Badan Bantuan Bentukan Israel-AS Mulai Beroperasi di Gaza

GAZA, SELASA — Lembaga bantuan yang dibekingi Israel-Amerika Serikat, Gaza Humanitarian Foundation atau GHF mulai mendistribusikan bahan makanan bagi warga Gaza. Akan tetapi, untuk mendapat bantuan makanan, warga diminta membuktikan dirinya tidak memiliki kaitan dengan kelompok perlawanan Palestina, baik Hamas ataupun lainnya.

Pada saat bersamaan, militer Israel terus membombardir Gaza dan melarang truk pengangkut bantuan kesehatan milik organisasi kemanusiaan dan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) untuk masuk dan menyalurkan pertolongan bagi warga Gaza.

Dalam pernyataannya, Senin (26/5/2025), GHF menyatakan, distribusi bahan makanan sudah mulai berlangsung menggunakan sejumlah truk ke lokasi yang aman. Di titik-titik tersebut bahan pangan akan didistribusikan pada sejumlah warga.

Organisasi ini, yang baru saja ditinggalkan direktur eksekutifnya, Jake Wood, menyebutkan bahan pangan yang didistribusikan akan lebih besar pada hari-hari berikutnya. Tidak ada penjelasan soal di mana dan berapa besar bahan pangan yang dibagikan oleh GHF pada hari pertama operasinya.

Akan tetapi, melansir laporan media Israel Times of Israel dan Jerusalem Post, GHF hanya merilis beberapa foto yang memperlihatkan sejumlah laki-laki membawa kotak-kotak yang diduga berisi bahan pangan dari sebuah lokasi distribusi.

Banyak organisasi kemanusiaan menolak bekerja sama dengan GHF, termasuk di dalamnya lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Hanya sejumlah kecil organisasi tidak dikenal bersedia bekerja sama dengan GHF, termasuk Rahma Worldwide yang berbasis di AS.

GHF, melansir The New York Times, adalah lembaga bantuan diinisiasi lembaga Israel, Forum Mikveh Yisrael. Sejumlah tokoh utama yang menginisiasi lembaga ini diantaranya adalah Yotam HaCohen, konsultan COGAT (lembaga kuasi militer yang mengawasi kegiatan dan pengiriman bantuan ke Gaza); Liran Tancman, investor teknologi, dan Michael Eisenberg, pengusaha jasa keuangan ventura Israel-Amerika. HaCohen adalah tangan kanan Brigjen Roman Goffman, penasihat militer Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Inisiatif ini mulai dijalankan ketika Israel mulai memblokade semua bantuan kemanusiaan pascagagalnya perundingan gencatan senjata beberapa bulan lalu. Israel menuding lembaga bantuan kemanusiaan internasional, termasuk PBB, memberikan angin segar pada kelompok perlawanan. Israel menduga bahwa bantuan diselewengkan pada anggota kelompok tersebut.

Blokade bantuan kemanusiaan telah mengakibatkan kondisi warga sipil Gaza dalam kehancuran.

Mekanisme bantuan yang dikerjakan oleh GHF membatasi distribusi bahan pangan hanya pada empat titik di wilayah selatan Gaza. Hanya keluarga-keluarga terpilih, yang telah diperiksa identitasnya oleh militer Israel yang bisa mendapatkan bahan pangan. Lokasi distribusi juga diawasi oleh kontraktor keamanan swasta yang dipimpin bekas perwira Badan Intelejen Pusat (CIA) AS, Philip F. Reilly.

Beberapa hari sebelum GHF mendistribusikan bahan pangan, media AS, ABC News, melansir laporan bahwa tiga lokasi distribusi bahan pangan berada di selatan Gaza, terletak di Koridor Morag yang dikuasai militer Israel. Satu lagi di Gaza tengah terletak tak jauh dari Koridor Netzarim,  yang juga dikuasai Israel.

