Bagaimana Trump dan Musk Jalankan Efisiensi Anggaran di AS?

Trump beri kewenangan pada miliarder Elon Musk

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk pengusaha kaya, Elon Musk, untuk mengepalai departemen baru di pemerintahannya. Musk, bersama Vivek Ramaswamy, memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dibentuk untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien.

Penunjukan tersebut diumumkan Trump pada 12 November 2024. Dalam pernyataan kala itu, Trump mengatakan, Musk dan Ramaswamy ”akan membuka jalan bagi pemerintahan untuk membongkar birokrasi pemerintah, memangkas regulasi yang berlebihan, memotong pengeluaran yang boros, dan merestrukturisasi badan-badan federal”.

Menurut Trump, departemen baru itu akan mewujudkan mimpi lama Republikan serta memberikan nasihat dan panduan ”dari luar pemerintahan”.

Dalam kampanye Trump di Madison Square Garden pada Oktober 2024, Musk mengatakan, anggaran federal bisa dikurangi setidaknya 2 triliun dollar AS. Pengeluaran sukarela, termasuk belanja pertahanan, diperkirakan mencapai 1,9 triliun dollar AS dari total 6,75 triliun dollar AS anggaran federal untuk tahun fiskal 2024.

”Uang kalian dibuang-buang, dan Departemen Efisiensi Pemerintah akan memperbaikinya. Kami akan menyingkirkan pemerintah dari beban kalian dan dari dompet kalian,” kata Musk dalam kampanye tersebut.

Musk telah menyumbang lebih dari 100 juta dollar AS dalam kampanye Trump untuk membantunya memenangi pemilihan presiden pada 5 November 2024. Nama DOGE juga disebut-sebut merujuk pada mata uang kripto yang dipromosikan Musk, dogecoin. Adapun Ramaswamy adalah mantan kandidat presiden dari Partai Republik, yang kalah dari Trump dalam pencalonan tingkat partai.

Pada Januari 2025, Musk memperkirakan, untuk tahun keuangan 2026, DOGE bisa menghemat sampai dengan 1 triliun AS dari berbagai pemotongan anggaran.

Gebrakan pertama Musk: membubarkan USAID

Gebrakan pertama yang dilakukan Musk dalam langkah efisiensi di AS adalah membubarkan lembaga bantuan internasional USAID. Lembaga ini sudah beroperasi selama 64 tahun. Lembaga itu akan ditutup sebagai bagian dari pemotongan anggaran pemerintah.

Keputusan tersebut diumumkan Musk di X Spaces, 3 Februari 2025. Sebagian besar dari karyawan dan staf USAID yang berjumlah 10.000 orang telah diminta untuk mengambil cuti tanpa batas, sepekan sebelum pengumuman itu.

”Saya sudah berkali-kali rapat dengan Pak Presiden. Keputusannya, USAID memang harus ditutup,” kata Musk.

Uang kalian dibuang-buang, dan Departemen Efisiensi Pemerintah akan memperbaikinya. Kami akan menyingkirkan pemerintah dari beban kalian dan dari dompet kalian.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Jumlahnya pada 2024 setara dengan 13,9 miliar dollar AS. Dana ini digunakan mulai dari mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, hingga membiayai berbagai rumah sakit lapangan di beragam negara.

Pembubaran USAID ini berdampak pada berbagai program kemanusiaan di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Gebrakan kedua Musk: PHK massal pegawai pemerintah dan pangkas lembaga pemerintah

Trump menandatangani perintah eksekutif terkait perampingan pegawai federal pada 11 Februari 2025. Lebih dari 9.500 pegawai pemerintah federal AS telah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Jumat (14/2/2025) waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia.

Sebagian besar pegawai baru masih dalam masa percobaan, tetapi sebagian lain telah berstatus pegawai negeri sipil. Mereka adalah para pegawai di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, Kesehatan, serta Layanan Kemanusiaan.

Jumlah itu merupakan tambahan dari sekitar 75.000 pegawai yang telah ikut program pensiun dini yang saat ini telah ditutup.

