Bertarung dengan Waktu Menguak Teka-teki Tarif Trump

Tenggat semakin dekat. Pada 1 Agustus 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mulai memungut tarif impor baru ke seluruh dunia. Negara-negara terus memutar otak agar tetap bisa menghasilkan kesepakatan dengan AS yang sama-sama menguntungkan.

Sejauh ini, AS telah membuat kesepakatan dagang dengan segelintir negara, antara lain Inggris, Vietnam, dan Indonesia. Filipina dan Jepang menjadi negara yang meraih kesepakatan terbaru, yakni tarif turun menjadi 19 persen dan 15 persen.

Beberapa negara berusaha mengatasi ketertinggalan. Korea Selatan menyiapkan paket perdagangan, termasuk kerja sama sektor pembuatan kapal, menjelang pertemuan para pejabat tingkat menteri, pekan ini.

Korsel harus ngoyo agar tidak mendapat tarif 25 persen dari AS. Sebab, ketergantungan ekspor Seoul kepada Washington mencapai 18,8 persen pada 2024.

”Jika tarif timbal balik yang diusulkan berlaku, ekonomi Korea bisa terdampak signifikan. Selama negosiasi, Korea Selatan harus memanfaatkan kekuatan di sektor-sektor utama, seperti pembuatan kapal dan semikonduktor,” kata Yang Joon-seok, profesor ekonomi di Universitas Katolik Korea, kepada Korea Times, Minggu (27/7/2025).

Selain Korsel, Uni Eropa dan AS tampak optimistis akan mencapai mufakat sebelum tenggat. China, India, Malaysia, Thailand, Meksiko, dan negara lainnya juga terus berunding.

Di sisi lain, perundingan Brasil malah mandek. Brasil adalah salah satu negara yang terkena tarif tertinggi di dunia, yakni 50 persen. Proposal balasan Brasil yang dikirim sejak Mei 2025 belum ditanggapi AS.

Perundingan negara-negara tersebut dengan AS menghadapi banyak batu ganjalan. Awalnya, Trump berdalih, tarif adalah alat untuk meningkatkan pemasukan AS, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan membangkitkan industri manufaktur AS.

Belakangan, Trump menggunakan tarif sebagai alat politik. Dia menghajar Brasil dengan tarif tinggi karena mendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro ketimbang Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Trump juga menggunakan elemen tarif untuk menekan Thailand-Kamboja untuk maju ke meja gencatan senjata. Bila kedua negara itu menolak, masing-masing akan dikenai tarif impor sebesar 36 persen oleh Trump.

Dmitry Grozoubinski, pendiri konsultan ExplainTrade, kepada Financial Times menilai, tidak jelas apa yang sebenarnya Trump inginkan dari ancaman tarifnya. Trump sepertinya hanya ingin menunjukkan bahwa dia adalah ”predator puncak” dunia.

Forbes mencatat, hingga 11 Juli lalu, Trump setidaknya sudah 28 kali berubah pikiran ketika berbicara tentang tarif. Catatan itu termasuk dengan beberapa kali penangguhan pemberlakuan tarif.

Tanggal 2 April 2025 menjadi Hari Pembebasan bagi Trump. Pada hari itulah ia mengumumkan kenaikan tarif kepada lebih dari 100 negara dan teritori secara unilateral. Besarannya 10-50 persen.

Pada 9 April 2025, Trump menunda pemberlakuan tarif ”resiprokal” itu selama 90 hari sembari hanya memungut tarif dasar 10 persen. Menjelang tanggal 9 Juli 2025, Trump mulai menyurati puluhan negara tentang pemungutan tarif yang ternyata baru mulai per 1 Agustus 2025. Per 23 Juli, ia sudah mengirim ”surat cinta” itu ke 25 negara.

”Kami akan menerapkan tarif langsung, sederhana antara 15 dan 50 persen. Kami menerapkan tarif 50 persen karena kami belum terlalu akur dengan negara-negara tersebut,” kata Trump.

Hal yang menjadi pertanyaan, apakah Trump akan benar-benar memberlakukan tarif itu?

USA Today telah memiliki catatan unik. Trump sudah menolak perpanjangan penundaan tarif. Sebelumnya, perubahan batas waktu yang berulang telah menyematkan ejekan baru untuk Trump: Trump Always Chickens Out (TACO). Artinya, Trump Selalu Mundur karena Takut.

Dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada 21 Juli 2025, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan, pihaknya tidak bisa menjamin mengenai kemungkinan perpanjangan waktu bagi negara-negara yang bernegosiasi dengan itikad baik. ”Kita lihat saja apa yang diinginkan presiden,” ucapnya.

Menurut dia, pemberlakuan tarif tinggi setelah batas waktu justru dapat menguntungkan AS. ”Saya pikir tingkat tarif yang lebih tinggi akan memberi lebih banyak tekanan pada negara-negara tersebut untuk mengajukan perjanjian yang lebih baik,” kata Bessent.

Bagi sebagian negara, tekanan tenggat tidak berpengaruh asalkan kepentingan nasional terlindungi. Negosiasi AS-Kanada sedang berjalan alot. Kanada terancam mendapat tambahan tarif 35 persen setelah mendapat pengenaan beberapa tarif lain sebelumnya, seperti untuk aluminium dan baja.

”Tujuan kami bukanlah mencapai kesepakatan berapa pun harganya. Kami mengupayakan kesepakatan yang akan menjadi kepentingan terbaik warga Kanada,” tutur Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dilansir BBC.

Pengamat juga melihat India tidak gentar. New Delhi terancam tarif 26 persen. Seperti Jepang, India menolak akses pasar yang lebih besar bagi produk pertanian AS demi melindungi petani lokal, kelompok pemilih yang cukup besar di negara itu.

”Kami selalu sangat sensitif terhadap kepentingan petani kami, kepentingan usaha mikro, kecil, dan menengah kami, dan akan memastikan bahwa area yang menjadi perhatian kami terlindungi dengan baik,” ujar Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal.

Sejak awal tahun, Bessent kepada Fox Business mengatakan, AS telah mengumpulkan sekitar 100 miliar dollar AS dari pendapatan tarif per 22 Juli 2025. Angka itu bisa meningkat menjadi 300 miliar dollar AS per tahun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara berpendapat, masih terlalu dini untuk menilai strategi tarif Trump berhasil bagi AS. Negosiasi masih berjalan dan beberapa negara tidak segan menunjukkan niat retaliasi, sebutlah China, Kanada, dan Uni Eropa.

”Selain itu, karena masih ada jeda tarif, konsumen di AS belum merasakan dampak langsung. Jika tarif berlaku 1 Agustus, inflasi bisa terjadi di AS dan Trump akan mendapat tekanan dari masyarakat,” tutur Bhima, Minggu.

Bhima memperkirakan, Trump tidak akan lagi mengundurkan pemberlakuan tarif. Trump mungkin hanya akan menunda tarif secara selektif kepada sebagian negara yang tengah bernegosiasi, misalnya China dan Uni Eropa.

Berbeda dengan negara lainnya, tenggat China dan AS adalah 12 Agustus 2025. Sebelumnya, Bessent telah menyatakan niat memperpanjang waktu negosiasi dengan Beijing. Pekan ini, pejabat dari kedua negara akan bertemu di Swedia untuk lanjut berunding.

Bagi negara-negara yang telah mencapai kesepakatan, peluang untuk negosiasi ulang sebetulnya masih terbuka mengingat belum ada hitam di atas putih. Indonesia, misalnya, mendapat tarif 19 persen. Imbalannya, Indonesia akan memberi tarif nol persen untuk AS dan mengimpor banyak produk AS, termasuk pertanian, energi, dan pesawat. 

Menurut Bhima, hasil kesepakatan itu memperlihatkan daya tawar Indonesia yang lemah. AS menjadi pihak yang paling diuntungkan karena bisa mengekspor bebas.

Selain itu, kesepakatan AS-Indonesia justru menimbulkan gejolak dalam negeri. Kesepakatan itu mensyaratkan transfer data pribadi lintas negara. Pemerintah Indonesia bisa melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Konstitusi.

”Sebelum terjadi perubahan regulasi dan pemberlakuan kesepakatan, Indonesia bisa memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk negosiasi ulang sambil mengalihkan ekspor ke negara lain. Kecuali kalau pemerintah sudah menyerah,” tutur Bhima. (AP/Reuters)