KASUS DUGAAN KORUPSI PJK3

Bekas Wamenaker Tuding Kasusnya ”Operasi Tipu-tipu”,  Aliran Dana ke Partai ”K” Diungkap

KPK meminta bekas Wamenaker Immanuel Ebenezer fokus pada persidangan ketimbang membangun narasi-narasi kontradiktif.

26 Jan 2026 15:03 WIB · Politik & Hukum

Kompas/Willy Medi Christian Nababan

Oleh Willy Medi Christian Nababan

JAKARTA, KOMPAS — Terdakwa kasus dugaan pemerasan sertifikasi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PJK3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, berpandangan kasus yang menjeratnya sebagai hasil operasi rekayasa atau ”operasi tipu-tipu”. Selain itu, ia mengungkap aliran dana ke salah satu partai politik nasional yang memakai huruf ”K” dalam namanya.

Hal itu diungkapkan Immanuel sesaat sebelum menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/1/2026). Noel, yang merupakan bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, secara terbuka mengkritik prosedur operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka oleh KPK. Ia menilai narasi yang dibangun selama ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

”Mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin Presiden. Karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat,” ujarnya.

Kepalan tangan kiri diacungkan bekas Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang menjadi terdakwa kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker saat menanti dimulainya sidang perdana kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Senin (19/1/2026). Dalam sidang perdana ini digelar dengan pembacaan dakwaan terhadap 11 terdakwa, termasuk Immanuel Ebenezer, yang terlibat kasus ini. Sebelum persidangan pembacaan dakwaan dimulai, Immanuel Ebenezer mengatakan kepada jurnalis akan mengungkap kasus yang menjeratnya ini, termasuk dugaan terlibatnya salah satu parpol dan ormas yang turut berperan dalam praktik pemerasan tersebut. Dalam sidang ini Immanuel Ebenezer memperlihatkan gestur aneka ekspresi semangat dalam mengikuti sidang yang menjeratnya. Nilai total uang dari kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker yang ditangani KPK ini diduga mencapai Rp 201 miliar. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO19-1-2025

Noel juga mengungkap adanya indikasi aliran dana dari kasus ini yang mengalir ke pihak luar, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik. Meski didesak, Noel masih menutup rapat identitas partai tersebut. Ia hanya memberikan kisi-kisi dari partai dimaksud.

”Ormasnya bukan berbasis agama. Kedua, partainya ada (huruf) K-nya. Cukup itu dulu,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah partai yang dimaksud berada di parlemen atau warna dari partai dimaksud, ia memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut. Noel berjanji bakal mengungkapnya di persidangan.

Quote

Mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ’ngebohongin’ rakyat, jangan ’ngebohongin’ Presiden. Karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat.

Sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke pemeriksaan terdakwa kasus korupsi Perusahaan Jasa K3 atau PJK3 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/1/2026).

Selain itu, Noel menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Sadewa. Noel mengklaim bahwa Purbaya saat ini sedang menjadi sasaran pihak-pihak tertentu yang ia sebut sebagai ”bandit”.

”Saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Harus waspada karena dia akan di-’noel’-kan,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi para eselon I Kementerian Keuangan memberi keterangan kepada wartawan pada konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Desember 2025, defisit APBN 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melampaui proyeksi defisit 2,78 persen.

Ia menyebutkan bahwa upaya kriminalisasi yang ia alami kemungkinan besar akan digunakan pula untuk menyerang pejabat lain yang dianggap mengganggu kepentingan bisnis ilegal, seperti pasar gelap dan penyelundupan mesin-mesin yang tidak membayar pajak.

Bersamaan dengan itu, ia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah menerima uang teknis terkait K3 selama menjabat. Ia mengaku baru menjabat pada bulan Oktober dan langsung fokus pada penanganan masalah Sritex sesuai perintah Presiden sehingga tidak memahami urusan teknis sertifikasi tersebut.

Terdakwa kasus dugaan pemerasan sertifikasi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PJK3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel jelang sidang pemeriksaan saksi kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/1/2026).

Fokus pada sidang

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan bahwa narasi kontraproduktif yang dibangun di luar ruang sidang tidak akan mengubah fakta hukum. Seluruh upaya hukum yang dilakukan KPK sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Budi menekankan bahwa kasus ini bermula dari OTT di mana para terduga pelaku (yang kini berstatus terdakwa) ditangkap beserta barang buktinya. Oleh karena itu, KPK meminta terdakwa untuk kooperatif dan menghormati jalannya persidangan alih-alih membangun opini publik.

”Kami meminta terdakwa untuk lebih fokus pada jalannya persidangan, memberikan keterangan yang benar di hadapan majelis hakim, serta menghormati prinsip peradilan yang adil dan tidak memengaruhi proses hukum secara tidak semestinya,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana yang digelar Senin (19/1/2026), Noel didakwa memeras dan menerima gratifikasi dengan total nilai miliaran rupiah. Ia didakwa bersama 10 orang lainnya, termasuk sejumlah pejabat di lingkungan Kemenaker dan pihak swasta.

Salah satu mobil mewah yang disita terkait OTT dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker diangkut di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk dipindahkan ke Rupbasan KPK, Rabu (1/10/2025). Dalam penyidikan kasus ini KPK telah menyita 25 mobil dan 7 sepeda motor yang diduga hasil dari dugaan tindakan pemerasan tersebut. 
Kasus ini juga menyeret bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer yang merupakan inisiator Jokowi Mania dan Prabowo Mania dalam kontestasi Pemilu ini tertangkap dalam OTT KPK bersama 10 orang lain terkait kasus ini. Total nilai pemerasan ini sekitar Rp 81 miliar. 

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
1-10-2025

Jaksa penuntut umum mendakwa Immanuel melanggar Pasal 12 Huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dinilai menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa perusahaan PJK3 memberikan uang untuk penerbitan sertifikasi dan lisensi K3.

Dalam dakwaan, Noel meminta uang sebesar Rp 3 miliar kepada bawahannya, Irvian Bobby Mahendro, yang diambil dari hasil pungutan terhadap perusahaan-perusahaan pemohon sertifikasi. Penyerahan uang itu dilakukan pada pertengahan Desember 2024 di sisi timur SPBU Pertamina di Gondangdia, Jakarta Pusat.

Noel mengatur agar uang tersebut tidak diterima langsung oleh dirinya. Sopir dari Irvian menyerahkan tas jinjing bermotif batik berisi uang tunai kepada orang suruhan Noel bernama Nur Agung Putra Setia. Tas tersebut kemudian berpindah tangan kepada anak kandung Noel, Divian Ariq.

Selain uang tunai, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dan transfer uang sebesar Rp 435 juta ke rekening pribadinya. Total penerimaan yang didakwakan mencapai Rp 3,36 miliar.


Kerabat Kerja

Penulis:

Willy Medi Christian Nababan
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan