Bagaimana Rencana Ekspansi Transjakarta di Bodetabek pada 2025?

Bagaimana langkah Transjakarta memperluas rute pada 2025?

Transjakarta merencanakan ekspansi rute baru ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) pada 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan. Menurut Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph, tambahan rute ini akan dilakukan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Ia menegaskan bahwa keterjangkauan layanan Transjakarta telah mencapai 91,7 persen dari wilayah DKI Jakarta dan target optimal keterjangkauan ada di angka 92-93 persen.

Untuk memperluas jangkauan tersebut, Transjakarta juga mulai memanfaatkan rute yang sebelumnya digunakan oleh angkutan kota lama seperti Metromini dan Kopaja. Penambahan rute ini diharapkan bisa menjawab keluhan warga terkait keterbatasan akses angkutan umum di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, banyak warga penyangga Jakarta yang masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk mencapai halte atau stasiun terdekat.

Daud juga menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemda dan pihak swasta sangat diperlukan dalam proses ini. Pemerintah Provinsi Jakarta, dalam beberapa kesempatan, telah menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah Jabodetabek untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi. Dengan begitu, rute-rute baru ini bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

Ekspansi ini juga didorong oleh peningkatan jumlah penumpang. Tahun 2024, Transjakarta mencatat lebih dari 371 juta penumpang, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin memilih transportasi umum sebagai moda utama meski tantangan tetap ada dalam menjaga ketepatan waktu (headway).

Apa strategi Transjakarta dalam meningkatkan ketepatan waktu layanan (headway)?

Transjakarta mengalami tantangan serius dalam menjaga ketepatan waktu layanan, terutama pada jam sibuk. Masalah ini bahkan menyebabkan denda Rp 3,2 miliar pada 2024 berdasarkan Pergub Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah armada dan kebutuhan penumpang di berbagai rute.

Untuk mengatasi masalah ini, Transjakarta meningkatkan sterilisasi jalur bus khusus (busway) agar bus dapat melaju tanpa hambatan. Daud Joseph menyebutkan, delapan titik kamera ETLE (electronic traffic law enforcement) telah dipasang untuk menindak pelanggar. Selain itu, ada rencana pemasangan movable concrete barrier (MCB) dan portal otomatis berbasis RFID untuk mencegah kendaraan non-Transjakarta masuk ke jalur khusus.

Transjakarta juga bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya serta polisi militer untuk penegakan hukum. Kolaborasi ini penting karena Transjakarta tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak pelanggar. Upaya sterilisasi ini diharapkan bisa mengurangi gangguan di jalur busway dan meningkatkan kecepatan layanan.

Di sisi lain, warga seperti Hanindya (28) dari Jakarta Timur berharap agar headway bisa lebih tertata. Ia mengeluhkan waktu tunggu bus bisa mencapai 30 menit, terutama pada jam-jam tertentu. Keterlambatan seperti ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi umum.

Bagaimana Transjakarta mengintegrasikan layanannya dengan moda transportasi lain di Jakarta?

Transjakarta berupaya meningkatkan integrasi layanan dengan moda transportasi lain di Jakarta, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan commuter line KRL Jabodetabek. Langkah ini penting untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Haris Muhammadun menegaskan, meski jalur Transjakarta dan MRT beririsan, keduanya saling melengkapi dalam melayani kebutuhan perjalanan warga kota.

Salah satu bentuk integrasi utama adalah peluncuran sistem tiket multimoda berbasis waktu perjalanan, yaitu Pay As You Go (PAYG). Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berganti moda transportasi dengan tarif maksimum Rp 10.000 per 180 menit perjalanan. Pengguna dapat berpindah dari Transjakarta ke MRT atau LRT tanpa perlu membeli tiket terpisah, yang membuat perjalanan lebih praktis dan hemat.

