Belanja Produktif APBN Berjalan Relatif Lambat

Belanja APBN untuk keperluan produktif masih berjalan relatif lambat. Belanja pegawai cenderung berjalan lebih lancar ketimbang belanja program dan pembangunan. Marwah APBN sebagai alat kebijakan fiskal yang menstimuslasi kemajuan nasional harus lebih dioptimalkan.

Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, optimisme harus terus dikedepankan guna menjaga stabilitas masyarakat dan juga kondusivitas perekonomian. Meskipun demikian, penting bagi pengetahuan khalayak luas bahwa situasi saat ini relatif sedang tidak baik-baik saja.

Awal Agustus lalu, pemerintah mengumumkan bahwa ekonomi nasional tumbuh 5,12 persen. Publik cukup kaget dengan laporan ini lantaran kondisi riil di lapangan dinilai menunjukkan fakta yang berbeda. Lapangan pekerjaan minim, antrean pelamar mengular, dan pada saat yang sama ribuan kasus PHK tak terhindarkan. Daya beli masyarakat pun tertahan dibuatnya.

Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada 22 September 2025 menyatakan bahwa APBN Agustus 2025 masih terjaga. Disebutkan, total pendapatan negara terkumpul Rp 1.638,7 triliun, terhitung sejak awal tahun, sedangkan belanja negara tercatat Rp 1.960,3 triliun.

Secara hitung-hitungan matematika, tampak jelas bahwa terjadi defisit APBN, yakni sebesar 1,35 persen. Jika dibandingkan dengan batas maksimal defisit APBN tiga persen, kondisi saat ini relatif masih aman, apalagi disertai dengan angka keseimbangan primer yang menunjukkan angka positif. Mengindikasikan pengelolaan fiskal masih tergolong sehat sehingga pemerintah masih memiliki cukup dana untuk membayar pokok dan bunga utang.

Kendati demikian, jika diselisik secara lebih detail, terdapat sejumlah catatan akan kinerja keuangan negara hingga Agustus lalu. Pertama, capaiannya melambat jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu.

Pendapatan negara, misalnya, realisasi tahun ini lebih rendah 7,8 persen. Salah satu faktornya adalah harga komoditas global yang fluktuatif akibat konflik geopolitik dan prospek ekonomi global yang masih tak menentu. Harga minyak bumi, batubara, hingga tembaga, kini jauh lebih murah daripada tahun lalu. Berujung pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merosot cukup tajam. Termasuk pula penerimaan pajak yang juga belum mampu melampaui capaian tahun lalu.

Sementara itu, jumlah dana yang dibelanjakan pada periode yang sama tahun ini lebih besar. Alhasil, kendati masih di bawah batas undang-undang, defisit APBN sejatinya melebar dua kali lipat. Begitu pun halnya dengan keseimbangan primer, angkanya seperdelapan dari catatan sepanjang Januari-Agustus tahun lalu.

Kedua, realisasi anggaran hingga pertengahan triwulan ketiga ini masih jauh dibandingkan dengan pagu APBN sepanjang 2025. Pendapatan negara baru mampu memenuhi 57,2 persen dari target yang dianggarkan. Belanja negara yang meningkat pun baru mencapai 55,6 persen. Capaian keduanya sama-sama lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Tak bisa dimungkiri, APBN memang rencana tahunan yang proporsi pendapatan dan belanjanya tak bisa dipukul rata tiap bulan. Umumnya pula, pendapatan dan belanja negara memang selalu menumpuk menjelang akhir tahun. Sebab, pembayaran pajak biasanya besar di akhir tahun. Penyelenggaraan proyek pemerintah pun biasanya ngebut di akhir tahun. Akan tetapi, penurunan capaian dibandingkan tahun lalu adalah sebuah fakta tersendiri bahwa pelambatan ekonomi itu benar-benar nyata.

Di sisi lain, realisasi APBN Agustus 2025 kembali memperlihatkan kecenderungan klasik, yakni pos rutin lebih cepat terserap dibandingkan belanja untuk pembangunan. Tercatat bahwa belanja pegawai sudah mencapai 69,6 persen.

Dominasi belanja pegawai ini memang tidak terlepas dari sifatnya yang wajib (mandatory spending). Pelambatan dalam pembayaran gaji pun melanggar hak pegawai. Itulah sebabnya, realisasi belanja pegawai relatif lebih konsisten dan stabil.

Namun, program yang bersifat pembangunan, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pelayanan publik, sering kali menghadapi keterlambatan eksekusi. Anggaran infrastruktur, misalnya, baru terserap 35,32 persen dari pagu APBN 2025. Termasuk program unggulan pemerintah pusat, seperti terjaganya lumbung pangan, perumahan, hingga subsidi energi, realisasinya masih minim di kisaran 30 persen. Secara keseluruhan, belanja program prioritas pemerintah baru terserap 45,5 persen.

Salah satu sektor riil produktif yang selalu disebut-sebut menghidupi kalangan menengah bawah, yakni koperasi dan UMKM, pun baru terealisasi 27,7 persen dari pagu. Termasuk belanja barang dan belanja modal yang serapannya lebih rendah dari biaya rutin pegawai. Ada sejumlah hal yang tercatat sebagai penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan, seperti proses lelang, kesiapan proyek, dan koordinasi antar-kementerian lembaga.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas APBN sebagai instrumen stimulus fiskal. Di tengah perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian global dan lemahnya konsumsi rumah tangga, sudah semestinya belanja produktif seperti modal dan barang serta program-program bisa lebih cepat diakselerasi. Belanja infrastruktur, misalnya, mampu mendorong penyerapan tenaga kerja sekaligus menstimulasi sektor riil.

Cukup besarnya realisasi anggaran untuk bansos serta jaring pengaman lainnya yang hampir tembus 70 persen pun dapat bermakna ganda. Pada satu sisi, pemerintah berhasil mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, perlu diingat, jaring pengaman adalah bantuan instan yang selama ini cenderung membuat penerima bergantung pada bantuan. Program bantuan itu pun hanya menyasar kelompok tertentu.

Laju belanja pegawai yang jauh lebih tinggi dibandingkan program pembangunan juga menyiratkan prioritas yang berat sebelah. Publik bisa menilai bahwa APBN lebih sibuk mengurus aparatur negara ketimbang menjawab kebutuhan warga. Memang, pemenuhan hak pegawai negeri tak bisa ditunda. Akan tetapi, pada saat yang sama, masyarakat juga berharap APBN hadir secara nyata. Apalagi, belanja negara juga berasal dari uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak dan pungutan lainnya.

Bagaimanapun, sisi produktif tak boleh kalah untuk terus digenjot agar perputaran ekonomi lebih merata. Apalagi, belanja pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen pembentuk PDB negara.

Secara historis, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB nasional memang tak menyentuh 10 persen. Namun, ketika konsumsi rumah tangga dan ekspor sedang melambat, APBN diharapkan bisa mengambil peran lebih besar. Paradoks APBN tampak sehat di atas kertas, tetapi kurang efektif dalam menstimulasi pembangunan, semestinya tak terus-menerus dibiarkan terjadi. (LITBANG KOMPAS)