Sejumlah Negara Tak Beri Ampun Politisi Korup dan Tak Kompeten

Pemakzulan dan pengadilan bagi bekas Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjadi contoh, politisi korup dan tak kompeten layak dihukum. Yoon tak cuma sewenang-wenang memberangus demokrasi dan kebebasan berpendapat. Mantan jaksa itu ternyata juga penuh korupsi dan nepotisme.

Yoon kini sedang ditahan dengan serangkaian tuduhan terkait darurat militer yang diumumkannya pada 3 Desember 2024. Pada Senin (1/9/2025), ia seharusnya disidang di pengadilan Seoul. Walakin, ia menolak hadir sehingga persidangan berlangsung tanpa dia. Dakwaan padanya termasuk pemberontakan.

Bukan cuma Yoon, Korsel sedang memeriksa keluarga dan kroninya. Istrinya, Kim Keon Hee, juga sedang ditahan dan didakwa atas rangkaian korupsi dan nepotisme.

Bekas Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, disidang dengan dakwaan membantu pemberontakan Yoon. Sementara pada Selasa (2/9/2025), seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, tim penyelidik khusus menggeledah rumah Choo Kyung-ho. Anggota DPR Korsel dari Fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) itu disebut berperan penting menyukseskan penetapan darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember 2024.

Waktu itu, Choo membuat para anggota Fraksi PPP berulang kali harus pindah tempat pertemuan. Dampak perpindahan berulang itu, hanya 18 dari 108 anggota fraksi dapat menghadiri sidang parlemen untuk menolak darurat militer.

Rakyat Jepang menuntut standar politisi yang tinggi. Karena satu kesalahan kecil saja politisi bisa dengan cepat kehilangan legitimasi.

Meskipun akhirnya dicabut, darurat militer yang ditetapkan Yoon sempat memicu ketidakstabilan politik. Korsel harus bolak-balik ganti presiden dan PM di tengah tantangan global dan domestik.

Protes berlangsung berbulan-bulan, menuntut Yoon dan kroninya dihukum. Sebagian pengunjuk rasa datang seperti hendak menonton konser. Mereka membawa aneka pernak-pernik khas penonton konser.

Hasilnya, pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan pemakzulan Yoon. MK menilai Yoon melakukan pelanggaran berat terhadap tugas konstitusional, khususnya karena ia menggerakkan militer atas parlemen.

Pemilu kemudian digelar dan kandidat oposisi Lee Jae-myung menang lalu jadi presiden. Rangkaian peristiwa tersebut menandai penolakan publik terhadap kecenderungan otoriter, dan menunjukkan kekuatan demokrasi rakyat.

Kasus pemakzulan juga terjadi pada Presiden Park Geun-hye pada 2017. Ia dimakzulkan setelah terungkap skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada waktu itu, ratusan ribu orang juga turun ke jalan dan menuntut pengunduran dirinya. Park lalu dipenjara. Contoh yang terjadi di Korsel ini menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan rakyat menghukum politisi yang melemahkan sistem konstitusional. Apalagi ketika dipadukan dengan budaya digital, kesadaran politik, dan institusi demokrasi.

Cara serupa Korsel dilakukan juga oleh rakyat Jepang dan Eslandia. Di Eslandia, rakyat juga memberikan tekanan lewat protes damai.

Seperti yang terjadi pada kasus mundurnya PM Sigmundur Gunnlaugsson pada 2016 setelah terungkap skandal Panama Papers. Unjuk rasa besar-besaran membuat posisinya tak bertahan.

Sementara di Jepang, cara rakyat menghukum adalah dengan tekanan moral dan budaya malu ditambah lagi media yang kritis. Banyak pejabat Jepang pun mundur hanya karena masalah kecil, seperti laporan dan dana kampanye yang tidak jelas.

Jika sistemnya lemah, politisi korup tidak akan bisa diberantas.

Mereka juga memilih mundur karena komentar yang dianggap publik tidak pantas. Rakyat Jepang menuntut standar politisi yang tinggi. Tak mengherankan bila karena satu kesalahan kecil saja politisi bisa dengan cepat kehilangan legitimasi.

Di Sri Lanka, setelah puluhan tahun praktik impunitas berjalan, gerakan protes besar-besaran pada 2022 menyebabkan keluarga Rajapaksa digulingkan dari jabatannya. Putusan Mahkamah Agung pada 2023 menyatakan keluarga tersebut bertanggung jawab atas kebangkrutan negara, salah satunya karena salah urus ekonomi.

Rakyat Brasil juga berdemonstrasi besar-besaran untuk menghukum Dilma Rousseff yang kemudian dimakzulkan pada 2016. Ia terganjal skandal dan krisis ekonomi.

Presiden Brasil lainnya, Luis Inacio Lula da Silva, juga sempat dipenjara karena kasus korupsi. Belakangan, ia bebas dan terpilih kembali.

Lalu sejak Januari 2025, di Serbia, rakyat turun ke jalan, berunjuk rasa lantaran kecewa atas korupsi dalam proyek renovasi stasiun kereta di Novi Sad. Akibat korupsi, atap stasiun jatuh dan menewaskan 15 orang. Dampak unjuk rasa itu, PM Milos Vucevic dan sejumlah menteri mundur.

