Bagaimana Dunia Bersikap atas Kekejaman Israel di Gaza?

1. Apa yang tengah terjadi di Palestina?

Kondisi Jalur Gaza saat ini nyaris seperti neraka. Seolah tidak ada harapan bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah itu. Pascaserangan kelompok Hamas atas Israel pada 7 Oktober 2023, Tel Aviv menggelar serangan balasan besar-besaran ke Gaza.

Israel menggunakan hampir seluruh kekuatan militernya untuk menghancurkan Hamas. Dampaknya, Gaza hancur. Korban sipil berjatuhan. Jumlahnya menjadi puluhan ribu orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Perang mereda lantaran Israel dan Hamas sepakat menggelar gencatan senjata. Dalam kesempatan itu, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel dibebaskan. Sebaliknya, puluhan warga Israel yang disandera Hamas dikembalikan kepada keluarga mereka.

Namun, setelah tenggat gencatan senjata tahap pertama itu terlewati, kedua pihak belum mencapai kesepakatan baru. Di tengah upaya para mediator mendorong pembicaraan baru, sejak awal Maret lalu, Israel kembali menggelar serangan besar-besaran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah tak lagi mengindahkan apakah sandera akan terdampak atau tidak, ia tetap memerintahkan tentara Israel merangsek lagi Gaza. Sejak serangan balasan digelar Israel pada Oktober 2023, hingga Kamis (29/5/2025), total lebih dari 54.000 warga Gaza tewas.

Seiring serangan bertubi-tubi, Israel memblokade Gaza. Tel Aviv pun menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dampaknya sangat signifikan bagi warga Palestina. Selain bisa sewaktu-waktu dihantam bom, mereka pun kini menghadapi kelaparan akut.

Sejumlah pihak, termasuk mendiang Paus Fransiskus menilai, telah terjadi genosida oleh Israel di Gaza. ”Bukti apa lagi yang Anda butuhkan sekarang? Apakah Anda akan bertindak tegas untuk mencegah genosida dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional?” kata Tom Fletcher, Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA).

Fletcher menyatakan, secara sengaja Israel bertindak dengan tidak berperikemanusiaan pada warga sipil Palestina di Gaza. Blokade Israel adalah alat politik dan militer yang menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Bagaimana kondisi Gaza saat ini?

Sebagaimana disebutkan Kepala UNOCHA Tom Fletcher, kondisi Gaza sangat mengenaskan.

Kondisi Jalur Gaza sudah luluh lantak setelah 1,5 tahun digempur militer Israel. Warga Palestina di enklave itu menderita dan hidup terlunta-lunta. Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina di wilayah tersebut melemah. Kondisi ini tak mengurangi tindakan Israel untuk terus menggempur Jalur Gaza tanpa peduli jatuhnya korban warga sipil (Dehumanisasi Palestina di Jalur Gaza, Kompas.id, 9 April 2025).

Akan tetapi, kerusakan masif yang terjadi di Gaza tidak membuat Israel berhenti. Sebaliknya, mereka malah menjadi-jadi.

Serangan udara Israel tidak hanya menghantam posisi Hamas, tetapi juga rumah sakit, sekolah, dan kamp yang dihuni oleh pengungsi Palestina. Korban terus berjatuhan.

Bahkan, saat mereka mengantre makanan, peluru Israel terus mengancam. Terakhir, kerusuhan terjadi saat para pengungsi memanjat pagar dan menerobos masuk ke lokasi distribusi bantuan makanan yang dibawa Gaza Humanitarian Fund ke Rafah, Jalur Gaza, Selasa (27/5/2025) lalu.

Suara tembakan terdengar dari arah tank dan pasukan Israel ke kerumunan warga Palestina itu. Helikopter militer Israel terlihat melepaskan suar. Kepala UNOCHA Wilayah Palestina Ajith Sunghay memastikan setidaknya satu orang tewas dan 48 orang terluka. Sementara situs Al Jazeera menyebut tiga orang tewas (Pembagian Bantuan Gaza Ricuh, 1 Orang Tewas dan 48 Terluka akibat Tembakan, Kompas.id, 28 Mei 2025).

Apa tindakan dunia atas hal kebrutalan Israel itu?

Jengah atas kebrutalan Israel di Gaza, sejumlah negara mengambil sikap tegas. Bahkan, negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pendukung dan mitra dekat Israel pun mulai berbalik badan.

Salah satunya adalah Inggris. Marah pada tindakan Israel di Gaza, London memutuskan untuk menghentikan sementara perundingan perdagangan bebas kedua negara. ”Kita tidak bisa berdiam diri menghadapi kemerosotan baru ini. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral kita,” kata Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada para anggota Parlemen Inggris di London.

