Bagaimana Perseteruan Terkini Trump-Uni Eropa Terkait Greenland?

Upaya terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencaplok Greenland

Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum mundur dari ancaman untuk mencaplok Greenland. Padahal, secara hukum, Greenland adalah wilayah otonom di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark.

Awalnya, Trump mengisyaratkan untuk membeli Greenland. Bahkan, untuk menegaskan niatnya, ia pun tidak mengabaikan penggunaan kekuatan militer. Terbaru, Trump menggunakan tarif sebagai ”senjata”.

Trump kini menekan Eropa dengan rencana pengenaan tarif impor tambahan sebesar 10 persen untuk delapan negara pendukung Greenland. Delapan negara itu adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Pajak mulai berlaku pada Februari 2026.

Jika negara-negara itu tetap pada pendirian mereka, tidak ada kesepakatan terkait Greenland, Trump akan menaikkan tarif itu menjadi 25 persen pada 1 Juni 2026. Kenaikan akan terus berlanjut hingga kesepakatan tercapai. Bagi negara-negara tersebut, aksi Trump adalah bentuk pemerasan.

Motif utama Trump atas Greenland

Terkait niatnya mencaplok Greenland, Trump berdalih ingin menjaga Greenland. Bagi Trump, wilayah itu sangat strategis serta memiliki beragam kekayaan alam, terutama logam tanah jarang. Kedua hal itu penting bagi pertahanan AS.

Bagi Washington, posisi Greenland strategis memantau pergerakan China dan Rusia. Selain itu, deposito mineral penting di wilayah tersebut, menurut Trump, juga diincar oleh Rusia dan China.

Namun, baru-baru ini terkuak motif lain dari Trump, yaitu karena ia gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2025. Bagi Trump, situasi itu digunakannya sebagai alasan untuk tidak perlu mengupayakan lagi perdamaian.

”Mempertimbangkan bahwa negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian karena telah menghentikan delapan perang dan lebih, saya tidak lagi merasa memiliki kewajiban untuk berpikir murni tentang perdamaian,” tulis Trump dalam pesan pribadi kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store.

Melalui pesan itu, Trump turut mempertanyakan dasar historis dan hukum atas kedaulatan Denmark terhadap Greenland. Adapun selama ini, Trump tak berhenti menyatakan keinginan meraih Hadiah Nobel Perdamaian sembari membandingkan diri dengan mantan Presiden AS Barack Obama yang menerima penghargaan itu pada 2009.

Sebagai catatan, Nobel Perdamaian bukan kewenangan Pemerintah Norwegia, melainkan Komite Nobel yang independen. Hadiah Nobel Perdamaian 2025 diberikan kepada tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Machado sudah memberikan medali itu kepada Trump yang mau menyimpannya walau Hadiah Nobel sebetulnya tidak dapat dipindahtangankan.

Dampak jika Trump mencaplok Greenland

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan, invasi AS ke Greenland bakal merusak keutuhan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Selain itu, aksi itu akan melegitimasi langkah Rusia menginvasi Ukraina.

Dengan demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi orang paling berbahagia di dunia. Putin tidak pernah menyukai keberadaan NATO.

Isu Greenland turut mengalihkan perhatian Uni Eropa dari upaya untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. ”China dan Rusia pasti sedang menikmati keuntungan besar. Merekalah yang diuntungkan dari perpecahan di antara sekutu,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Kaja Kallas.

Di sisi lain, ribuan warga Greenland terus menolak keras rencana Trump. Mereka menggelar unjuk rasa terbesar yang pernah terjadi di Nuuk, Sabtu (17/1/2026) waktu setempat. Warga membawa bendera dan spanduk ”Greenland tidak untuk dijual” di depan Konsulat AS. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen ikut berdemo.

Strategi yang tengah diupayakan Uni Eropa

Untuk berjaga-jaga, sejumlah negara Eropa sudah mengirim pasukan guna membantu pertahanan Greenland, sekaligus untuk menegaskan, Eropa mampu menjaga Greenland. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen sudah bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk menyampaikan usulan operasi pengawasan di Greenland.

Selain itu, UE tengah bersiap untuk membalas ancaman tarif Trump. Ada dua opsi, yaitu dengan cara diplomatik, seperti dialog, atau dengan penggunaan alat ekonomi untuk menekan AS.

”Prioritas kami adalah untuk diplomasi dan berdialog, bukan meningkatkan ketegangan. Terkadang bentuk kepemimpinan yang paling bertanggung jawab adalah menahan diri. UE mempunyai alat yang dapat digunakan dan siap untuk merespons jika ancaman tarif diberlakukan,” kata juru bicara Komisi Eropa, Olof Gill, Senin (19/1/2026).

Namun, UE juga mempunyai tiga alat ekonomi utama yang dapat digunakan untuk menekan AS, yakni pemberlakuan tarif baru, penangguhan kesepakatan perdagangan AS-UE, dan ”bazoka perdagangan”.

Bazoka perdagangan adalah istilah tidak resmi untuk Instrumen Anti-Koersi (ACI). Instrumen ini dapat memberikan sanksi kepada individu atau lembaga yang memberikan tekanan yang tidak semestinya kepada UE. Pada 2021, UE membuat ACI setelah China membatasi perdagangan ke Lituania gara-gara Lituania membangun hubungan dengan Taiwan.

Opsi strategis yang paling mungkin bagi UE

Penggunaan bazoka perdagangan sebagai senjata belum pernah dipakai. Oleh sebab itu, tidak ada yang tahu seberapa cepat atau efektif instrumen itu. Komisi Eropa dapat menghabiskan waktu hingga empat bulan untuk menilai apakah terjadi pemaksaan serta 8-10 minggu untuk menyetujui penggunaan bazoka perdagangan.

Selain itu, sejumlah negara Eropa enggan menggunakan bazoka perdagangan karena khawatir situasi malah semakin tegang. Konsumen Eropa mungkin akan keberatan pula dengan biaya tambahan atau pembatasan terhadap perusahaan AS, seperti Apple atau Netflix.

Sebagai alternatif, UE dapat memilih pembalasan yang kurang drastis, tetapi lebih cepat. Blok ini dapat mengaktifkan kembali bea masuk atas barang-barang AS senilai 93 miliar euro, termasuk minuman alkohol bourbon, pesawat terbang, dan kedelai sebagai respons terhadap ancaman tarif AS. Tarif ini telah ditangguhkan dalam kesepakatan perdagangan UE-AS musim panas lalu.

Dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kembali menolak ancaman tarif Trump serta menyatakan Eropa berkewajiban untuk menanggapi tekanan internasional.

”Intinya adalah jika perubahan ini bersifat permanen, Eropa juga harus berubah secara permanen. Sudah saatnya untuk memanfaatkan kesempatan ini dan membangun Eropa baru yang independen,” tutur Von der Leyen.