AS Jatuhkan Sanksi Baru, Iran Tolak Berunding

TEHERAN, JUMAT — Pemerintah Iran menolak melanjutkan perundingan nuklir tidak langsung dengan Amerika Serikat setelah Washington menjatuhkan sanksi baru. Sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada Iran, tetapi juga negara-negara ketiga yang membeli produk Iran.

Tindakan AS bisa memicu ketegangan baru dengan China, yang kini tengah bersitegang karena perang tarif.

Pemerintah Oman, yang menjadi fasilitator perundingan, tidak menjelaskan alasan sebenarnya di balik penolakan Iran. Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi di X, Kamis (1/5/2025), hanya menyatakan penundaan perundingan karena alasan logistik.

”Karena alasan logistik, kami menjadwalkan ulang pertemuan AS-Iran yang semula direncanakan Sabtu, 3 Mei,” tulisnya. Dia menambahkan, tanggal baru akan diumumkan jika ada kesepakatan dari para pihak.

Menlu Iran Abbas Aragchi tidak menjelaskan perihal penolakan. Melalui X, dia menyatakan Iran tetap berkeinginan menjalankan program nuklirnya untuk tujuan damai.

”Di pihak Iran, tidak ada perubahan dalam tekad kami untuk mengamankan solusi yang dinegosiasikan,” tulisnya di X. ”Kami lebih bertekad dari sebelumnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang: menjamin berakhirnya sanksi, dan menciptakan keyakinan bahwa program nuklir Iran akan selamanya tetap damai sambil memastikan hak-hak Iran sepenuhnya dihormati.”

Iran menolak berunding setelah Gedung Putih selama beberapa hari berturut-turut mengumumkan sanksi bagi sejumlah entitas bisnis di Iran dan China. Sanksi pertama dijatuhkan ada enam entitas bisnis dan enam individu asal Iran dan China karena perannya dalam proses pengadaan bahan propelan rudal balistik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Tammy Bruce, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari laman Deplu AS, mengatakan, keenam individu dan entitas bisnis asal China dan Iran dijatuhi sanksi karena memfasilitasi pengadaan dan pengiriman natrium perklorat dan dioktil sebacate untuk program rudal balistik Iran. AS, sebut Bruce, akan melakukan segala upaya, termasuk menjatuhkan sanksi, untuk membatasi program pengembangan rudal balistik dan mengganggu IRGC. Bruce mengutip Memorandum Keamanan Nasional Presiden pada 4 Februari 2025.

Tidak hanya sanksi karena penyediaan bahan propelan rudal, Rabu (30/4/2025), AS menjatuhkan sanksi pada tujuh entitas bisnis yang terlibat perdagangan minyak bumi dan petrokimia Iran. Sanksi ditujukan kepada empat penjual dan satu pembeli produk petrokimia Iran, sebuah perusahaan manajemen kelautan, dan satu perusahaan inspeksi kargo.

Deplu AS dalam pernyataan mengklaim hasil penjualan produk petrokimia Iran itu digunakan untuk mendanai kegiatan teroris dan proksi-proksi Iran. Presiden AS, kata Deplu AS, berkomitmen menekan ekspor minyak dan petrokimia Iran, termasuk ke China, hingga titik nol. ”AS akan mengambil meminta pertanggungjawaban Iran dan semua mitranya yang terlibat dalam upayanya menghindari sanksi,” sebut pernyataan Deplu AS.

Sanksi AS terhadap Iran dan sejumlah entitas di China tidak terlepas dari dugaan bahwa Iran menyuplai persenjataan dan amunisi bagi kelompok Houthi di Yaman. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperingatkan Iran soal dukungan tersebut.

”Pesan untuk Iran: Kami melihat dukungan mematikan Anda terhadap Houthi. Kami tahu persis apa yang Anda lakukan,” tulisnya. ”Anda tahu betul apa yang mampu dilakukan militer AS dan Anda telah diperingatkan. Anda akan membayar konsekuensi pada waktu dan tempat yang kami pilih.”

Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan, tindakan AS menjatuhkan sanksi kepada Iran dan mitra-mitra dagangnya adalah bukti AS melakukan cara-cara yang kontradiktif dalam menghadapi sebuah persoalan. Dia juga menyebut para pengambil kebijakan di AS tidak memiliki niat baik serta serius dalam berdiplomasi.

Sikap Pemerintah AS berubah-ubah jelang beberapa putaran perundingan nuklir Iran. Sebelum putaran ketiga berlangsung, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sempat memberikan sinyalemen bahwa Washington bisa mengizinkan Iran memiliki program nuklir selama untuk kebutuhan sipil, bukan untuk kepentingan militer atau persenjataan.

Sinyalemen itu pertama kali dilaporkan The Wall Street Journal, mengutip pernyataan Rubio saat tampil dalam siniar The Free Press, Rabu (23/4/2025). ”Jika Iran menginginkan program nuklir sipil, mereka dapat memilikinya seperti banyak negara lain di dunia,” kata Rubio.

Namun, Rubio berubah sikap. Rubio, yang baru saja ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional menggantikan Mike Waltz menyatakan, jika Iran menginginkan pembangkit listrik tenaga nuklir, negara itu dapat mengimpor uranium yang diperkaya.

”Iran hanya perlu mengatakan, ’Kami telah sepakat tidak lagi memperkaya’,’’ kata Rubio di acara ”Hannity” Fox News Channel pada Kamis malam. Tentang pembicaraan tersebut, ia menambahkan, ”Ini kesempatan terbaik yang akan mereka miliki.”

Berdasarkan data pelacakan kapal tanker, dalam laporan Oktober tahun lalu, Badan Informasi Energi AS menyimpulkan bahwa China membeli hampir 90 persen ekspor minyak mentah dan kondensat Iran pada 2023. Beijing terancam dijatuhi sanksi karena hal tersebut.

”Semua pembelian minyak Iran, atau produk petrokimia, harus dihentikan. Sekarang!” kata Rubio. Ia mengatakan, negara atau orang mana pun yang membeli produk tersebut dari Iran tidak akan dapat berbisnis dengan Amerika Serikat dengan cara, bentuk, atau rupa apa pun.

(AP/AFP)