah negara lain yang ditawan di Gaza.

Selama gencatan senjata tahap I, Israel dan kelompok perjuangan Palestina juga diharapkan merundingkan gencatan senjata tahap II. Sampai gencatan senjata tahap I berakhir, perundingan tak berhasil.

Israel dan para penengah tak mampu menjamin tidak akan ada serangan lanjutan Israel ke Gaza. Tanpa jaminan itu, kelompok perjuangan Palestina menolak membebaskan sisa 58 warga Israel dan warga lain yang masih ditawan di Gaza.

Israel bersikukuh meneruskan serangan dan pendudukan ke Gaza. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz malah memerintahkan tzahal menduduki lebih banyak wilayah di Gaza. Ia juga menyebut, Israel akan mencaplok Gaza.

Komentar itu memicu protes dari Perancis. Paris menolak segala bentuk pencaplokan terhadap Gaza. Bersama Jerman dan Inggris, Perancis menyebut serangan Israel ke Gaza sebagai kemunduran dramatis atas upaya bina damai.

Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengumumkan mendatangi Tepi Barat, Senin ini. Ia dijadwalkan bertemu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Mohammad Mustafa.

Ia berusaha mendorong perundingan Israel-Palestina dilanjutkan. ”Kami sangat menentang dimulainya kembali permusuhan oleh Israel, yang menyebabkan hilangnya nyawa yang mengerikan di Gaza. Pembunuhan harus dihentikan. Dalam perang, kedua belah pihak kalah,” kata Kallas.

Dia menambahkan, Hamas harus membebaskan semua sandera. Sementara Israel harus menghentikan serangannya ke Gaza, membuka kembali pintu untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, dan melanjutkan pembicaraan tentang gencatan senjata.

Kallas menambahkan, Israel harus menghormati kehidupan warga sipil. Ancaman Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Gaza tidak dapat diterima.

Pernyataan itu disampaikan Kallas seusai bertemu Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty. Setelah berkunjung ke Mesir, Kallas direncanakan terbang ke Tel Aviv dan berbicara dengan sejumlah pejabat Pemerintah Israel. Kallas dijadwalkan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, dan pemimpin oposisi Yair Lapid.

Tak cuma menyerang, Israel juga mulai memindahkan penduduk Gaza. Sejauh ini, 70 warga Gaza diberangkatkan Israel ke Eropa. Israel mengklaim, warga Gaza menyukai pemindahan itu. Pemindahan disebut selaras dengan proyeksi masa depan Gaza yang ditawarkan Presiden AS Donald Trump.

”Kami bekerja dengan segala cara untuk melaksanakan visi presiden AS dan kami akan mengizinkan setiap penduduk Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga untuk melakukannya,” kata Menhan Israel Katz, sebagaimana dilaporkan The Jerussalem Post.

Pemindahan gelombang pertama diberikan kepada warga Gaza dengan yang berkewarganegaraan ganda. Mereka diterbangkan ke Romania pekan lalu.

Katz tidak menjelaskan di negara mana ke-70 warga Palestina itu akan tinggal setelah dipindahkan. Akan tetapi, sebuah survei yang dilakukan Gallup dan dirilis hasilnya akhir pekan lalu, Jerman dan Turki menjadi negara yang paling diminati jika warga Palestina dikeluarkan dari wilayah asal mereka.

Menurut laporan yang dirilis The Jerussalem Post akhir pekan lalu, wilayah lain yang diinginkan sebagai tempat bermukim baru warga Palestina antara lain adalah Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sebagian juga mau pindah ke AS dan Kanada.

Proses pemindahan itu langsung disupervisi oleh Kementerian Pertahanan Israel. Katz mengatakan, untuk melaksanakan kerja itu, mereka berencana membentuk direktorat baru yang dinamai Biro Emigrasi Sukarela di bawah Kementerian Pertahanan untuk memproses pemindahan tersebut. Katz mengklaim proses itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Israel dan juga hukum internasional.

Sejauh ini belum ada satu negara pun yang menyatakan bersedia menerima warga Palestina yang dipindahkan oleh Israel dan AS. Meski begitu, politisi sayap kanan yang juga adalah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smootrich mengusulkan memindahkan 10.000 warga Palestina di Gaza per hari. Dia mengatakan, keterbatasan anggaran tidak akan menghalangi proses tersebut.

(AP/AFP/Reuters)