Philipe Lazarini, Kepala UNRWA PBB, mengatakan, lokasi yang ditentukan GHF itu tidak akan dapat diakses oleh banyak warga sipil Palestina. Sebagian besar warga Palestina sekarang terkonsentrasi di Gaza utara dan mereka harus melewati wilayah Israel untuk mencapai lokasi distribusi.

PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan menyebut situasi itu membuat Israel menjadikan bantuan sebagai ”alat” untuk mencapai tujuan militer dan politik Israel.

Tak hanya itu, Israel akan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menerima bantuan dan memaksa penduduk untuk pindah ke tempat bantuan didistribusikan serta mengosongkan sebagian besar wilayah Gaza. Hal itu berpotensi melanggar hukum internasional yang melarang pemindahan paksa.

"Kami tidak dapat mengambil bagian dalam sistem yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan berisiko melibatkan kami dalam pelanggaran serius hukum internasional," kata Shaina Low, penasihat komunikasi untuk Norwegian Refugee Council.

Netanyahu berulang kali menekankan keinginannya menguasai wilayah Gaza dan memindahkan seluruh penduduknya dari wilayah tersebut. Pekan lalu, Netanyahu mengulangi kembali keinginannya dan menyatakan begitu warga Palestina memasuki wilayah itu (titik distribusi), mereka tidak serta merta kembali.

Ketika GHF diizinkan mendistribusikan bahan pangan, organisasi kemanusiaan lainnya, termasuk WHO, tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Gaza.

DIrektur Regional wilayah Mediterania Timur WHO Hanan Balkhy mengatakna, lebih dari 11 pekan tidak ada truk bantuan kesehatan dari WHO yang diizinkan masuk untuk memberi bantuan bagi warga Palestina yang membutuhkan.

Balkhy juga menyebut, hanya sepertiga dari keseluruhan truk bantuan pangan untuk kemanusiaan yang bisa mencapai Gaza utara yang dikepung oleh militer Israel. “Tidak ada satupun truk WHO,” katanya.

Dia mengatakan, sebanyak 51 truk berisi peralatan medis menunggu untuk menyeberangi perbatasan.

Ahmed Zouiten, direktur darurat wilayah WHO, berharap hanya masalah waktu sebelum truk badan kesehatan PBB dapat menyeberang ke wilayah tersebut.

Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Gaza, Senin (26/5/2025), menyebut, sedikitnya 3.822 orang warga Palestina tewas di wilayah tersebut sejak gencatan senjata berakhir pada tanggal 18 Maret. Penambahan angka kematian ini membuat jumlah korban perang secara keseluruhan menjadi 53.977 jiwa, sebagian besar warga sipil.

Sementara itu, Palestina memenangi hak untuk mengibarkan bendera mereka di kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, Swiss, setelah memenangi pemungutan suara. Sebanyak 95 negara mendukung, empat suara menentang, sedangkan 27 negara abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Usulan pengibaran bendera Palestina di kantor pusat WHO di Geneva diusulkan China, Pakistan, Arab Saudi, dan sejumlah negara lain. Negara yang menentang usulan tersebut adalah Israel, Jerman, Hungaria dan Republik Ceko.

Duta Besar Palestina untuk PBB di Geneva Ibrahim Khraishi mengatakan keberhasilan itu adalah simbol dukungan dunia yang makin besar terhadap keberadaan Palestina. “Ini simbol, tanda bahwa kami adalah bagian dari komunitas internasional,” kata Khraishi.

Dia berharap hal ini akan berlanjut di semua forum PBB, termasuk status keanggotaan penuh.

Sebaliknya, Dubes Israel Daniel Meron menyebut hal itu sebagai pengikisan prinsip PBB dan tatanan berbasis aturan.

"Resolusi ini mengirimkan pesan berbahaya bahwa simbolisme politik dapat mengesampingkan standar hukum, bahwa emosi dapat menggantikan proses, dan bahwa kepentingan partisan dapat membengkokkan aturan legitimasi internasional," katanya.

Sekutu utama Israel, Amerika Serikat, yang berencana keluar dari WHO, tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara itu. (AP/AFP/Reuters)