Selain itu, Transjakarta juga berperan sebagai moda penghubung (feeder) yang melayani daerah-daerah yang tidak terjangkau langsung oleh MRT atau LRT. Menurut Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo, kehadiran angkutan pengumpan ini berkontribusi hingga 23 persen dari total keterangkutan MRT Jakarta. Dengan rute-rute fleksibel, Transjakarta melengkapi layanan berbasis rel dalam mempermudah akses ke berbagai kawasan di Jabodetabek.

Namun, tantangan integrasi masih ada, terutama dalam memastikan ketepatan waktu dan kenyamanan layanan di setiap moda transportasi. Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, koordinasi di antara operator moda transportasi perlu terus ditingkatkan untuk menjamin pengalaman perjalanan yang mulus. Pemerintah juga harus lebih proaktif dalam memperluas akses ke halte dan stasiun agar warga dapat menjangkau transportasi umum tanpa perlu bergantung pada kendaraan pribadi atau ojek daring.

Mengapa integrasi moda transportasi penting bagi pengembangan transportasi publik di Jakarta?

Integrasi moda transportasi menjadi kunci utama dalam pengembangan transportasi publik di Jakarta. Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo menyebut kolaborasi antara MRT, LRT, dan Transjakarta meningkatkan keterangkutan penumpang. Angkutan pengumpan (feeder) berkontribusi hingga 23 persen dari total pengguna MRT Jakarta, yang jumlahnya terus meningkat.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan sistem integrasi tiket berbasis waktu perjalanan, yakni Pay As You Go (PAYG). Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berpindah moda dengan tarif maksimum Rp 10.000 per 180 menit. Integrasi ini dinilai efektif dalam mengurangi biaya perjalanan dan mendorong lebih banyak warga untuk beralih ke transportasi publik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan jumlah penumpang moda transportasi massal di Jakarta meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Jumlah pengguna MRT, LRT, dan Transjakarta mencatat rekor baru, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Menurut Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta juga memperkuat interkonektivitas antarmoda di wilayah ini.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kualitas layanan agar tetap nyaman dan tepat waktu. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menekankan, fasilitas transportasi umum harus bersaing dengan kendaraan pribadi dalam hal kenyamanan, kebersihan, dan keandalan. Langkah ini penting agar transportasi publik menjadi pilihan utama warga kota.

Bagaimana situasi layanan angkutan publik di Indonesia pada awal 2025?

Memasuki awal 2025, layanan transportasi umum di berbagai kota di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat penurunan anggaran subsidi dari pemerintah pusat. Beberapa kota, seperti Bogor dan Denpasar, bahkan menghentikan layanan angkutan umum mereka sementara waktu karena keterbatasan pendanaan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Surakarta Taufiq Muhammad, yang menyebut subsidi untuk Trans Batik Solo juga dipangkas drastis.

Pada 2024, Kementerian Perhubungan mengalokasikan subsidi sebesar Rp 430 miliar untuk program BTS (Buy the Service). Namun, anggaran tersebut turun menjadi hanya Rp 177 miliar pada 2025. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pengurangan ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap transportasi publik. Padahal, pembangunan transportasi massal membutuhkan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kota-kota yang tidak mampu mandiri secara finansial dalam mengelola transportasi publik menghadapi risiko penurunan kualitas layanan. Contohnya, di Surakarta, pengoperasian layanan hanya bisa berjalan penuh di tiga koridor dari total 12 koridor. Taufiq mengatakan pemerintah daerah berharap ada dukungan tambahan melalui dana alokasi khusus atau kemitraan dengan pihak swasta untuk mempertahankan layanan.

Kondisi ini juga berdampak pada mobilitas masyarakat. Banyak warga terpaksa kembali menggunakan kendaraan pribadi karena keterbatasan akses transportasi umum. Ini berpotensi memperburuk kemacetan, polusi, dan konsumsi bahan bakar, yang akhirnya meningkatkan beban ekonomi kota-kota besar di Indonesia.