Banjir Likuiditas di Sistem Keuangan Riskan Mampat

JAKARTA, KOMPAS — Aliran likuiditas yang membanjiri pasar seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter berisiko mampat. Pemberian bunga khusus atau special rate oleh bank dan lemahnya permintaan kredit ditengarai menyebabkan transmisi penurunan suku bunga kebijakan berjalan lamban.

Perbankan diharapkan dapat segera menurunkan biaya dana sehingga pelonggaran kebijakan moneter tertransmisi ke dalam suku bunga kredit. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan belanja sekaligus keyakinan dari dunia usaha.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, suku bunga acuan telah dipangkas hingga 125 basis poin (bps) sepanjang 2025 menjadi 4,75 persen. Selain itu, BI turut melakukan ekspansi likuiditas hingga mencapai Rp 800 triliun.

”Harapannya, tentu saja perbankan akan kemudian menurunkan suku bunga dan menyalurkan kelebihan likuiditasnya ke sektor riil,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR dengan Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Banjir likuiditas itu berasal dari penurunan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200,35 triliun dari awal tahun menjadi Rp 716,62 triliun pada 15 September 2025. Kemudian, BI juga membeli surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 217,1 triliun.

Selain itu, insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) turut digelontorkan hingga Rp 384 triliun pada pekan pertama September 2025. Meski demikian, berbagai langkah tersebut masih belum berdampak signifikan terhadap sektor riil.

Perry menjelaskan, praktik special rate menjadi salah satu faktor penghambat transmisi suku bunga kebijakan dan ekspansi likuiditas terhadap suku bunga kredit. Special rate merupakan suku bunga yang lebih tinggi dari penawaran umum, yang diberikan kepada nasabah tertentu.

Praktik itu dilakukan, baik oleh bank umum nasional, kantor cabang bank asing, maupun bank daerah, khususnya kepada deposan besar. Biasanya, bank akan menawarkan deposito dengan bunga lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan (TBP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang saat ini 4,24 persen.

Data BI hingga Agustus 2025 menunjukkan, pangsa special rate mencapai 25 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan atau setara Rp 2.380,4 triliun dengan rata-rata bunga 5,91 persen. Jumlah dana itu meningkat 15 persen dibandingkan akhir 2024 dan hampir 30 persen dibandingkan 2023.

Adapun sebagian besar deposan yang menikmati bunga khusus yang diberikan oleh bank merupakan kelompok bukan penduduk. Mereka antara lain pemerintah badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah non-BUMN, perorangan swasta nonbank, serta swasta non-IKNB.

Menurut Perry, pemberian special rate membuat biaya bunga (cost of fund) yang ditanggung oleh perbankan ikut meningkat. Kondisi itu mengakibatkan transmisi suku bunga kebijakan yang terus melonggar kepada suku bunga kredit perbankan pun berjalan lambat.

Sebagai gambaran, suku bunga di pasar keuangan tercatat turun hingga 144 bps sejalan dengan penurunan suku bunga acuan selama September 2024-Agustus 2025 mencapai 125 bps. Namun, suku bunga deposito hanya turun 16 bps, bahkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per Juli 2025 naik 10 bps dibandingkan September 2024.

”Taruhlah (special rate) sama dengan (TBP) LPS. Berarti, suku bunga cost of fund itu bisa turun berkisar 0,55 persen atau 55 bps. Ini kalau kita turunkan, berarti suku bunga kredit yang sekarang 9,16 persen bisa turun menjadi 8,5 persen,” ujar Perry.

Dengan penurunan suku bunga kredit tersebut, diharapkan penyaluran kredit dapat meningkat dengan pertumbuhan 8-11 persen pada 2025. Namun, pertumbuhan kredit hingga Agustus 2025 masih belum kuat, yakni sebesar 7,56 persen secara tahunan.

Perry menambahkan, belum kuatnya kredit tersebut salah satunya disebabkan oleh masih lemahnya permintaan kredit, terutama dari dunia usaha. Para pelaku cenderung menunggu (wait and see) turunnya suku bunga kredit dan lebih memanfaatkan dana internal untuk pembiayaan usaha.

