Norwegia-Indonesia Ingin Hadirkan Oase Multilateral

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah menikmati masa-masa ketika sejumlah organisasi multilateral bekerja relatif lancar, kini tiba tarikan-tarikan adidaya yang seolah menyeret dunia kembali ke kubu-kubu unipolar.

Di tengah krisis itu, Norwegia mengajak negara-negara sahabat kembali menguatkan sistem multilateral. Indonesia adalah salah satu mitra penting yang dirangkul oleh Oslo.

Misi itu diemban oleh Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik ketika berkunjung ke Jakarta, Rabu (7/5/2025). Ia menyempatkan diri untuk wawancara eksklusif dengan Kompas. 

”Latar belakang dari kemitraan ini ialah krisis di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kerja sama lainnya,” kata Kravik.

Kesenjangan di antara bumi bagian utara dan selatan kian melebar. Negara-negara adidaya juga mulai bersaing dan mengumpulkan kubu-kubu sendiri.

Dewan Keamanan PBB dinilai banyak pihak tidak bekerja dengan benar dan banyak tersandera oleh isu. Contohnya, perang di Ukraina dan Palestina yang tidak bisa selesai karena tersandung veto salah satu anggota tetap DK PBB. 

”Dunia juga menghadapi krisis likuiditas di PBB karena jumlah negara yang membayar iuran menurun,” kata Kravik.

Akibatnya, PBB harus memangkas sejumlah program gara-gara kekurangan anggaran. Menurut Kravik, perkiraannya 30-40 program PBB harus dikurangi dan ini berbahaya bagi keberlanjutan global.

Oleh sebab itu, Norwegia merangkul negara-negara dengan visi serupa. Selain Indonesia, juga ada Meksiko, Jordania, dan Kenya yang menyatakan dukungan untuk penguatan gerakan multilateral.

Kravik menjelaskan, penguatan multilateralisme harus dilakukan dengan terarah dan strategis. Saat ini, dunia belum bisa melakukan reformasi menyeluruh di PBB. Akan tetapi, ada bidang-bidang tertentu yang bisa dibenahi relatif lebih cepat.

Dalam skema pembenahan itu ada tiga isu makro. Pertama, memastikan kegiatan PBB yang tepat guna dan tepat sasaran. Kedua, mengurai mandat yang berlapis dan berimpitan guna melancarkan birokrasi. Ketiga, menangani persoalan kekurangan dana.

”Dari sini, kita bisa mendorong kantor Sekretaris Jenderal PBB membuat proposal berdasarkan masukan anggota,” ujarnya.

Kravik menerangkan, tidak ada pilihan selain multilateralisme untuk menyelesaikan tantangan global. Beberapa masalah dunia meliputi krisis iklim, pandemi, pelucutan senjata nuklir, pengembangan dan pengelolaan kecerdasan buatan, senjata biologis, transportasi, dan konflik.

”Tidak ada gunanya bagi Eropa untuk niremisi jika benua lain tidak dibantu untuk niremisi. Pemanasan global tak akan bisa dicegah,” ucapnya.

Semua persoalan itu hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Dunia membutuhkan gerakan multilateral yang cepat tanggap dengan perkembangan isu. Mulai dari negara adidaya hingga negara kecil harus terlibat.

Kuncinya, lanjut Kravik, ialah dengan mendekati dan merangkul semua pihak. ”Tidak ada gunanya menolak berbicara dan mengisolasi negara lain meski berbeda pendapat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pendekatan multilateral dan bilateral sejatinya bisa berjalan bersama dan tidak bertentangan isu-isunya. Kepentingan pribadi suatu negara terkait erat dengan kepentingan universal. Kebutuhan kedaulatan pangan suatu bangsa, misalnya, erat dipengaruhi perubahan iklim yang merupakan masalah global.

”Reformasi DK PBB memerlukan waktu lama, tetapi ada bidang-bidang di PBB yang bisa dibenahi dalam 1-2 tahun. Itu fokus kita,” kata Kravik.

Salah satunya ialah isu Palestina, terutama persoalan gencatan senjata. Kravik mengatakan, Norwegia mengecam Hamas. Pada saat yang sama, Oslo juga mengecam serangan Israel yang berlebihan membela diri dan sudah menjadi penghancuran total Gaza.

Niat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengosongkan Gaza tidak bisa diterima. Sebelum ke Indonesia, Kravik berada di Den Haag, Belanda, untuk menyampaikan visi Norwegia kepada Mahkamah Internasional (ICJ).

”Solusi dua negara adalah isu jangka panjang. Tetapi, multilateralisme bisa mendorong penyegeraan gencatan senjata, penyaluran bantuan sosial untuk warga Gaza, dan pembebasan para sandera Israel. Ini multilateralisme yang strategis dan bisa cepat dicapai,” tuturnya.

Dalam lawatannya ke Indonesia, Kravik bertemu dengan dua wamenlu, yaitu Arrmanatha Nasir dan Havas Oegroseno. Bersama Arrmanatha, Kravik mengeluarkan pernyataan bahwa Norwegia dan Indonesia menjaga komitmen terhadap Piagam PBB untuk menegakkan prinsip serta peraturan internasional.

Kedua negara juga mendukung inisiatif UNSG80, yaitu inisiatif dari kantor Sekjen PBB. Tujuannya, membuat PBB lebih luwes dalam menghadapi perkembangan persoalan global. Sejauh ini sudah 3.600 mandat kantor sekjen yang diperiksa untuk dibenahi.