Di Malaysia, pada 2023 terjadi unjuk rasa di Kuala Lumpur menuntut keadilan. Protes dilancarkan setelah sidang kasus korupsi pada Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi dihentikan. Rakyat menuduh PM Anwar Ibrahim campur tangan.

Lalu terjadi unjuk rasa besar ”Oust Anwar” pada Juli 2025. Unjuk rasa itu memprotes kebijakan reformasi yang dianggap tidak efektif. Protes ini memaksa pemerintah memberikan sejumlah konsesi, seperti subsidi dan pengurangan harga bahan bakar.

Cara rakyat menghukum politisi berbeda-beda di setiap negara. Hukuman tergantung pada budaya politik, kekuatan hukum, dan kebebasan demokrasi.

Selain unjuk rasa, rakyat juga menghukum melalui pemilu dengan tidak memilih kembali politisi yang korup atau tidak kompeten. Dalam demokrasi, pemungutan suara adalah cara paling umum untuk meminta pertanggungjawaban politisi.

Seperti yang terjadi pada Presiden Korsel Park Geun-hye dan Lee Myung-bak. Partai mereka, Partai Saenuri kalah besar di pemilu.

Di Taiwan, Partai Kuomintang juga sempat jatuh karena dianggap terlalu korup dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Konstitusi Taiwan juga menjamin hak pemilih untuk mencopot para pejabat yang terpilih. Pencopotan harus lewat referendum seperti terjadi pada 25 Juli 2025.

Sasarannya adalah sebagian anggota parlemen dari Kuomintang. Referendum itu gagal.

Kasus di Afrika Selatan, setelah berakhirnya apartheid, Kongres Nasional Afrika (ANC) mendominasi lanskap politik selama beberapa dekade. Namun, setelah bertahun-tahun terjerat skandal korupsi, termasuk yang melibatkan mantan Presiden Jacob Zuma dan Presiden petahana Cyril Ramaphosa, para pemilih tidak mau lagi memilih mereka.

Pada 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ANC kehilangan mayoritas kursi di parlemen. Pernah berjuang untuk rakyat tak berarti bebas korupsi setelah berkuasa.

Di Bangladesh, dominasi Liga Awami yang berkuasa melemah secara signifikan pada 2024 dan partai-partai oposisi menguat. Seperti ANC di Afsel, Liga Awani awalnya adalah kumpulan pejuang kemerdekaan Bangladesh. Setelah jadi penguasa, lama-lama mereka jadi koruptor dan tidak peduli rakyat.

Partai Konservatif Inggris yang sudah berkuasa selama lebih dari satu dekade juga pada tahun lalu kalah telak dalam pemilu. Ini terjadi setelah serangkaian skandal ”kecurangan” dan pengeluaran publik. Ini mengikis kepercayaan rakyat.

Perancis juga termasuk negara yang kerap dilanda skandal politik besar yang berujung pengunduran diri para menteri. Seperti yang terjadi pada Presiden Nicolas Sarkozy yang terjerat pendanaan kampanye ilegal.

Berbeda dengan negara-negara lain, China punya caranya sendiri. Pemerintahan Presiden China Xi Jinping punya kebijakan keras untuk menghukum seberat-beratnya pejabat yang korup.

Seperti pada 2022 ketika ada empat pejabat tinggi yang dihukum seumur hidup karena korupsi. Sejak tahun 2012, terdapat sekitar 4 juta pejabat yang sudah dihukum.

Pada awal 2025, Komisi Disiplin Partai Komunis China (CCDI) mengungkap kerja mereka. Komisi itu menyelidiki pejabat di 73 provinsi dan 4.384 lembaga pada berbagai tingkatan.

Hasilnya, 889.000 pejabat dihukum pada 2024 saja. Dari jumlah itu, 270.000 mendapat sanksi administratif. Sisanya dipecat atau diturunkan jabatan serta pangkatnya.

Untuk periode 2013-2021, total 3,8 juta kasus ditangani. Ada 516.000 pejabat diseret ke pengadilan pidana.

Contoh kasus besar terjadi pada mantan Kepala Keamanan Nasional Zhou Yongkang yang dihukum seumur hidup pada 2015. Sebelumnya, ada Bo Xilai, mantan anggota Politbiro, yang juga dihukum seumur hidup pada 2013.

Mantan bos Bank Huarong, Lai Xiaomin, dihukum mati pada 2021. Sebab, ia terbukti menerima uang suap lebih dari 260 juta dollar AS. Pemerintahan Xi memilih cara yang keras agar ada efek jera.

Jika sistemnya lemah, politisi korup tidak akan bisa diberantas. Apalagi di negara dengan demokrasi lemah atau korupsi sistemik, rakyat sering tak punya banyak pilihan.

Meski demikian, di negara dengan demokrasi dan hukumnya yang kuat pun, politisi korup tetap bisa bertahan karena politik uang, fanatisme partai, tidak ada oposisi yang kuat, media dikontrol, dan rakyat yang apatis. Akibatnya, ”hukuman” dari rakyat tidak akan efektif.

Jadi, di banyak negara, politisi yang korup atau tidak kompeten bisa dihukum lewat kombinasi suara rakyat, tekanan sosial, media, dan hukum. Hanya saja, kalau sistem hukumnya lemah, rakyat sering hanya bisa marah tanpa hasil.