Bencana di Sumatera Bukti Nyata Degradasi Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga ulah manusia. Kawasan yang semestinya sebagai resapan air beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Bencana yang telah menelan lebih dari 300 korban jiwa ini menjadi bukti nyata terjadinya degradasi lingkungan.

Hingga Minggu (30/11/2025), sejumlah akses di tiga provinsi itu masih terputus. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Masyarakat juga dibayangi kekhawatiran bencana susulan mengingat hujan lebat masih berpotensi terjadi.

Pakar hidrologi dari Universitas Padjadjaran, Chay Asdak, mengatakan, degradasi lingkungan turut berkontribusi terhadap bencana tersebut. Dampak bencana yang dipicu oleh siklon tropis Senyar dan Koto itu pun semakin besar.

”Kalau tidak ada degradasi lingkungan, tidak mungkin ada banjir besar yang membawa lumpur dan kayu-kayu dari hulu. Degradasi itu salah satunya disebabkan alih fungsi lahan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu siang.

Lahan-lahan di pegunungan atau perbukitan tidak lagi mampu menahan laju air saat hujan lebat. Alhasil, sebagian besar air mengalir di permukaan tanah sehingga memicu banjir. Konsentrasi air yang tinggi di lahan curam sangat rentan longsor.

Oleh sebab itu, izin pemanfaatan lahan harus diperketat dan dianalisis dengan cermat. Menurut Chay, jangan sampai program-program pembangunan nasional justru ditumpangi aktivitas yang merusak lingkungan.

”Izin harus mempertimbangkan pengendalian bencana juga. Jadi, prinsip kehati-hatian tidak boleh diabaikan. Kita jangan cuma melihat dari sisi bencananya, tetapi juga kebijakan tata guna lahan yang selama ini berjalan,” ucapnya.

Chay menyebutkan, kebijakan itu berada pada sejumlah sektor, seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM). Sebab, pemanfaatan lahan sering kali berkaitan dengan produksi kayu, food estate, kebun kepala sawit, dan pertambangan.

Kita jangan cuma melihat dari sisi bencananya, tapi juga kebijakan tata guna lahan yang selama ini berjalan.

”Ini bukan untuk menyalahkan pihak mana pun. Namun, kita bisa melihat yang legal pun bisa membuat bencana lebih besar kalau pelaksanannya tidak cermat,” katanya.

Oleh sebab itu, kementerian di setiap sektor perlu mencermati kembali kebijakan yang telah dijalankan. Bencana yang telah merenggut banyak korban jiwa semestinya menjadi momentum untuk membenahi tata guna lahan, terutama di kawasan resapan air.

”Fokus saja pada faktor antropogenik. Saya khawatir jika program nasional dimanfaatkan secara sembarangan, ini daya rusaknya bisa jauh lebih besar. Pada ujungnya, masyarakat yang harus menanggung kerugiannya,” ujarnya.

Chay menambahkan, terkait faktor alam, informasi mengenai potensi cuaca ekstrem diharapkan diinformasikan lebih dini ke masyarakat. Dengan demikian, warga dan pemerintah daerah dapat membangun kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampaknya.

”Bencana datangnya tidak mengenal waktu. Tak cuma faktor alam, kebijakan-kebijakan yang dapat memicu degradasi lingkungan juga mesti diperhatikan. Pemerintah harus lebih sensitif dalam mengantisipasi dampaknya. Mau menunggu sampai kapan lagi?” ujarnya.

Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, menjelaskan, banjir tidak hanya tentang curah hujan, tetapi juga bagaimana air diterima, diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi. Kerusakan lingkungan, perubahan tutupan lahan, dan menurunnya kapasitas tampung wilayah menjadi faktor penting yang memperburuk dampak banjir.

”Saat presipitasi turun, sebagian air meresap ke dalam tanah (infiltrasi), sementara sisanya mengalir di permukaan sebagai (runoff). Proporsi antara keduanya sangat bergantung pada tutupan lahan dan karakteristik tanah,” ujarnya.

Heri menambahkan, kawasan dengan tutupan vegetasi alami, seperti hutan dan rawa, memiliki kemampuan serapan air yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah yang telah berubah fungsi menjadi permukiman, perkebunan, atau area terbuka tanpa vegetasi. Ketika kawasan tersebut terdegradasi, kemampuan infiltrasinya menurun signifikan dan menyebabkan peningkatan runoff yang jauh lebih besar.

”Ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut kehilangan kemampuan menahan limpasan. Akibatnya, hujan yang turun langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir,” ujarnya.

Terputusnya sejumlah akses jalan akibat banjir dan longsor menghambat distribusi bantuan logistik. Alhasil, bantuan logistik untuk sejumlah wilayah yang masih terisolasi harus didistribusikan melalui jalur udara.

Di Sumatera Utara, ribuan warga mengungsi di berbagai titik akibat kondisi permukiman yang rusak dan akses yang terputus. Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Akses transportasi di wilayah ini banyak yang rusak. Jalur nasional Sibolga-Padang Sidempuan serta Sibolga-Tarutung mengalami putus total dan tertutup longsor di banyak titik. Beberapa jembatan, termasuk Jembatan Pandan dan jembatan pada ruas jalan Sibolga-Manduamas, juga terputus.

Sejumlah jalur kabupaten turut terputus dan belum dapat diperbaiki karena medan yang berat. Di Mandailing Natal, sedikitnya tujuh wilayah terisolasi akibat tertutupnya jalur lintas provinsi. Adapun beberapa desa hanya bisa dijangkau menggunakan alat berat atau transportasi udara.

Untuk mempercepat penanganan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian/lembaga telah mengerahkan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk lima helikopter perbantuan yang ditempatkan di Bandara Silangit untuk distribusi logistik ke Tapanuli Tengah dan wilayah lain yang terisolasi.

”Seperti Sibolga, sampai hari ketiga penanganan darurat belum bisa kita tembus lewat darat, tapi sudah bisa kita capai melalui udara untuk pendistribusian logistik,” kata Kepala BNPB Suharyanto melalui keterangan pers.

Di Aceh, kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh-Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh-Sumatera Utara di daerah Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah, antara lain Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, belum dapat diakses melalui jalur darat.

BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terputus jaringan telekomunikasi. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi.

Sejumlah jalan provinsi dan nasional di Sumatera Barat juga terputus akibat longsor dan jembatan yang rusak. Pesawat Caravan serta helikopter Bell 505 telah dioperasikan untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah yang belum dapat diakses melalui darat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah terus memantau bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Bantuan akan terus dikirimkan kepada warga terdampak bencana.

”Kita terus monitor. Kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Presiden Prabowo (Kompas, 30/11/2025).