AS Kembali Goyang WTO, China Panen Sengketa Dagang

Di tengah semakin maraknya perang dagang, Amerika Serikat kembali menggoyang Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kedua, AS terindikasi menangguhkan pendanaan untuk WTO.

Di sisi lain, China yang menjadi musuh bebuyutan AS dalam perang tarif ”panen” ratusan investigasi perdagangan. Hampir separuh dari investigasi perdagangan itu disengketakan di WTO.

Reuters melaporkan, AS telah menunda sementara pembayaran pendanaan ke WTO pada 2024 dan 2025. Pada 2024, anggaran WTO sebesar 205 juta franc Swiss atau sekitar 232,06 juta dollar AS. Kontribusi AS terhadap anggaran itu sebesar 11 persen.

Laporan itu berdasarkan tiga sumber Reuters setelah WTO menggelar rapat anggaran pada 4 Maret 2025. Ketiga sumber itu meminta dirahasiakan karena rapat anggaran itu bersifat tertutup dan AS belum mengumumkan secara resmi penghentian pendanaan untuk WTO.

Pembayaran pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 ditunda sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS.

Dua sumber yang mengikuti langsung rapat itu menyebutkan, Delegasi AS menyampaikan pembayaran pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 ditunda sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS. Washington akan menginformasikan hasilnya kepada WTO pada tanggal yang tidak ditentukan.

Adapun sumber ketiga membenarkan perihal itu. Ia juga menyatakan WTO akan membuat "Rencana B" jika terjadi penghentian pendanaan yang berkepanjangan (Reuters, 28/3/2025).

Apabila AS benar-benar menghentikan pendanaan itu, WTO bisa jadi mengerem atau mengefisiensi sebagian belanjanya. Padahal, WTO tengah menangani berbagai aduan sengketa dagang, termasuk soal kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah produk dari Kanada dan China.

Kondisi itu berpotensi semakin menumpulkan peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral dunia. Ini mengingat AS di era kepemimpinan periode pertamanya, Trump memblokir pengangkatan hakim Badan Banding (AB) WTO pada 2019. Kebijakan itu terus berlanjut di era Joe Biden.

Hingga kini, AB WTO masih belum berfungsi sepenuhnya. Per Desember 2024, terdapat 31 kasus banding yang tertunda. Guna mengatasinya, WTO berupaya merampungkan sengketa dagang di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Sekitar 15 negara anggota juga telah menggunakan mekanisme banding alternatif di luar WTO.

Rencana penghentian sementara pendanaan untuk WTO itu terkait erat dengan kebijakan ”America First” Trump. Sebelumnya, pada Januari 2025, AS telah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. AS bahkan tidak lagi mendanai pembangunan global melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID).

Sementara China, rival utama perang dagang AS, menjadi subyek dari 198 investigasi perdagangan yang digulirkan para mitra dagangnya sepanjang 2024. Ini merupakan dampak membanjirnya produk-produk ekspor China dengan harga lebih terjangkau di pasar internasional.

Berdasarkan data Statista, total nilai ekspor China pada 2024 mencapai 3,58 triliun dollar AS, tumbuh 5,9 persen secara tahunan. Surplus neraca perdagangan China dengan berbagai negara di dunia bahkan mencapai rekor mendekati 1 triliun dollar AS.

China menjadi subyek dari 198 investigasi perdagangan yang digulirkan para mitra dagangnya sepanjang 2024 atas tudingan dumping dan subsidi ilegal.

Peneliti dan ekonom dari Universitas Peking, Lu Feng, menuturkan, 198 investigasi perdagangan terhadap China sepanjang 2024 itu didominasi kasus dugaan dumping dan subsidi ilegal. Jumlah investigasi tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2023.

Lufeng bahkan menunjukkan, separuh dari kasus investigasi itu disengketakan di WTO. Sebanyak 117 investigasi perdagangan dilakukan negara-negara berkembang, antara lain India (37 kasus), Brasil (19 kasus), dan Turki (9 kasus).

China mengandalkan lonjakan ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah itu juga untuk mengimbangi permintaan domestik yang melemah di tengah perlambatan sektor properti selama bertahun-tahun (Financial Times, 31/3/2025).

