Jerman Stop Ekspor Senjata ke Israel, Irlandia Hentikan Impor

BERLIN, RABU — Sejumlah negara di Eropa mulai memperlihatkan sikap keras terhadap Israel yang secara membabi buta terus menghancurkan Jalur Gaza. Pemerintah Jerman, Selasa (27/5/2025), mengecam tindakan militer Israel dan menyatakan akan menghentikan sementara waktu ekspor senjata ke Israel.

Sementara, berdasarkan laporan kantor berita AFP, Rabu (28/5/2025), Irlandia melarang impor barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul saat berbicara dengan lembaga penyiaran WDR (Westdeutscher Rundfunk) memperingatkan, dukungan negaranya terhadap Israel tidak boleh dimanfaatkan untuk melancarkan serangan udara besar-besaran dan blokade bantuan kemanusiaan. Situasi yang dihadapi oleh rakyat Palestina di Gaza, katanya, tak bisa ditoleransi lagi.

”Komitmen kami untuk melawan antisemitisme, dukungan hak untuk hidup dan keamanan Israel, tidak boleh dimanfaatkan untuk konflik dan peperangan yang saat ini dilancarkan ke Gaza,” kata Wadephul.

Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengecam aksi Israel. Dilansir dari media Jerman, Deutsche Welle (DW), Merz yang tengah berada di Finlandia menyatakan, serangan Israel ke Gaza tidak bisa lagi dibenarkan sebagai perang melawan kelompok perlawanan. Serangan militer Israel menyasar infrastruktur sipil dan mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar.

”Serangan militer besar-besaran oleh Israel di Jalur Gaza tidak lagi menunjukkan logika apa pun bagi saya,” kata Merz.

Perubahan sikap dan opini publik di Jerman semakin kencang. Salah satu mitra koalisi pemerintah yang berkuasa saat ini, Partai Sosial Demokrat (SPD), mendesak pemerintahan Merz meninjau kembali ekspor senjata ke Israel. ”Senjata Jerman tidak boleh digunakan untuk menyebarkan bencana kemanusiaan dan melanggar hukum internasional,” kata Adis Ahmetovic, juru bicara kebijakan luar negeri SPD di parlemen Jerman.

Dorongan itu membuat pemerintahan bersikap. Meski terkesan hati-hati, Wadephul mengatakan, Jerman tidak akan memasok lagi senjata bagi militer Israel. Setidaknya Jerman tidak akan melanjutkan pesanan persenjataan baru dari Tel Aviv.

”Jika melihat adanya bahaya, kami tentu saja akan campur tangan dan tentu saja tidak memasok senjata sehingga akan terjadi lebih banyak bahaya (bagi warga sipil Palestina),” ujar Wadephul.

Dilansir dari laman DW, Jerman memasok sekitar 30 persen persenjataan yang digunakan Israel, terbesar ke dua setelah Amerika Serikat. Menurut lembaga penelitian yang berkantor di Berlin, Forensis, pada 2023 nilai ekspor senjata Jerman ke Israel mencapai 326 juta euro, yang terdiri dari 308 lisensi ekspor senjata perorangan. Sebanyak 185 izin ekspor disetujui dalam kurun waktu 26 hari pascaserangan Hamas ke Israel, 7 Oktober 2023.

Nilai ekspor senjata Jerman ke Israel naik 10 kali lipat dibanding tahun 2022 yang hanya 32,288 juta euro.

Duta Besar Israel untuk Jerman Ron Prosor mengakui kekhawatiran Jerman meski tidak membuat komitmen apa pun. ”Ketika Merz mengemukakan kritik ini terhadap Israel, kami mendengarkan dengan saksama karena ia adalah seorang teman,” katanya.

Negara Eropa lainnya, Irlandia, mengeluarkan larangan hubungan dagang dengan entitas bisnis dan perorangan yang berasal dari wilayah pendudukan Israel. Pemerintah Irlandia, Selasa, menyetujui penyusunan rancangan undang-undang larangan impor barang dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan.

”Pemerintah setuju untuk menyusun undang-undang yang melarang perdagangan barang dengan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki,” kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Irlandia. ”Menurut pandangan pemerintah, ini kewajiban menurut hukum internasional.”

Keputusan Dublin melarang impor barang dari wilayah pendudukan yang ilegal didasari oleh keputusan Mahkamah Internasional, tahun lalu. Putusan itu menetapkan pendudukan Israel di Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza ilegal menurut hukum internasional.

Langkah Dublin diambil seminggu setelah Uni Eropa (UE) memerintahkan peninjauan ulang Perjanjian Asosiasi UE-Israel. Perjanjian itu ditandatangani pada 1995 yang menjadi dasar hubungan dagang dengan Israel.

Meski hanya mengimpor sedikit barang dari Israel, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris berharap negara-negara UE lainnya akan mengikuti jejak Irlandia. ”Yang saya harapkan hari ini ialah ketika negara kecil di Eropa ini membuat keputusan dan menjadi salah satu negara pertama, dan mungkin negara pertama, di dunia Barat yang mempertimbangkan undang-undang di bidang ini. Saya berharap hal itu akan menginspirasi negara-negara Eropa lainnya untuk bergabung dengan kami,” kata Harris, yang juga Wakil Perdana Menteri Irlandia.

Sejak gencatan senjata berakhir pada Maret lalu, militer Israel memblokade wilayah Gaza. Israel juga menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan dari berbagai lembaga internasional, termasuk lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akun resmi Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) di X pada 13 Mei 2025, melansir data The Integrated Food Security Phase Classification (IPC), menyebutkan, sebanyak 1,94 juta penduduk Jalur Gaza menghadapi rawan pangan sangat akut. Merujuk data itu, sebanyak 470.000 jiwa atau setara 22 persen dari populasi Gaza masuk dalam klasifikasi Fase 5, fase tertinggi kedaruratan pangan (Kompas.id, 14 Mei 2025).

Kepala UNOCHA Tom Fletcher, dilansir dari laman BBC edisi 20 Mei, mengatakan, belasan ribu bayi di Palestina berisiko meninggal jika tidak ada bantuan bahan makanan yang masuk ke Gaza dalam 48 jam.

Situasi itu tak membuat militer Israel menghentikan serangannya dan membiarkan bantuan kemanusiaan masuk. Serangan Israel, Senin (26/5/2025) dini hari, ke gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian oleh warga Palestina menewaskan puluhan warga sipil, termasuk-anak-anak. Tindakan ini membuat banyak pihak marah.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Selasa, mengecam keras kejadian tersebut. Ia menyebut tindakan Israel ”menjijikkan”. Meski mendukung keamanan Israel, Von der Leyen menyatakan, tindakan itu tidak bisa dibenarkan. ”Eskalasi dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum humaniter dan internasional,” katanya. (Reuters/AFP)