Bansos untuk Siswa Sekolah Rakyat Jangan Langsung Dihapuskan

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan menghapus bantuan sosial bagi anak-anak dari kelompok miskin dan miskin ekstrem yang diterima di sekolah rakyat perlu dipertimbangkan ulang. Sebab, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini masih dalam tahap rintisan.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengatakan, program sekolah rakyat baru akan dimulai pada Juli 2025. Dampak dan manfaatnya baru akan terasa setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi pada masa mendatang.

Sementara, jika bantuan sosial (bansos) kepada siswa sekolah rakyat langsung dihapuskan, anak-anak tersebut akan kehilangan haknya untuk mendapatkan bansos. Padahal, sekolah rakyat belum terbukti mencetak lulusan yang langsung bisa mengubah nasib keluarganya.

”Perlu penyesuaian dulu di masa transisi ini. Khawatir anak putus dari sekolah rakyat, sementara fasilitas bansos pendidikan baik dari pusat atau daerah putus juga,” kata Aris saat dihubungi, Sabtu (5/7/2025).

Untuk itu, dia meminta Kementerian Sosial untuk menjelaskan komponen biaya yang ditanggung di sekolah rakyat kepada orangtua siswa secara detail. Komponen bansos yang dihapuskan setelah diterima di sekolah rakyat juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Yang sekolah di sini tentu sudah tidak perlu lagi seperti KJP, ini sudah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Aris mengusulkan, bansos tersebut tetap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan penunjang proses belajar mengajar siswa di sekolah rakyat. Misalnya, bansos digunakan untuk membeli buku tambahan yang diinginkan siswa hingga mengikuti kelompok belajar untuk pengembangan minat dan bakat.

”Jika ada bantuan sosial dari pemerintah daerah, perlu dioptimalkan untuk kebutuhan pendukung belajar siswa sekolah rakyat. Nah, komponen itu bila belum ada bisa didukung, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), tetap diberikan untuk itu,” ujarnya.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, menambahkan, para siswa sekolah rakyat memang sudah selayaknya tidak lagi mendapatkan bansos. Sebab, kehidupan mereka, mulai dari kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, hingga pendidikan, sudah sepenuhnya sudah ditanggung negara di sekolah berasrama tersebut.

Namun, dana bansos itu sebaiknya tidak serta-merta dihapuskan, tetapi dialokasikan bagi anak-anak dari kelompok miskin dan miskin yang belum menerima dan belum bisa masuk ke sekolah rakyat. Hal ini mengingat jumlah siswa miskin yang masuk ke sekolah rakyat terbatas dan belum semua keluarga miskin menerima bansos.

”Bagi keluarga yang anaknya masuk sekolah rakyat, tentu bansos pendidikan bisa dihapus dan dialihkan kepada siswa miskin lainnya atau untuk wilayah miskin lainnya. Dengan demikian, terjadi perluasan atau peningkatan siswa penerima bansos pendidikan,” kata Ida.

Lebih jauh, dia berharap pemerintah juga terus membangun sekolah reguler dengan semangat yang sama seperti membangun sekolah rakyat. Hal ini demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif dan afirmatif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025), menegaskan bahwa siswa yang diterima di sekolah rakyat tidak akan lagi mendapatkan bansos. Sebab, semua kebutuhannya sudah ditanggung negara.

Bansos yang dihapuskan tersebut di antaranya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk pendidikan sebesar Rp 250.000 bagi siswa SD yang diberikan dalam empat tahap per tahun, Rp 375.000 bagi siswa SMP, dan Rp 500.000 bagi siswa SMA/SMK. Selain itu, bansos dari pemerintah daerah juga bisa dihapuskan tergantung dari kebijakan kepala daerah.

”Otomatis yang sudah sekolah di sini. Yang sekolah loh ya, bukan adiknya, bukan kakaknya. Yang sekolah di sini tentu sudah tidak perlu lagi seperti KJP, ini sudah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,” kata Saifullah.

Untuk itu, Saifullah mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Paradigma pemberian bansos harus diubah menjadi pemberdayaan sosial agar masyarakat miskin dan miskin ekstrem bisa mandiri terlepas dari ketergantungan bansos.

Saat ini, sebanyak 100 sekolah rakyat tahap pertama yang menggunakan aset Kemensos yang tersebar di 100 lokasi telah direnovasi untuk kelas dan asrama siswa. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak dengan 48 lokasi, disusul Sumatera (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3).

Sekolah rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar (rombel) di berbagai jenjang (SD, SMP, dan SMA) yang tersebar di 100 lokasi. Total ada 9.755 siswa dengan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. Menurut rencana, kegiatan belajar-mengajar akan dimulai pada 14 Juli 2025.

Setelah 100 titik sekolah rakyat tahap awal ini, pemerintah juga tengah menyiapkan sekolah rakyat gelombang berikutnya, dengan memanfaatkan 122 balai latihan kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah. Target tahap lanjutan mencakup 424 rombel, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menambahkan, kurikulum sekolah rakyat dirancang secara tailor-made (khusus dan kontekstual), menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial di lingkungan mereka. Kurikulum ini menggabungkan pendekatan nasional dan kekhasan lokal, mencakup tiga muatan utama: Kurikulum Persiapan, Kurikulum Sekolah Formal, dan Kurikulum Asrama (Boarding).

Pada tahap persiapan, setiap siswa akan melalui asesmen kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa. Ini menjadi fondasi kuat sebelum memasuki proses belajar yang lebih intensif.

”Dengan dia punya rapor awal seperti itu, dia akan tahu bagaimana sebenarnya dirinya, potensinya di mana, sehingga dia akan memiliki rasa kepercayaan diri,” kata Nuh.

Setelah itu, mereka akan belajar berdasarkan kurikulum sekolah formal yang mencakup intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakulikuler yang mendukung pembelajaran akademik yang tersistematis.

Di asrama, karakter mereka akan dibentuk dengan mengedepankan nilai-nilai karakter dan kepemimpinan, spiritualitas, cinta Tanah Air, bahasa, dan komunikasi. Lulusan sekolah rakyat diharapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.