Lesunya permintaan domestik di tengah hambatan dagang dari sejumlah negara, termasuk AS dan Uni Eropa (UE), membuat industri-industri di China mengalami kelebihan produksi. Tidak mengherankan jika China menjual murah produk-produknya ke mitra-mitra dagang lain.

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) mengingatkan, pada 2024, ketidakseimbangan perdagangan global kembali seperti pada 2022. Perang dagang dan ketegangan geopolitik menjadi pemicunya.

UNCTAD mencontohkan, pada triwulan IV-2024, defisit perdagangan AS dengan China meningkat 14 miliar dollar AS menjadi 355 miliar dollar AS. Begitu pula dengan UE, defisit perdagangannya dengan China meningkat 12 miliar dollar AS menjadi 241 miliar dollar AS.

Sepanjang 2024, Komisi UE bahkan telah meluncurkan 21 investigasi perdagangan terhadap sejumlah produk China. Beberapa di antaranya adalah produk-produk yang mengalami kenaikan signifikan selama sembilan tahun terakhir, yakni baja silinder, kayu lapis, lilin, dan kertas dekoratif.

Penghentian pendanaan AS bagi WTO tinggal menunggu waktu diumumkan secara resmi. Setelah menduduki kembali tahta nomor satu AS, Trump diperkirakan tidak akan membuka blokir pengangkatan hakim AB WTO.

Potensi melemahnya WTO akibat kebijakan AS itu bakal berimbas pada sistem perdagangan multilateral dan penyelesaian sengketa dagang. Apalagi pada 2 April 2025, AS bakal menaikkan bea masuk impor 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15).

Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu akan dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 persen total perdagangan dengan AS. Negara yang dimaksud meliputi Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, UE, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Swiss, Taiwan, Thailand, Turki, Inggris, dan Vietnam.

Biro Statistik AS menunjukkan, Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Pada 2024, Indonesia menikmati surplus perdagangan senilai 19 miliar dollar AS dari AS. Komoditas Indonesia penyumbang surplus itu antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, pakaian jadi, alas kaki, kakao, serta furnitur dan kerajinan.

Di saat AS benar-benar menyasar Indonesia, kemudian Indonesia melaporkan kebijakan AS itu ke WTO, penyelesaian sengketa dagang tersebut bakal memakan waktu lama. Di tengah proses penyelesasian sengketa itu, produk-produk Indonesia yang masuk pasar AS sudah terlanjur terkena kenaikan tarif.

Namun di sisi lain, Indonesia boleh dikata sedikit mendapatkan keuntungan. AB WTO yang belum sepenuhnya berfungsi bakal menunda putusan final atas kasus sengketa ekspor bjih dan hilirisasi nikel Indonesia-UE.

Pada 2022, Indonesia kalah melawan UE yang menggugat larangan ekspor bijih nikel Indonesia di DSB WTO. Indonesia menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga masih ada peluang untuk banding ke AB WTO.

Di tengah dag-dig-dug menunggu pengumuman kenaikan tarif Dirty 15 dari AS, Indonesia juga perlu mencermati lonjakan impor produk-produk dari China. Pada 2024, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China senilai 10,3 miliar dollar AS atau anjlok 49,22 persen dibandingkan 2023 yang surplus surplus 2,05 miliar dollar AS.

Jika dibiarkan begitu saja, defisit dagang Indonesia dengan China berpotensi semakin melebar.

Defisit dagang terhadap China itu merupakan capaian terburuk Indonesia sejak 2020. Waktu itu, defisit dagang Indonesia terhadap negara tersebut mencapai 7,85 miliar dollar AS. Nilai defisit pada tahun tersebut berhasil ditekan cukup signifikan dari nilai defisit pada 2018 dan 2019 yang masing-masing 18,4 miliar dollar AS dan 16,97 miliar dollar AS.

Data tersebut mengindikasikan neraca dagang Indonesia dengan China mulai berbalik arah dari pengurangan defisit ke surplus menjadi defisit kembali. Jika dibiarkan begitu saja, defisit dagang Indonesia dengan China berpotensi semakin melebar.

Mampukah para pengambil kebijakan di Indonesia mengatasi atau setidaknya meredam ”serangan” dagang AS dan China pada tahun ini dan ke depan? Apalagi mengingat kedua negara tersebut merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan masih ”melempem”-nya WTO.