Kekhawatiran Iringi Pertemuan PM Malaysia dan Junta Myanmar

BANGKOK, KAMIS — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan bertemu dengan pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing di Bangkok, Thailand, Kamis (17/4/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas bantuan kemanusiaan dan perpanjangan gencatan senjata. Namun, kelompok pro-demokrasi khawatir.

Malaysia merupakan ketua ASEAN saat ini. Setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil pada 2021, ASEAN tidak mengakui dan menyertakan pemerintahan junta militer Myanmar dalam pertemuannya.

Namun, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025. Lebih dari 3.700 orang tewas. Bencana ini memberikan Min Aung Hlaing kesempatan diplomatik yang langka.

Anwar, Senin lalu, mengatakan, pertemuan ini murni atas dasar kemanusiaan, termasuk terkait keselamatan tim kemanusiaan Malaysia. Dia juga akan berusaha memperpanjang gencatan senjata antara junta dan kelompok antijunta yang berlangsung sejak gempa bumi. Gencatan senjata berakhir pada 22 April 2025.

”Ada kemungkinan junta memanfaatkan peluang ini untuk membangun legitimasi dalam kerangka ASEAN,” kata Sai Kyi Zin Soe, analis politik independen yang berbasis di Thailand.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) turut resah atas pertemuan tersebut. Dalam siaran pers, Rabu (16/4/2025), APHR mengatakan, pertemuan tanpa syarat, transparansi, atau komitmen tanpa akuntabilitas berisiko melegitimasi rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

”Sejak kudeta 2021, tidak ada Ketua ASEAN yang bertemu dengan pemimpin junta—sikap diplomatik yang disengaja yang menafikan legitimasi rezim tersebut. Keputusan Perdana Menteri Anwar untuk melanggar preseden ini mengancam kredibilitas ASEAN,” kata Rangsiman Rome, anggota dewan APHR.

APHR memperingatkan agar junta militer tidak mengeksploitasi masalah kemanusiaan untuk mendapatkan legitimasi diplomatik. Bantuan tersebut tidak boleh menjadi alat penguatan kendali junta, termasuk saat penyelenggaraan pemilu nanti.

Satu sumber diplomatik di Bangkok menambahkan, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, ayah PM Thailand, akan bergabung dalam pertemuan itu. Anwar telah menunjuk Shinawatra sebagai penasihat pribadi Ketua ASEAN.

Kedutaan Besar Malaysia di Thailand dan Kementerian Luar Negeri Thailand tidak menanggapi pertanyaan tentang pertemuan terkait Myanmar di Bangkok.

Saat di Bangkok, Anwar juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Mereka bakal membahas situasi banjir di Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia.

Sejumlah kelompok antijunta, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Serikat Nasional Karen, mendesak “kehati-hatian yang sangat tinggi” terkait pertemuan tersebut. Mereka sepakat, pertemuan itu berlangsung dengan dalih untuk penyaluran bantuan kemanusiaan.

”Junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing adalah pelaku pelanggaran nyata terhadap konsensus lima poin ASEAN,” kata mereka dalam sebuah pernyataan, Rabu (16/4/2025)”, mengacu pada rencana perdamaian ASEAN untuk Myanmar.

Sejak gempa, kelompok antijunta berinisiatif untuk gencatan senjata sepihak demi kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan. Junta militer lalu ikut mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 20 April 2025. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, junta terus melancarkan serangan udara.

”Bertemu dengan Min Aung Hlaing tanpa menuntut kemajuan nyata untuk mengakhiri kekerasan atau memulihkan demokrasi merupakan sinyal yang berbahaya—tidak hanya bagi rakyat Myanmar, tetapi juga bagi kawasan yang lebih luas,” kata Mercy Chriesty Barends, Ketua APHR dan anggota DPR Indonesia.

Dalam pidato Tahun Baru yang disiarkan, Kamis (17/4/2025), Min Aung Hlaing mengatakan, akan melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah-daerah terdampak gempa bumi secepat mungkin. Ia juga menegaskan kembali rencana penyelenggaraan pemilu pada akhir tahun.

Di tengah kekhawatiran atas pertemuan itu, junta Myanmar mengumumkan pemberian amnesti kepada 4.893 tahanan, Kamis (17/4/2025). Pemberian amnesti ini untuk menandai perayaan Thingya, Tahun Baru di Myanmar.

“Pengampunan 4.893 tahanan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, demi ketenangan pikiran rakyat dan atas dasar rasa kemanusiaan,” bunyi pernyataan junta.

Sejumlah tahanan lainnya akan mendapatkan pengurangan hukuman seperenam, kecuali pelaku pelanggaran berat. Pelanggaran berat tersebut meliputi terorisme, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Sebanyak 13 warga negara asing juga akan diampuni dan dideportasi. Junta tidak memberikan rincian identitas atau kejahatan mereka.

Pada Kamis pagi, puluhan keluarga dan teman berkumpul di luar gerbang utama Penjara Insein Yangon. Mereka bersiap menyambut tahanan yang dibebaskan. Tidak ada informasi tentang jumlah tahanan yang akan keluar dari Penjara Insein sebagai bagian dari amnesti tersebut.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, organisasi independen yang mendata penahanan dan korban terkait konflik politik Myanmar, junta menahan sekitar 22.197 tahanan politik. Pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masuk dalam daftar itu.

(AP/AFP/Reuters)