Bersama Indonesia, Norwegia Membangun Kembali Perdamaian dan Keamanan Gaza

Situasi di Jalur Gaza memburuk setiap hari. Banyak negara di dunia bergerak untuk meringankan penderitaan warga Gaza. Di antaranya Norwegia, yang mengupayakan berbagai bantuan karena tidak dapat meninggalkan rakyat Palestina sendirian.

Ketersediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan sangat penting bagi rakyat Palestina. Bersama Indonesia, Norwegia siap memimpin upaya mencapai solusi dua negara dan memberikan tekanan agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tak terhalang.

Norwegia dan Indonesia dapat bersama-sama membangun kembali sumber daya manusia, perdamaian, dan keamanan bagi Palestina. ”Kita perlu melakukannya bersama-sama. Saya menghargai bagaimana Indonesia benar-benar memimpin dalam hal ini,” kata Menteri Pembangunan Internasional Norwegia Åsmund Aukrust di kediaman Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger Giverin, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Aukrust melawat ke Jakarta selama dua hari. Sehari-hari ia bertanggung jawab atas upaya pembangunan negara-negara di luar Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), Timur Tengah, dan Afghanistan.

Ia juga bertanggung jawab atas upaya kemanusiaan Norwegia, kerja sama pembangunan di bawah naungan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, bank pembangunan regional, serta dana global lainnya.

Selama beberapa dekade, Norwegia sangat terlibat dalam isu konflik Timur Tengah. Aukrust telah berkunjung ke Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir.

Di sana, ia melihat banyak bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang siap dikirim, tetapi tak bisa masuk Gaza. Ia juga ke Jordania dan melihat jalur pengiriman bantuan ke Gaza melalui Jordania.

Gaza dihuni 2 juta orang yang tinggal di wilayah kantong yang sangat sempit. Selama dua tahun terakhir, hampir tak ada tempat aman di Gaza. Situasi saat ini sedikit lebih baik daripada setengah tahun lalu.

Namun, hasil gencatan senjata belum sesuai harapan. Aukrust mengatakan, Gaza sedang mengalami musim dingin. Warga butuh tenda, tempat berlindung, dan berbagai hal agar bisa bertahan hidup. ”Pemerintah Norwegia mengecam perang dan blokade kemanusiaan,” ujarnya.

Rakyat Palestina butuh akses kemanusiaan penuh, selain tentunya proses politik yang berujung pada solusi dua negara. Yang terjadi di Gaza adalah aneksasi, sementara pendudukan di Tepi Barat paling kritis dalam sejarah modern. Inilah alasan Norwegia, bersama Spanyol dan Irlandia, mengakui negara Palestina pada Mei 2024.

Gaza dan Palestina saat ini merupakan proyek bantuan terbesar kedua bagi Norwegia. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dan Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas sudah bertemu di Oslo untuk membahas rencana Palestina ke depan.

Dalam kunjungan ke Indonesia, Aukrust bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas situasi global dan kerja sama bilateral di bidang perlindungan hukum internasional, reformasi PBB, dan isu-isu lingkungan. ”Kami melakukan apa yang kami bisa. Kami berbicara dengan semua orang yang bisa diajak bicara,” kata Aukrust.

Norwegia juga berpartisipasi dalam proses perdamaian. Pengakuan atas negara Palestina disertai janji Norwegia untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina selama dibutuhkan. Andai kata perhatian dunia terhadap Gaza tidak lagi ada, ujar Aukrust, Norwegia akan tetap ada untuk bersama membangun negara Palestina.

Membangun kembali infrastruktur Gaza adalah tantangan besar. ”Bagian yang paling sulit adalah membangun kembali SDM dan perdamaian serta keamanan bagi Palestina. Di situlah kita perlu melakukannya bersama-sama,” ucapnya.

Kala kerja sama internasional dan supremasi hukum berada di bawah tekanan, Aukrust mengingatkan pentingnya mendukung PBB dan organisasi kemanusiaan. Norwegia dan Indonesia sama-sama menyerukan reformasi PBB. Sampai saat ini, menurut Aukrust, PBB adalah organisasi terbaik dan satu-satunya organisasi internasional yang mencakup semua negara.

Piagam PBB dan hukum internasional menjaga keamanan seluruh dunia. Reformasi mutlak diperlukan agar PBB dapat bertahan. Isu ini menjadi semakin penting mengingat krisis di dunia karena hukum internasional dilanggar setiap hari di Ukraina, Palestina, Sudan, dan tempat lain.

”Sudah saatnya negara-negara seperti Norwegia dan Indonesia meningkatkan upaya dan bekerja sama untuk mengamankan kerja sama multilateral dan mereformasi PBB. Nasib PBB berada di tangan negara-negara anggotanya. Ini salah satu isu yang sedang dikerjakan bersama dengan Indonesia,” tutur Aukrust.

Ditanya tentang Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump, Aukrust mengatakan, Norwegia bukan bagian dari dewan itu. Norwegia diundang Trump, tetapi menolak bergabung. Sebab, inisiatif Trump dinilai tidak sejalan dengan prinsip resolusi PBB. Aukrust menegaskan, tidak ada yang dapat menyaingi PBB meski ada Dewan Perdamaian.

Meski begitu, Aukrust mengakui bahwa PBB saat ini sedang dalam krisis, terutama keuangan dan politik. ”Kita perlu benar-benar melindungi kerja sama multilateral. Ini kepentingan utama bagi kebijakan luar negeri dan keamanan Norwegia,” ujarnya.