Bahlil Paparkan Alasan Elpiji 3 Kg Langka

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah menata distribusi elpiji 3 kilogram yang bersubsidi. Sembari penataan, guna mengatasi antrean warga yang kesulitan mengakses elpiji, pengecer dibolehkan kembali menjual elpiji 3 kilogram.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Selasa (4/2/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menuturkan masalah distribusi elpiji 3 kilogram yang dinilai tak tepat sasaran.

Elpiji 3 kilogram disalurkan dari Pertamina ke agen dengan harga sekitar Rp 12.000-Rp 13.000 per tabung. Dari agen ke pangkalan, harga sekitar Rp 16.000-Rp 17.000 per tabung.

Dari Pertamina hingga pangkalan, penyaluran dan harga bisa dipantau. Namun, kata Bahlil, setelah dari pangkalan ke pengecer, tak ada instrumen pengendali harga ataupun pemantau siapa saja yang membeli.

Jadi, kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi, niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik.

Akibatnya, harga jual elpiji dalam tabung gas ”melon” bisa melonjak menjadi Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per tabung. Lebih parah lagi, kata Bahlil, ada yang dioplos dan dijual sebagai gas industri.

Untuk itu, penataan dan penjualan dilakukan melalui pangkalan. Namun, antrean panjang di berbagai pangkalan dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram ini memicu protes masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/2/2025) malam, meminta supaya semua pengecer dibolehkan kembali menjual elpiji 3 kilogram sembari didaftarkan sebagai subpangkalan.

Dalam proses pendaftaran ini, Bahlil menjelaskan, ada verifikasi pada subpangkalan tersebut. Selain itu, juga akan diberikan fasilitas IT yang sama seperti di pangkalan. Dengan demikian, ke depannya penjualan elpiji 3 kilogram tetap terpantau.

Penyediaan fasilitas IT, menurut Bahlil, dilakukan Pertamina. Sementara Kementerian ESDM akan membantu dengan asistensi. Dia juga mengatakan tak ada biaya yang perlu dibayarkan subpangkalan dalam proses pendaftaran ini.

”Jadi, kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi, niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” tutur Bahlil.

Selain itu, kata Bahlil saat baru tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sedang dipertimbangkan pula agar RW bisa menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram. Sebab, RW dinilai memahami siapa warga yang memerlukan elpiji 3 kilogram. ”Ini lagi kami mempertimbangkan gitu, ya,” ujarnya.

Presiden Prabowo pun meminta supaya proses subsidi dipastikan tepat sasaran. Tata kelolanya juga harus baik. Arahan Presiden lainnya adalah rakyat dipastikan segera menerima kebutuhan elpijinya.

”Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu (dilarang menjual) dan (harus) belinya di pangkalan; sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan,” tambah Bahlil.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Istana Kepresidenan, mengatakan, dirinya juga dipanggil Presiden untuk membicarakan persoalan gas elpiji 3 kilogram. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuannya dengan Prabowo pada Senin (3/2/2025) malam di Jakarta. Pertemuan dimaksud juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

”Semalam, memang kami meminta waktu ketemu untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari DPR, menyampaikan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang kemarin kesulitan mendapatkan elpiji,” katanya.

Dari pertemuan tersebut, lanjut Dasco, didapatkan penjelasan bahwa Kementerian ESDM tengah melaksanakan kebijakan untuk menertibkan pengecer gas elpiji 3 kg yang harganya relatif mahal dan tidak seragam. Akan tetapi, implementasi kebijakan itu berdampak pada sulitnya warga mendapatkan gas elpiji.

Oleh karena itu, Presiden memutuskan agar kebijakan tersebut dilaksanakan secara parsial. Sementara penertiban administrasi dilakukan, pengecer tetap diperbolehkan untuk kembali menjual gas elpiji 3 kilogram.

”Akhirnya, dari hasil komunikasi semalam dan evaluasi tadi pagi, Presiden meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya. Namun, pengecer bisa sambil berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli elpiji,” ujarnya.

Bagi DPR, kata Dasco, salah satu penyebab mendasar dari polemik gas elpiji ini adalah implementasi kebijakan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Dampak penerapan kebijakan juga tidak dihitung sehingga terjadi penumpukan masyarakat yang mencari gas elpiji di mana-mana.

”Kebijakan-kebijakan di kementerian (memang) bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi, apabila menimbulkan dampak seperti ini, ya, Presiden wajib turun tangan,” tutur Dasco.

Presiden Prabowo pun menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Selasa siang. Jusuf Kalla yang hadir didampingi putranya, Solihin, pun membahas mengenai elpiji 3 kilogram ini. Pengalihan minyak tanah menjadi elpiji dilakukan atas usulan Jusuf Kalla sekitar tahun 2007.

Menurut Bahlil, Jusuf Kalla pun menyampaikan bahwa penataan penyaluran elpiji bersubsidi penting dilakukan.