Tarif Trump dan Myanmar, Dua Momok KTT ASEAN

KUALA LUMPUR, JUMAT — Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dimulai pekan depan. Isu tarif Trump dan Myanmar menjadi momok bagi 10 negara anggota.

KTT ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, mulai Senin (26/5/2025). Malaysia memegang keketuaan ASEAN untuk tahun 2025. Menurut bocoran naskah pernyataan bersama pada Jumat (23/5/2025), para pemimpin mengutarakan kekhawatiran atas penjatuhan tarif unilateral. 

Pada awal April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif balasan kepada semua negara mitra dagang. Dalihnya ialah AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan mereka.

Indonesia dikenai tarif impor 32 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, dan Vietnam 46 persen. China yang merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dijatuhi tarif 145 persen. China membalas memukul AS dengan tarif 125 persen.

Beijing dan Washington DC masih berunding mengenai penurunan tarif. Sementara itu, negara-negara ASEAN seolah menahan napas. Apabila tidak dihentikan, perang dagang merugikan ASEAN yang ekonominya tergantung pada perdagangan internasional.

”ASEAN berkomitmen menjalankan sistem perdagangan bebas global,” demikian bunyi naskah tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, setiap negara anggota ASEAN mengadakan perundingan bilateral dengan AS untuk membahas tarif masing-masing. ”Pada saat yang sama, ASEAN harus kompak dan memastikan ada posisi negosiasi khusus ASEAN dengan AS,” ujarnya.

Kekompakan ASEAN merupakan kunci dari organisasi, termasuk kemampuan membuat keputusan yang praktis. ASEAN berprinsip sebagai sahabat bagi semua.

Pada KTT hari kedua, Selasa (27/5/2025), ASEAN akan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan dilanjutkan dengan perwakilan negara-negara Teluk. Sejak adanya tarif Trump, China semakin mendekati ASEAN. Sepekan setelah pengumuman tarif Trump, Xi melawat ke Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Xi mengatakan, China menjamin prinsipnya sebagai mitra dagang yang tepercaya.

Seorang sumber anonim di ASEAN mengatakan, walaupun begitu, ASEAN tidak otomatis mau mengikuti China. ”ASEAN selalu menyadari bahwa negara-negara adidaya sama saja. Mereka menginginkan kubu-kubu meskipun caranya berbeda,” ucapnya.

Sharifah Munurah Alatas, ahli hubungan internasional di Universiti Malaya, menjelaskan, sikap netral ASEAN tidak pernah dipermasalahkan oleh dunia. Justru, dunia menilai ASEAN dari kemampuan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan dan krisis keamanan di Myanmar.

Krisis keamanan di Myanmar belum selesai. Junta militer Myanmar pada akhir 2024 mengatakan akan menggelar pemilihan umum pada 2025 meskipun belum ada tanggal pasti. Junta berkuasa sejak melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021.

Pada April 2025, Anwar berkunjung ke Bangkok, Thailand. Di sana, ia bertemu secara tertutup dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Sehari sesudahnya, Anwar bertemu perwakilan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) yang merupakan oposisi junta.

Menurut Anwar, sudah waktunya junta dan NUG bertemu untuk berbicara. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di luar Myanmar yang bisa memaksa hal tersebut. ”Keputusan ada di tangan Myanmar, kapan dan di mana mereka mau bertemu,” ujarnya.

Juru Bicara NUG Nay Phone Latt mengatakan, NUG mau berunding dengan junta selama enam syarat dipenuhi. Persyaratannya antara lain membentuk pemerintahan demokrasi federal di bawah konstitusi baru tanpa campur tangan militer. Selain itu, juga ada pembuatan sistem keadilan transisional.

Belum ada tanggapan dari junta terkait persyaratan NUG ataupun imbauan berdialog dari Malaysia.

Malaysia turut berusaha berkomunikasi dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata. Mereka umumnya beroperasi di wilayah perbatasan dan pinggiran Myanmar dan sedikit demi sedikit merebut wilayah kekuasaan junta. Tidak semua kelompok ini mengakui NUG sebagai payung gerakan mereka.

Anwar bisa bertemu dengan Min ketika mengantar bantuan kemanusiaan ASEAN untuk para korban gempa di Myanmar. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membicarakan persoalan krisis keamanan. Junta masih dilarang hadir di pertemuan-pertemuan ASEAN.

(AP/AFP/REUTERS)