Bagaimana Kelanjutan Nasib Pembentukan Danantara?

(1) Apa itu Danantara?

Pemerintah memilih nama Daya Anagata Nusantara atau disingkat menjadi Danantara sebagai badan pengelola investasi Indonesia. Anagata adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang bermakna ”masa depan”. Jika nama adalah sebuah doa, badan pengelola investasi ini dibebankan harapan sebagai kendaraan finansial bagi negara untuk menjamin masa depan Indonesia yang semakin berdaya.

Sekilas, tugas pokok serta fungsi dari Danantara serupa dengan lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority (INA). Lembaga ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diresmikan Februari 2021. Pembentukan INA mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Tugas penting Danantara nantinya adalah mengintegrasi dan mengonsolidasi kekayaan negara dipisahkan sehingga mobilisasi dana dapat lebih optimal dengan tata kelola, transparansi, dan pengelolaan risiko yang prima. Muliaman Darmansyah Hadad telah dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara pada 22 Oktober 2024 atau tepat dua hari setelah Prabowo diambil sumpahnya menjadi Presiden RI 2024-2029.

(2) Untuk apa Danantara dibentuk?

Tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk meningkatkan efisiensi, daya guna, dan nilai tambah dari aset-aset milik negara sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Danantara akan menyatukan pengelolaan aset negara di bawah satu badan sehingga meminimalkan tumpang tindih dan inefisiensi yang sering terjadi di lembaga-lembaga pemerintah.

Danantara di tahap awal akan mengonsolidasikan aset Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh aset badan usaha milik negara (BUMN) dengan total nilai aset kelolaan Rp 9.085 triliun. Adapun ketujuh BUMN tersebut meliputi BNI, BRI, Bank Mandiri, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND.ID.

Selain itu, Danantara dengan kapasitas aset yang besar dapat mengeluarkan surat utang yang jauh lebih murah, terjamin, serta efisien. Danantara diharapkan bisa menjadi kekuatan dan membuka peluang lebih besar. Bahkan, ke depan, Danantara dapat mendorong investasi dari dalam negeri, tidak hanya bergantung pada investor asing.

(3) Akan seperti apa dampak pembentukan Danantara?

Pembentukan Danantara diharapkan memberi dampak positif terhadap nasib aset negara yang sebelumnya kurang produktif dapat dioptimalkan sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Dengan demikian, pembentukan Danantara dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah melalui investasi aset negara secara produktif.

Danantara akan menjalankan tiga fungsi. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai badan pengelola dana abadi (sovereign wealth fund/SWF), pengelola investasi pembangunan (development investment), serta pengelola aset (asset management). Pendapatan dari Danantara dapat digunakan untuk mendukung belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Danantara merupakan versi lain dari INA dengan komposisi aset kelolaan yang jauh lebih lengkap dan lebih besar. Dalam hal ini, lembaga yang digadang-gadang dapat menyaingi Temasek di Singapura tersebut akan mengoptimalkan seluruh aset BUMN yang bergabung di dalamnya serta aset-aset lain di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

(4) Kapan Danantaran akan direalisasikan?

Payung hukum pembentukan Danantara masih menunggu penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi usulan inisiatif Komisi VI DPR.

Kendati pemerintah telah memasukkan Danantara dalam pembahasan RUU, substansi perubahannya lebih luas karena mencakup juga penambahan definisi anak usaha BUMN yang belum diatur dalam UU BUMN saat ini. Di luar itu, ada juga peraturan terkait business judgement rules yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menduga persoalan payung hukum menjadi satu dari sejumlah penyebab utama yang membuat pemerintah tak kunjung meresmikan Danantara. ”Persoalan legalitas membuat Danantara tak kunjung diresmikan dari rencana awal 8 November 2024, kemudian awal Januari 2025, sampai saat ini,” ujarnya.