”Backlog” Rumah Telah Sentuh 15 Juta Unit, Kelokalan Daerah Perlu Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyebut angka kekurangan rumah meningkat hingga mencapai 15 juta unit. Beragam upaya sedang dilakukan, termasuk mencari tambahan pembiayaan dalam pembangunan perumahan. Pemerintah daerah berharap isu perumahan dapat disiasati sesuai setiap karakteristik budaya, bukan digeneralisasi antardaerah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kekurangan (backlog) rumah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025. Angka tersebut meningkat 51,5 persen dari data 9,9 juta unit yang terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023.

”Karena pasarnya makin luas, keperluan antrean rumah makin tinggi. Sebelumnya, kita mendengar angka 9,9 juta (unit) dari BPS. Saya sudah konfirmasi itu naik menjadi 15 juta. Sementara, rumah tidak layak huni tidak bertambah atau berkurang, yaitu sekitar 26 juta rumah,” tutur Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Pemerintah berupaya menyiapkan dana untuk pembangunan dan renovasi rumah. Salah satunya, Kementerian PKP telah berkunjung ke sejumlah negara dan bertemu dengan bank pembangunan multilateral (multilateral development bank). Fahri mengklaim, pihaknya telah mendapatkan dana yang cukup besar, tetapi enggan menyebutkan nominalnya.

Guna menyiasati harga tanah yang semakin tinggi di tengah keterbatasan lahan, pemerintah juga mengupayakan menyediakan rumah melalui tanah-tanah negara dalam kota. Harga tanah akan menjadi elemen subsidi bagi negara setelah urusan tanah dan perizinannya beres.

Tak hanya itu, kawasan perkotaan akan berorientasi pula pada penataan kawasan untuk mengatasi wilayah kumuh dan meningkatkan kualitas kehidupan warga. Hal ini akan difasilitasi dengan rumah vertikal walau kebiasaan tinggal di hunian bertingkat belum sepopuler rumah tapak.

Pemerintah berupaya menurunkan konsep tersebut dalam program pembangunan 3 juta rumah. Anggaran yang digelontorkan sudah tersedia sehingga kepala daerah perlu segera menyiapkan sistemnya.

”Kami siapkan uang karena pemda dalam sistem kita enggak boleh pinjam, enggak boleh berutang luar negeri. Investasi boleh, tetapi enggak berutang. Namun, kami di pusat bisa, uang ada dan banyak. Target itu tidak terlalu sulit asal tergantung kemampuan kita menyerap anggaran,” ujar Fahri.

Sejauh ini, pemerintah pusat menilai ketidaksiapan menyalurkan dana terjadi karena sistem tidak dipersiapkan matang. Program Presiden Prabowo Subianto baru akan optimal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 karena APBN sebelumnya masih mengikuti masa pemerintahan sebelumnya.

”Anggaran kita ada dalam APBN 2025 yang disahkan di zaman Bapak Joko Widodo, tetapi renovasi saja itu, cuma Rp 850 miliar, enggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya bisa meng-cover kurang dari 40.000 (unit rumah), sekitar 35.000 unit rumah,” ujar Fahri.

Berdasarkan data per 28 April 2025, potensi lahan untuk perumahan perdesaan sekitar 1.000 hektar (ha). Itu terdiri dari aset badan bank tanah (485 ha), tanah terindikasi terlantar (683 ha), serta tanah kas desa yang masih dalam proses identifikasi.

Fahri mengatakan, pemerintah berencana membentuk 80.000 koperasi desa merah putih. Salah satu fungsinya diperuntukkan menjadi koperasi perumahan guna meningkatkan aspek gotong royong antarwarga.

Data terkait rumah tidak layak huni yang dipaparkan pemerintah pusat dianggap tidak valid karena tidak menggambarkan kondisi di lapangan.

Dalam acara yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa dan PDT) Sugito mengatakan, pihaknya telah memugar 25.184 unit rumah pada 2024. Penyerapan dananya sekitar Rp 397 miliar.

Pihaknya mendorong pengelolaan renovasi rumah melalui swakelola supaya tetap terjadi perputaran ekonomi di desa, termasuk dengan padat karya tunai. Dua di antaranya dengan memanfaatkan bahan baku dan penggunaan tenaga kerja lokal di desa.

Meski demikian, ia mengingatkan, karakteristik tiap daerah tidak dapat dipukul rata. Sebab, tiap daerah memiliki ciri-ciri berbeda. Hal itu perlu disinkronisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) agar tergambar jelas kuantitas kebutuhan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru.

”Ini dua hal yang berbeda. Data perlu divalidkan agar ketika divalidkan sesuai dengan kebutuhan yang bisa jadi skala prioritas,” kata Sugito.

Rumah merupakan ciri khas budaya dari masyarakat. Alhasil, perkembangan kebutuhan masyarakat lokal juga perlu diakomodasi agar tetap relevan. Penyusunan standardisasi rumah layak pun harus mengikusertakan kondisi kelokalan yang ada.

Hal itu sekaligus mengakomodasi aspirasi sejumlah kepala daerah. Mereka menilai bahwa kebutuhan perumahan di setiap daerah berbeda-beda karena isu yang dihadapi juga tidak sama.

Menurut Wakil Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Jamhuri Amir, wilayah pemerintahannya lebih membutuhkan renovasi rumah ketimbang membangun rumah baru. Cara itu dinilai lebih efektif dan efisien. Ia pun menekankan bahwa data terkait rumah tidak layak huni yang dipaparkan pemerintah pusat dianggap tidak valid karena tidak menggambarkan kondisi di lapangan saat ini.

Keluhan soal kebutuhan rumah juga diutarakan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. Alih-alih renovasi, ia menilai, masyarakat daerahnya lebih membutuhkan rumah baru.

”Soal Papua, tidak ada masalah tanah. Jadi, rumah susun tidak perlu, rumah tapak itu yang perlu,” ujar Ones.

Rumah yang saat ini banyak tersedia di Papua Pegunungan bertipe 45 dan 72. Namun, tipe tersebut dianggap belum bisa mengakomodasi kondisi terkini karena tidak hanya suami, istri, dan anak yang tinggal seatap. Fenomena itu merupakan imbas dari banyaknya penduduk yang belum dapat menjangkau rumah murah karena harga yang terlampau tinggi.