Bantuan Beras Tidak Akan Menekan Harga Gabah Petani

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk menopang daya beli masyarakat mulai 5 Juni 2025. Bantuan beras itu diyakini tidak akan menekan harga gabah petani.

Dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 23 Mei 2025, pemerintah memutuskan menggulirkan program Stimulus Ekonomi Triwulan II-2025. Salah satunya berupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan bagi keluarga berpenghasilan rendah pada Juni dan Juli 2025.

Pemerintah juga menambah jumlah penerima bantuan beras dari 16,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 18,3 juta KPM. Mereka juga akan mendapatkan tambahan Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per bulan selama Juni dan Juli 2025.

Anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat, Masroni, Selasa (27/5/2025), menyambut baik rencana pemerintah menggelontorkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah. Bantuan itu setidaknya akan menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah timur Indonesia.

Kebijakan itu juga tidak akan menekan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Hal itu mengingat masa panen padi hasil musim tanam (MT) I, terutama di Jawa Barat, mulai berakhir.

”Saat ini, harga GKP terendah di tingkat petani di Jawa Barat Rp 6.900 per kg, sedangkan tertingginya tembus Rp 7.500 per kg. Sebagian besar sawah juga tengah dipersiapkan untuk MT II,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 27 Mei 2025, harga rerata GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.670 per kg. Harga tersebut di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani Rp 6.500 per kg.

Harga GKP tertinggi di tingkat petani berada di Provinsi DI Aceh, yakni Rp 7.058 per kg. Adapun harga GKP terendah ada di Sumatera Selatan (Rp 6.400 per kg) dan Nusa Tenggara Timur (Rp 6.422 per kg).

Masroni berpendapat, penyaluran bantuan beras pada tahun ini juga akan semakin mudah menjangkau keluarga penerima manfaat. Ini lantaran stok beras Perum Bulog tersebar tidak hanya di gudang-gudang milik Bulog, tetapi juga gudang filial mitra Bulog atau gudang yang disewa Bulog dari pihak lain.

”Kebijakan itu juga bisa menjadi solusi bagi Bulog yang stok berasnya sedang melimpah dan membutuhkan kanal penyaluran,” katanya.

Per 25 Mei 2025, Bulog mencatat total stok beras mencapai 3,8 juta ton. Dari jumlah itu, 2,32 juta ton setara beras merupakan hasil serapan gabah dari dalam negeri sejak awal Januari 2025. Hingga akhir 2025, Bulog ditargetkan dapat menyerap gabah sebanyak 3 juta ton setara beras.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menggulirkan lima stimulus lain pendongkrak daya beli masyarakat. Kelima stimulus itu adalah diskon tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut; diskon tarif tol dan listrik; subsidi upah bagi buruh dan guru honorer; serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga meminta setiap pemerintah daerah (pemda) turut menggeliatkan ekonomi di wilayah masing-masing. Salah satunya, dengan meningkatkan belanja daerah.

Jangan sampai pendapatan daerah terus disimpan di bank. Gunakan pendapatan itu untuk menggerakkan ekonomi daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pertumbuhan ekonomi daerah juga turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, setiap pemda tidak boleh bergantung pada dana dari pemerintah pusat guna menggerakkan ekonomi daerah.

”Jangan sampai pendapatan daerah terus disimpan di bank. Gunakan pendapatan itu untuk menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hibirida di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Tito mencontohkan, ekonomi Papua Tengah pada triwulan I-2025 terkontraksi atau tumbuh minus 25,53 persen secara tahunan. Padahal, pendapatan daerah tersebut per Mei 2025 tumbuh paling tinggi, yakni 48,71 persen.

Belanja daerah Papua justru terburuk di antara 38 provinsi di Indonesia, yakni baru terealisasi sebesar 9,11 persen. Ini mengindikasikan uang pendapatan daerah Papua Tengah hanya tersimpan di bank, tidak dibelanjakan untuk mendorong ekonomi.

Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa segera membelanjakan uang daerah untuk pembangunan dan menggerakkan ekonomi setempat. Tanpa belanja daerah, ekonomi tidak akan bisa bergerak cepat dan tumbuh tinggi.

Badan Pusat Statistik mencatat, dari 17 lapangan usaha, hampir semua lapangan usaha di Papua Tengah mengalami pertumbuhan, kecuali pertambangan dan penggalian, serta konstruksi. Pada triwulan I-2025, sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi masing-masing tumbuh minus 32,82 persen dan minus 0,11 persen secara tahunan.

Adapun pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) menurut pengeluaran hanya ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,38 persen. Lima komponen lainnya, termasuk ekspor dan pengeluaran pemerintah, terkontraksi.

Ekspor barang dan jasa pada triwulan I-2025 terkontraksi paling dalam, yakni tumbuh minus 54,55 persen secara tahunan. Kemudian, diikuti konsumsi atau belanja pemerintah yang tumbuh minus 9,37 persen.