Rencana Pengakuan oleh Perancis, Posisi Politik Palestina Menguat

Gaza, Jumat – Posisi politik Palestina menguat di tengah gempuran kembali Israel. Palestina menyambut baik rencana Perancis untuk mengakui keberadaan negara Palestina.

Kantor berita AFP, Jumat (11/4/2025), melaporkan, Hamas mengumumkan bahwa Presiden Perancis Emmanuel Macron akan mengakui negara Palestina pada Juni mendatang. Pejabat Hamas, Mahmud Mardawi, Kamis, mengatakan, langkah Perancis sangat penting.

“Kami menyambut pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron tentang kesiapan negaranya mengakui Negara Palestina,” katanya.

Pada Rabu, Macron mengatakan, Perancis siap mengakui Palestina dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu kemungkinan akan disampaikan saat sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Juni 2025. “Kita akan melangkah menuju pengakuan negara Palestina dalam beberapa bulan ke depan,” kata Macron dalam wawancara dengan televisi France 5.

Perancis merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama AS, China, Rusia, dan Inggris. Mereka memiliki hak veto.

“Perancis sebagai negara penting dan anggota tetap DK PBB memiliki pengaruh dalam mendorong solusi dan mengakhiri pendudukan Israel serta mencapai aspirasi bangsa Palestina,” kata Mardawi.

Aspirasi Palestina, kata Mardawi, adalah kemerdekaan, berdaulat, dan pendirian negara Palestina dengan ibu kota di Jerusalem timur. Pengumuman Perancis disambut positif di Palestina.

Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin yang berkedudukan di Ramallah, Tepi Barat mengatakan, langkah Perancis mengakui negara Palestina adalah tindakan yang benar demi menjaga nyawa bangsa Palestina dan mencapai perdamaian solusi dua negara Israel-Palestina.

Sementara warga Kota Gaza, Ibrahim Musa, menuturkan sangat gembira dengan rencana Perancis. “Kami ini bangsa yang menderita dan masih ditindas. Kita berharap dunia Barat mengambil langkah benar dengan menghentikan perang ini dengan segala kemampuan mereka,” kata Musa.

Warga Kota Gaza lainnya, Salwa Al-Shandaghli mengungkapkan, tekanan Barat saat ini belum cukup untuk menghentikan Israel. “Kita perlu dukungan berbagai negara yang kuat untuk menekan tentara pendudukan Israel,” kata dia.

Rencana Perancis mendapat penolakan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan, rencana Macron adalah hadiah bagi teroris dan dukungan bagi Hamas. “Tindakan seperti ini tidak akan membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata Gideon Saar.

Hampir 150 negara di dunia mengakui Negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengakui negara Palestina. Langkah itu diikuti Slovenia pada Juni 2024.

Negara-negara Eropa tersebut marah atas korban warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza yang membalas serangan Hamas pada Oktober 2023.

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan resmi mengatakan, komitmen Presiden Prabowo Subianto terus membantu perjuangan Palestina melalui peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kemanusiaan.

Indonesia selalu mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasar prinsip solusi dua negara dan penghentian segala bentuk kekerasan. Sugiono, yang tengah mendampingi Presiden ke Turki, menyatakan siap mengambil peran lebih luas jika diminta para pihak terkait.

Indonesia juga siap menerima korban perang, terutama warga sipil untuk menjalani perawatan di Indonesia. Sugiono menjelaskan, Indonesia telah mengirimkan tim medis TNI ke Mesir dan Gaza untuk melaksanakan misi kemanusiaan.

”Sesuai arahan Presiden, keberadaan warga Gaza di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya,” kata Menlu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Indonesia akan menerima hingga 1.000 warga Gaza. Para pengamat mengingatkan perlunya Pemerintah Indonesia berpikir panjang tentang rencana itu beserta efeknya bagi warga Gaza.

Sementara di Jerusalem, hampir 1.000 pilot militer cadangan dan pensiunan pilot militer Israel mengirim surat terbuka kepada Pemerintah Israel untuk mengutamakan pembebasan sandera dari tangan Hamas. Mereka menyerukan, jika perlu, perang dihentikan untuk membebaskan sandera.

Surat terbuka yang dipublikasikan berbagai media massa itu menjelaskan, perang Israel di Gaza dilakukan demi kepentingan politik perorangan dan tidak untuk kepentingan Israel.

Surat itu ditandatangani 980 personel cadangan. Sebagian besar dari mereka sudah pensiun. Surat itu berisi desakan agar pemerintah memulangkan para sandera sesegera mungkin. Mereka mengingatkan, gencatan senjata tahap 1 terbukti berhasil membebaskan sandera dengan selamat.

Laman Al Jazeera melaporkan, Kepala Staf Angkatan Udara Israel Tomer Bar memerintahkan para perwira yang menandatangani surat terbuka untuk mencabut pertanyaan. Harian Haaretz melaporkan, hanya 25 orang yang akhirnya mencabut pernyataan dari surat terbuka tersebut.

Sumber militer Israel menyebutkan, personel militer aktif yang ikut menandatangani surat terbuka akan diberhentikan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung pemberhentian mereka.

“Surat terbuka itu melemahkan militer Israel dan memperkuat musuh kita di saat perang. Tindakan mereka tidak bisa diterima,” kata Netanyahu.

Haaretz menambahkan, Kepala Staf Militer Israel Eyal Amir dan Bar kemudian memberhentikan para perwira dan prajurit cadangan yang terlibat dalam surat terbuka itu dari dinas militer.

Israel bersikeras militer akan terus berperang untuk membebaskan sandera yang tersisa, berjumlah 59 orang. Hamas menegaskan tidak akan membebaskan sandera tanpa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Hamas mengatakan, sejumlah sandera Israel tewas di Gaza akibat gempuran Israel. Para sandera tewas bersama para pengawalnya. Hamas menyandera 251 orang saat menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Keluarga para sandera dan warga Israel terus mengadakan unjuk rasa menuntut Netanyahu dan pemerintahan ekstrem kanan untuk menghentikan perang dan mencapai kesepakatan dengan Hamas demi menyelamatkan para sandera.

Dalam jajak pendapat yang dikeluarkan Institut Demokrasi Israel, Kamis (10/4/2025), sebanyak 68 persen warga Israel mendukung pemulangan sandera dari tangan Hamas, bahkan lewat cara-cara perang sekalipun. (AFP/Reuters)