Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan program Sekolah Rakyat tahap pertama sudah memasuki fase finalisasi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah berasrama gagasan Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan dimulai pada 14 Juli 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 100 sekolah rakyat tahap pertama yang menggunakan aset Kementerian Sosial di daerah-daerah telah direnovasi untuk kelas dan asrama siswa. Sekolah rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar di berbagai jenjang (SD, SMP, dan SMA) yang tersebar di 100 lokasi.

Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak dengan 48 lokasi, disusul Sumatera (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3). Total ada 9.755 siswa, dengan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.

”Sudah selesai itu semua. Artinya, sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain akhir Juni ini sudah beres. Rencananya 14 Juli dimulai proses pembelajaran,” kata Saifullah di Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).

Di Sekolah Rakyat Handayani, Jakarta Timur, ini proses renovasi mulai dari penggantian atap, pengecetan tembok ruang yang akan digunakan untuk ruang kelas dan asrama, pemugaran lapangan olahraga, hingga kursi dan meja belajar.

Secara rata-rata di seluruh Indonesia (progres renovasi) sudah 83 persen.

Nantinya, satu kamar akan diisi oleh empat siswa. Peralatan di kamar seperti kasur bertingkat dua lengkap dengan lemari pakaian dan meja belajar sudah disiapkan di kamar asrama. Ruang makan pun sudah disiapkan di area tengah kompleks sekolah rakyat yang nantinya akan dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional.

Oleh karena itu, menurut Saifullah, sekolah rakyat ini tengah dijadwalkan untuk dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Prabowo juga akan memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, guru, dan para siswa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.

”Kami baru memohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan gurunya juga untuk meluncurkan secara langsung sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, total biaya renovasi aset milik Kemensos untuk diubah menjadi 100 sekolah rakyat tahap pertama ini mencapai Rp 1,2 triliun. Semuanya hanya renovasi ringan dan sedang.

”Secara rata-rata, di seluruh Indonesia (progres renovasi) sudah 83 persen. Yang lama itu mebelnya karena beberapa harus custom karena kebutuhan di tiap tempat berbeda-beda,” ujar Dody.

Terkait fasilitas bangunan untuk siswa penyandang disabilitas, Dody menyatakan memang bangunan sekolah rakyat belum mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Fasilitas itu baru akan dibangun jika ada siswa difabel sesuai dengan kebutuhannya.

”Tapi enggak semua sekolah atau di lokasi itu ada penyandang disabilitasnya. Jadi kasus per kasus lah itu,” katanya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, sekolah ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Untuk itu, program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

”Sekolah rakyat ini bertujuan untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera,” kata Teddy.

Kelompok desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang termasuk 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di peringkat 11-20 persen terendah.

Selain 100 titik sekolah rakyat tahap awal ini, pemerintah juga tengah menyiapkan sekolah rakyat gelombang berikutnya, dengan memanfaatkan 122 balai latihan kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah. Target tahap lanjutan mencakup 424 rombel, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.

Selain anaknya dididik di sekolah rakyat, orangtuanya juga akan diberdayakan dengan program-program pemberdayaan lintas kementerian serta memperbaiki rumah mereka yang tidak layak huni. Sebab, menurut data Kemensos, mayoritas orangtua siswa sekolah rakyat berpenghasilan Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per bulan dan bekerja di sektor informal.

Irwan, salah satu orangtua calon siswa sekolah rakyat, mengaku sangat terbantu dengan program sekolah rakyat ini. Kuli panggul di kawasan gudang di Kapuk, Jakarta Barat, ini kini tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan anaknya, Muhamad Cikal (13), karena semua sudah ditanggung sekolah rakyat.

”Penghasilan saya tidak tentu kadang Rp 70.000-Rp 80.000 per hari. Insya Allah, ini bisa membantu saya dan keluarga saya, soalnya saya dan istri saya lulusan SD, anak saya jangan,” kata Irwan.