Kondisi itu tecermin dari rasio kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) di sistem perbankan yang mencapai Rp 2.372,11 triliun pada Agustus 2025. Angka ini setara 22,71 persen dari total plafon kredit yang tersedia yang mencapai Rp 10,447,31 triliun.

BI melihat ada fenomena ketidakseimbangan pasar kredit yang tampak dari banjir likuiditas, tetapi suku bunga masih tinggi.

Kredit yang tertahan itu utamanya kredit modal kerja, yang berasal dari beberapa sektor utama, yakni sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa dunia usaha. Di sisi lain, mayoritas korporasi (65,2 persen) memakai dana internal untuk memenuhi kebutuhan modalnya.

Dengan berbagai perkembangan itu, BI melihat ada fenomena ketidakseimbangan pasar kredit yang tampak dari banjir likuiditas, tetapi suku bunga masih tinggi. Maka, belanja pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendorong konsumsi dan investasi sektor riil, serta menciptakan optimisme akan prospek ekonomi ke depan.

”Fenomena yang kita lihat sekarang ini ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan pasar kredit. Itu harus kita atasi agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Perry.

Secara keseluruhan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 sebesar 5,1 persen atau sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen. Angka ini di bawah asumsi makroekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai 5,2 persen pada 2025.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid, menyampaikan, BI sangat agresif dalam melonggarkan kebijakan moneternya. Namun, industri perbankan terlambat dalam merespons kebijakan tersebut (monetary transmition lag).

”Dulu, John Maynard Keynes mengingatkan adanya liquidity trap. Ini ketika monetary policy tidak efektif. Dia (bank sentral) turunkan suku bunga, likuiditas melimpah, tetapi sektor swasta tidak bergerak. Kalau sekarang ini, mungkin bukan liquidity trap, tetapi partial liquidity trap. Jangan sampai itu terjadi,” tuturnya.

Menurut dia, saat ini kebijakan moneter sedang diuji. Meski suku bunga acuan terus diturunkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, permintaan kredit masih lemah sehingga transmisi suku bunga kredit terhadap suku bunga acuan kaku.

Jadi, problemnya bukan dari likuiditas, tetapi ’demand for credit’ yang lemah. Oleh sebab itu, koordinasi fiskal moneter menjadi sangat penting.

Di sisi lain, pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) APBN ke bank-bank pelat merah dengan imbal hasil 4 persen diharapkan bisa menurunkan suku bunga kredit dan biaya dana perbankan.

”Jadi, problemnya bukan dari likuiditas, melainkan demand for credit yang lemah. Oleh sebab itu, koordinasi fiskal moneter menjadi sangat penting,” kata Kholid.

Ia melanjutkan, BI perlu menjaga stabilitas rupiah dan tingkat inflasi. Ketika terjadi dominasi fiskal yang tampak dari kebijakan pembagian beban bunga utang (burden sharing), rupiah berisiko tertekan dan mengakibatkan inflasi impor sehingga dampaknya bisa menekan daya beli masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Bertu Merlas, menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan pertumbuhan kredit. Namun, pertumbuhan kredit selama ini didominasi oleh kredit investasi sehingga tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi.

”Kenyataannya lagi, untuk kredit baru di perbankan, susahnya minta kredit itu setengah mati. Tidak bisa dianggap ini berisiko. Sudah susah, bunganya tinggi karena masalah di risiko. Risikonya tinggi sehingga bunganya tinggi,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, penurunan suku bunga acuan seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar, terutama pada triwulan III-2025 dan triwulan IV-2025.

Kendati demikian, Faisal memperkirakan, agak berat bagi perekonomian untuk bisa mencapai pertumbuhan di atas 5 persen. Di sisi lain, capaian pertumbuhan ekonomi 2025 pun patut dipertanyakan, mempertimbangkan adanya komponen baru yang diperhitungkan pada triwulan II-2025. ”Kalau mengacu pada metodologi yang lama, pertumbuhan mestinya 4,8-5 persen,” katanya.