ASEAN Gandeng China dan Negara Teluk untuk Hadapi Tantangan Ekonomi Global

JAKARTA, KOMPAS — Masalah ekonomi global akan menjadi salah satu agenda utama yang dibahas oleh kepala negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pekan depan. Pertemuan tersebut akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Para pemimpin ASEAN telah menyepakati bahwa negara-negara sekawasan tidak akan mengambil langkah retaliasi atau pembalasan atas tarif yang diterapkan Amerika Serikat. Sebaliknya, ASEAN akan mencari solusi bersama untuk memperkuat perekonomian.

Salah satu strategi yang diambil adalah dengan menggandeng negara-negara Teluk dan China. Hal itu disampaikan Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Hadir dalam kesempatan itu Juru Bicara Kemenlu RI Rolliansyah Sumirat, Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Chery Sidharta, dan Direktur Infomed Kemenlu Hartyo Harkomoyo. ”Paling mendesak adalah masalah ekonomi, terutama proteksionisme yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan tarif oleh AS,” kata Sidharto.

Indonesia bersama sembilan negara ASEAN lainnya terkena tambahan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump. Besaran yang dikenakan beragam. Trump mengenakan kebijakan itu karena ketidakseimbangan neraca perdagangan.

Kamboja dan Vietnam mendapat ”tekanan” tarif tertinggi, masing-masing sebesar 49 persen dan 46 persen, sementara Indonesia 32 persen. Terendah adalah Filipina dan Singapura. Untuk dua ”sekutu AS” di kawasan itu, Trump mengenakan tarif impor sebesar 17 persen dan 10 persen.

Situasi itu membuat prospek pertumbuhan ekonomi di dunia, termasuk ASEAN, berpotensi menurun. Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan global menjadi hanya 2,8 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia memprakirakan laju ekonomi berpotensi mengalami penurunan menjadi 4,8 persen pada tahun 2025.

Sidharto mengatakan, negara-negara ASEAN sepakat, mereka akan mencari jalan keluar lain sembari mengupayakan pintu dialog tetap terbuka. Selain menggunakan mekanisme yang ada, ASEAN akan mencoba mengoptimalkan expanding economic engagement (E3).

Salah satu yang tengah diupayakan adalah mencari mitra dagang baru, yakni dengan cara menggandeng negara-negara Teluk melalui Dewan Negara Teluk (GCC). Pada KTT ASEAN pekan depan, para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan dengan para pemimpin negara Teluk dan China.

Pertemuan para kepala negara ASEAN pekan depan menjadi pertemuan kedua setelah KTT serupa dilakukan di Riyadh, Arab Saudi, dua tahun lalu. Menurut Sidharto, Indonesia dan ASEAN melihat kerja sama dengan GCC dan China adalah bagian dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dan sentralitas ASEAN. Setiap pihak memiliki kepentingan untuk saling bekerja sama.

”Ini akan jadi kesempatan bagi para pemimpin untuk berdialog, urun rembuk membahas situasi yang ada dan bagaimana bisa mengambil langkah bersama soal permasalahan yang mengganggu stabilitas,” katanya.

Kontak formal telah terjadi sejak tahun 1990-an dan semakin intens dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, ASEAN-GCC telah memiliki kerangka kerja 2024-2028 yang menjadi landasan kerja sama dalam sejumlah bidang, mulai dari politik dan keamanan, ekonomi, energi, pendidikan, hingga konektivitas.

Sidharto belum bisa menjelaskan detail potensi konkret kerja sama yang mungkin disepakati dalam pertemuan nanti. Akan tetapi, dia meyakini para pemimpin akan melihat situasi global secara utuh dan memiliki landasan kerja sama ke depan.

Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Chery Sidharta mengatakan, salah satu yang akan dibahas adalah potensi kerja sama perdagangan dalam bentuk kawasan pasar bebas (FTA). Akan tetapi, hal itu masih dalam bentuk studi awal.

Selain isu ekonomi, penyelesaian masalah di Myanmar akan menjadi salah satu materi yang akan dibahas dalam KTT nanti. Urgensinya meninggi karena Myanmar menjadi salah satu negara lokasi kejahatan transnasional, mulai dari tindak pidana perdagangan orang hingga penipuan daring atau online-scam.

Sidharto mengatakan, negara-negara ASEAN menyadari bahwa penyelesaian masalah di Myanmar pascakudeta militer 1 Februari 2021 akan memakan waktu lama. ”Akan tetapi, dengan meningkatnya kejahatan lintas batas negara, ini (penyelesaian konflik di Myanmar) bukan tanpa batasan waktu. Perlu ada akselerasi upaya penyelesaian,” katanya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkepentingan karena terkena imbasnya juga. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar juga terimbas.

”Kawasan kita dan Indonesia memiliki kepentingan langsung. Kita sama-sama menginginkan Myanmar yang stabil,” katanya.

Dalam pertemuan nanti, Myanmar kembali tidak akan diwakili oleh pejabat politiknya.