Pemecatan pegawai itu bagian dari pemangkasan birokrasi untuk efisiensi keuangan negara. Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan terlalu banyak menyedot keuangan negara karena pemborosan dengan kerja yang ia nilai menipu.

Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia Federal AS (OPM) menolak menyebutkan jumlah pegawai yang sudah diberhentikan. Menurut data pemerintah yang dikelola OPM, sebanyak 220.000 pekerja memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada Maret 2024.

Salah satu PHK massal terjadi di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Hampir 1.300 karyawan dalam masa percobaan di CDC dikenai PHK. Kepala CDC yang berpusat di Atlanta diberi tahu tentang keputusan tersebut pada Jumat pagi.

OPM telah memberi waktu kepada badan-badan yang menjadi sasaran pemangkasan pegawai hingga Selasa (25/2/2025) pukul 20.00 untuk mengeluarkan pemberitahuan PHK.

Selain PHK, Trump dan Musk menggagas penghapusan sejumlah lembaga pemerintah, seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).

Gugatan dan protes dalam pembubaran USAID

Hakim Pengadilan Distrik di Amerika Serikat, Carl Nichols, pada 7 Februari 2025 menolak rencana Musk dan pemerintahan Trump merumahkan sekitar 2.700 pegawai Badan untuk Pembangunan Internasional AS atau USAID, sekaligus memerintahkan agar staf lembaga yang dirumahkan dipekerjakan kembali.

Hakim Nichols juga memblokir perintah yang akan membuat ribuan pegawai USAID di luar negeri hanya mendapat waktu 30 hari untuk memindahkan keluarga mereka ke AS.

Keputusan ini menjadi kemenangan bagi Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika dan Federasi Karyawan Pemerintah Amerika, dua serikat pekerja yang menjadi tempat bernaung para pekerja federal AS. Keputusan itu berlaku mulai 14 Februari 2025.

Nichols dalam keputusannya menyatakan bahwa serikat pekerja telah menunjukkan bukti kuat adanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika pengadilan tidak campur tangan.

Pemangkasan pegawai juga dihadang gugatan hukum, perintah pengadilan, dan unjuk rasa

Rangkaian gugatan hukum dan unjuk rasa menghadang PHK massal pegawai pemerintah federal AS itu.

Menyusul gelombang PHK, Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional AS (NTEU) dan sekelompok serikat pekerja AS lainnya telah mengajukan gugatan. Gugatan itu menentang PHK yang melanggar hukum.

”Pemberhentian pegawai di masa percobaan yang telah menjalani pelatihan ekstensif akan berdampak buruk pada misi lembaga dan operasi pemerintah,” tulis Presiden NTEU Doreen Greenwald dalam suratnya kepada anggota serikat, Kamis (13/2/2025).

Pada Jumat malam, kelompok advokasi Democracy Forward mengajukan pengaduan ke Kantor Penasihat Khusus, badan federal yang didedikasikan untuk melindungi saksi pelapor (whistleblower). Mereka meminta penyelidikan, apakah pemecatan massal tersebut melanggar praktik personel federal. Mereka juga meminta agar pemecatan dihentikan sementara selama penyelidikan dilakukan.

Sementara itu, aktivis buruh dan pegawai pemerintah berunjuk rasa di luar Gedung Hubert H Humphrey di Washington, Jumat (14/2/2025), untuk memprotes gelombang PHK tersebut.

Sejumlah agenda Trump terkait efisiensi anggaran mendapat penentangan dari lembaga yudikatif. Salah satunya soal pengucuran dana hibah.

Pada Januari 2025, pemerintahan Trump mengeluarkan memo pembekuan hibah federal, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya. Sebagian dari dana triliunan dollar AS itu adalah bantuan kepada pemerintah federal untuk membayar perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai layanan.

Menurut Gedung Putih, pembekuan dana tersebut akan diselaraskan pengeluaran federal dengan prioritas presiden. Memo itu kemudian dicabut.

Setelah itu, John McConnell, hakim pengadilan distrik di Rhode Island, melarang sementara pembekuan dana hibah, federal, dan bantuan keuangan. McConnell, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama, memimpin gugatan hukum dari koalisi 22 negara bagian.