Banjir Jakarta Kini Bisa Datang Kapan Saja, Siap Sedia Sebelum Datang Melanda

Akhir Juli 2025, di bawah langit sore, Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin rombongan pejabat daerah menyusuri Kali Ciliwung di Kanal Banjir Barat, Jakarta Pusat. Inspeksi itu dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana mitigasi bencana, terutama banjir.

Mereka bertolak dengan perahu karet dari Pintu Air Manggarai sampai ke Stasiun BNI City. Susur kali sepanjang 3 kilometer ini ditempuh dalam waktu 30 menit.

”Ini merupakan jantungnya Jakarta ketika terjadi banjir. Pengaturan (pengendalian banjir), salah satunya adalah di tempat ini (Kanal Banjir Barat),” tutur Pramono setelah susur kali pada Kamis (31/7/2025).

Penuturan tersebut merujuk hujan deras pada awal Juli yang berujung banjir. Ketinggian air mulai dari puluhan sentimeter hingga 3 meter lebih dan merendam 160 rukun tetangga.

Salah satunya menggenangi ruas Jalan Rasuna Said di Jakarta Selatan. Kawasan perkantoran dan perekonomian itu pun tersendat. Sejumlah kendaraan mogok setelah coba menerjang banjir.

”Secara detail kami melihat dan apa yang bisa dilakukan ketika sedang tidak hujan di aliran ini (Kanal Banjir Barat),” ujar Pramono.

Diketahui sepanjang aliran kali yang dilewati terdapat Pintu Air Manggarai, Pintu Air Setiabudi, dan pintu air dekat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pintu-pintu air ini termasuk pengendali banjir yang terjadi di Jalan Rasuna Said.

Pramono ingin agar koordinasi pengendalian banjir dapat lebih terstruktur dan sistematis. Apalagi banjir memang tak terhindar, baik kiriman dari hulu di Puncak, Bogor, Jawa Barat; hujan lokal di Jakarta sendiri; maupun rob di pesisir pantai utara.

Menurut Pramono, hujan di bulan Juli lalu bukan hanya dipicu oleh hujan deras di Jakarta. Kali-kali meluap karena kiriman dari Puncak dan terjadi rob di hilir.

”Belajar dari waktu yang lalu, maka Pemerintah Provinsi Jakarta sudah bersiap-siap sejak awal,” ujar Pramono.

Ia menjanjikan pemerintah tidak menyerah dengan kondisi Jakarta. Aliran kali akan ditata, dikelola, bahkan dijadikan ruang publik, seperti taman vertikal, dihiasi lampu, dan sebagainya.

Dua hari sebelumnya, Pramono meninjau Rumah Pompa Waduk Pluit di Jakarta Utara. Ini bagian dari ikhtiar Pemprov Jakarta yang tak ingin tergopoh-gopoh ketika banjir datang.

Rumah Pompa Waduk Pluit merupakan salah satu infrastruktur vital. Ada 10 pompa berkapasitas 49 meter kubik per detik di posisi timur, tengah, dan barat dengan luas area tangkapan air 2.779,19 hektar.

Pompa-pompa ini beroperasi 7 x 24 jam untuk menghadapi kiriman air dari hulu, hujan lokal, dan rob. Salah satunya meredam banjir di kawasan Istana Negara, Monumen Nasional, dan Medan Merdeka.

”Ini adalah waduk paling prioritas. Ada tiga pompa di sini yang melayani daerah ring 1,” kata Pramono

Sama seperti susur Kali Ciliwung, Pramono ingin memastikan kesiapan rumah pompa, termasuk sisi mitigasi banjir.

Dalam kesempatan itu, Pramono mempertimbangkan modernisasi peralatan untuk pengerukan waduk. Selain ekskavator, juga bisa memanfaatkan penyedot sedimentasi.

Persiapan menghadapi banjir memang harus dilakukan Jakarta. Apalagi, kini banjir bisa datang kapan saja karena kondisi cuaca ekstrem dan dampak dari perubahan iklim.

Jakarta pun sudah langganan banjir sejak dulu. Oleh sebab itu, Pemprov Jakarta harus bersiasat agar bisa meredam dampaknya.

Berdasarkan skema pengendalian banjir Jakarta oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta, area hulu hingga Manggarai dioptimalkan sebagai lokasi parkir air. Kemudian ada Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat di area cekungan, serta polder (tanah rendah untuk menampung air) di sekitar area hilir.

Pengendalian dari hulu ke hilir ini penting agar menyesuaikan kondisi geografis Jakarta. Dalam peta ekoregion provinsi oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta tahun 2014, kawasan Jakarta terbagi dalam sejumlah dataran.

Pertama, dataran marin, yaitu area pasang surut berlumpur (rentan banjir), beting gesik dan lembah antargisik (rawan genangan).

Selanjutnya, dataran fluvial yang terdiri dari dataran rawa (rentan genangan dan banjir), banjir, dan fluviomarin (rentan genangan, rob, dan banjir) di tengah ke arah utara Jakarta. Lalu dataran vulkanik yang terdiri dari dataran bergelombang hingga landai dari arah pusat ke selatan Jakarta.

Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyoroti belum adanya lompatan kebijakan berupa gabungan pendekatan struktural dan nonstruktural secara integratif dalam pengendalian banjir.

Selain itu, ada penurunan belanja modal infrastruktur jaringan dan drainase dari Rp 5,89 triliun menjadi Rp 5,64 triliun. Ini justru terjadi di tengah kondisi perubahan iklim dan intensitas hujan ekstrem yang meningkat.

”Jakarta memerlukan sistem retensi dan konservasi air yang tidak hanya mengandalkan kanal, tetapi juga ruang-ruang serapan berbasis komunitas,” kata anggota Fraksi PKB DPRD Jakarta, Heri Kustanto.

Ruang serapan yang dimaksud dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jakarta Tahun 2025 antara lain sumur resapan kolektif, RTH produktif, dan sistem panen hujan berbasis RW sebagai penunjang upaya preventif dalam pengendalian banjir kawasan.

Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta juga menyoal komitmen nyata dalam melindungi keselamatan dan kepentingan warga dari banjir. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain pembebasan lahan untuk percepatan normalisasi Kali Ciliwung, penambahan dan pemeliharaan pompa di titik-titik rawan, perbaikan saluran lingkungan yang belum tersambung, dan pembangunan embung sebagai penampung air hujan. Selain itu, penguatan pasukan biru melalui penyediaan alat kerja dan alat berat yang memadai.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta Dina Masyusin turut menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti waduk, sistem polder, kolam retensi, tanggul pantai, serta proyek tanggul laut raksasa, perlu dipercepat.

Hal tersebut berbarengan dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung-Cisadane melalui sinergi regional Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sampai Puncak dan Cianjur sesuai peta jalan pengendalian banjir 2024.

Selain itu, penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) bisa dilakukan. Wujudnya optimalisasi ruang terbuka hijau-biru, pembangunan sumur resapan, revitalisasi cekungan alami, dan pembangunan embung skala kecil secara desentralistik.

”Kombinasi pendekatan teknis dan ekologis ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan kota terhadap risiko banjir secara berkelanjutan,” ujar Dina.