Hujan Deras Delapan Jam, Lebih dari 30.000 Warga Bandar Lampung Jadi Korban Banjir

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Bandar Lampung masih kewalahan menghadapi dampak cuaca ekstrem. Sebanyak 30.850 warga terdampak banjir yang dipicu hujan deras selama delapan jam, Jumat (21/2/2025). Selain itu, tercatat tiga orang tewas dan 16 rumah rusak.

Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Wahyu Hidayat mengatakan, banjir melanda 14 kecamatan di Bandar Lampung dan merendam 9.022 rumah. Ia mengatakan, hujan deras meningkatkan debit air sungai, menjebol talud, dan menyebabkan banjir.

Kecamatan Tanjung Senang menjadi daerah terparah. Sebanyak 1.615 rumah terdampak banjir. Tercatat 5.903 warga menjadi korban banjir.

”Rumah rusak dilaporkan di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kedaton, dan Kecamatan Labuhan Ratu. Sebanyak 12 talud jebol,” kata Wahyu di Bandar Lampung, Senin (24/2/2025).

Pada Senin siang, banjir yang merendam sejumlah permukiman dalam dua hari terakhir sudah surut. Di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, misalnya, warga mulai membersihkan rumah. Berbagai perabotan rumah tangga, seperti kasur dan kursi, dijemur di depan rumah di permukiman padat penduduk itu.

Meski banjir mulai surut, BPBD masih mengantisipasi muncul banjir susulan. Berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim hujan masih akan berlangsung hingga akhir Februari.

Khalida (35), penyintas banjir di Tanjung Senang, mengatakan, warga masih membutuhkan bantuan makanan siap saji, peralatan pembersih rumah, dan pelayanan kesehatan. Saat ini, warga juga sudah mengeluh gatal-gatal.

Sebelumnya diberitakan, bencana kali ini menewaskan suami-istri Haryadi Prabowo (39) dan Rosmaini (35), warga Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Mereka meninggal akibat tertimpa tembok yang roboh saat hujan deras terjadi.

Sutiyen (33), pengendara mobil juga tewas. Dia nekat menerobos banjir di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi. Ia terjebak di dalam mobil yang masuk ke dalam drainase sebelum akhirnya terseret arus banjir (Kompas.id, 22/2/2025).

Terkait hal itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mengatakan, pemerintah pusat memberikan bantuan senilai Rp 1,49 miliar untuk penanganan banjir kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mendapat bantuan senilai Rp 613,8 juta berupa logistik yang akan disalurkan kepada korban banjir.

”Bantuannya berupa kasur, tenda, makanan siap saji, sembako, dan lainnya. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang menghadapi musibah banjir,” ucap Aprozi.

Pada hari yang sama, anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, juga meninjau lokasi banjir di Bandar Lampung. Ia menyoroti masalah penyempitan sungai dan alih fungsi lahan yang masif di Bandar Lampung.

Sejumlah wilayah yang dulunya sawah kini beralih menjadi permukiman. Sejumlah rumah juga dibangun di dekat aliran sungai dan membuat penyempitan aliran sungai. Saluran drainase juga terlalu sempit dan tidak mampu menampung air saat hujan deras terjadi.

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri berpendapat, banjir berulang yang terjadi di Bandar Lampung akibat buruknya pengelolaan lingkungan. Minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, sistem drainase yang buruk membuat daya dukung lingkungan menurun.

Pengelolaan sungai dan sampah yang tidak optimal dan tata kelola kota yang buruk turut memperparah kondisi. Akibatnya, saat hujan deras melanda lebih dari dua jam, Bandar Lampung selalu rawan dilanda banjir.

Sebelumnya, banjir bandang yang merenggut dua korban jiwa juga terjadi di Bandar Lampung, Jumat (17/1/2025). Banjir itu berdampak pada sekitar 14.000 rumah. Pascabencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah banjir susulan.

”Pemerintah ke depan harusnya lebih sadar dan tanggap, bukan hanya sebatas memberikan bantuan dan respons setelah terjadinya banjir. Persoalan banjir ini persoalan struktural yang harus segera ditangani oleh pemerintah,” kata Irfan.

Menurut dia, pengabaian terhadap permasalahan lingkungan dalam pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan pelanggaran serius yang telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Program mendesak untuk penanganan banjir, seperti  infrastruktur untuk pengendalian banjir, justru diabaikan.