Sebelumnya, Inggris, Perancis, dan Kanada mengancam akan menjatuhkan sanksi untuk Israel. Pernyataan tersebut menandai salah satu kritik paling signifikan dari ketiga negara itu terhadap cara Israel menangani perang di Gaza dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat (Inggris, Kanada, dan Perancis Ancam Jatuhkan Sanksi ke Israel, Kompas.id, 20 Mei 2025).

Terbaru, Pemerintah Jerman menyatakan akan menghentikan sementara waktu ekspor senjata ke Israel. ”Serangan militer besar-besaran oleh Israel di Jalur Gaza tidak lagi menunjukkan logika apa pun bagi saya,” kata Kanselir Jerman Friedrich Merz, mengecam aksi Israel.

Uni Eropa juga bersikap sama. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Selasa, mengecam keras serangan militer Israel terhadap infrastruktur sipil, termasuk gedung sekolah.

”Eskalasi dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum humaniter dan internasional,” katanya.

Irlandia melarang impor barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel. ”Pemerintah setuju untuk menyusun undang-undang yang melarang perdagangan barang dengan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki,” kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Irlandia. ”Menurut pandangan pemerintah, ini kewajiban menurut hukum internasional (Jerman Stop Ekspor Senjata ke Israel, Irlandia Hentikan Impor, Kompas.id, 28 Mei 2025).

Adakah entitas lain yang turut menekan Israel?

Ada. Selain negara, sejumlah kelompok sipil pun menyuarakan kegeraman mereka kepada Israel.

Gelombang kecaman budayawan dan aktivis gerakan masyarakat sipil di Eropa semakin menguat menentang kekejaman Israel di Jalur Gaza. Sekitar 380 penulis terkenal dari Inggris dan Irlandia membuat surat terbuka mengecam tindakan Israel di Jalur Gaza sebagai genosida atau pemusnahan etnis pada Rabu (28/5/2025).

Para penulis, antara lain Zadie Smith, Ian Mc Ewan, Elif Shafak, serta rekan–rekan mereka, mendesak gencatan senjata segera dilakukan di Jalur Gaza, pembagian bahan pangan tanpa hambatan bagi warga sudah terancam kelaparan, serta bantuan medis segera. Mereka juga menuntut sanksi dijatuhkan terhadap Israel atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

”Rakyat Palestina bukan korban tidak disengaja dari sebuah perang. Berbagai perkataan digunakan Israel untuk membenarkan tindakan yang tak dapat dibenarkan. Menyanggah yang tidak dapat disanggah serta melindungi sesuatu yang tidak bisa dilindungi (tindakan Israel),” demikian pernyataan para sastrawan Inggris dan Irlandia.

Awal pekan ini, sekitar 800 praktisi dan ahli hukum di Inggris, termasuk para mantan hakim Mahkamah Agung, juga menyurati Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menegaskan, ”Genosida sedang terjadi di Gaza, atau paling minimal, ada risiko serius genosida sedang terjadi.”

”Pelanggaran serius terhadap hukum internasional sedang dilakukan dan lebih jauh terancam oleh Israel. Inggris secara hukum berkewajiban mengambil langkah yang diperlukan dengan kekuatan yang dimiliki untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida,” demikian tuntutan para ahli hukum.

Bagaimana sikap Israel?

Sejauh ini, tekanan dunia pada Israel belum benar-benar membuat negara tersebut meredakan serangan. Hingga pertengahan pekan ini, Israel tetap melancarkan serangan.

Di sisi lain, Israel mencoba menjawab tekanan internasional soal arus bantuan kemanusiaan melalui Gaza Humanitarian Fund (GHF). Lembaga bantuan itu dibentuk oleh Israel dan mendapat dukungan Amerika Serikat.

Israel dan AS merasa bahwa lembaga kemanusiaan yang ada, termasuk yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak melaksanakan mandatnya dengan baik, terutama untuk mencegah kebocoran bantuan yang ditengarai jatuh ke tangan anggota kelompok Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya. 

Namun, badan tersebut tampaknya belum bisa menjadi jawaban. Jake Wood, Direktur Eksekutif GHF, yang dibentuk Israel dan AS, memutuskan mundur dari lembaga itu, Minggu (25/5/2025) waktu setempat.

Hal tersebut tak terduga karena keputusan itu diambil Wood hanya sehari sebelum GHF direncanakan mulai beroperasi pada Senin. Wood menyebut, alasan pengunduran dirinya ialah dia tidak bisa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, independensi, dan kemerdekaan saat melaksanakan kerja kemanusiaannya (Kepala Badan Bantuan untuk Gaza Bentukan AS Pilih Mundur, Kompas.id, 26 Mei 2025).

Terkait tekanan politik, khususnya dari Jerman, Duta Besar Israel untuk Jerman Ron Prosor mengakui kekhawatiran Jerman. Namun, Tel Aviv tampaknya tidak membuat komitmen apa pun.

”Ketika Merz mengemukakan kritik ini terhadap Israel, kami mendengarkan dengan saksama karena ia adalah seorang teman,” ujarnya.