Bisakah Danantara Menyaingi Temasek dan Khazanah?

Apa itu Danantara dan apa latar belakang pendiriannya?

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah lembaga baru yang dirancang untuk mengelola aset negara secara strategis. Dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan aset-aset kekayaan negara, termasuk tujuh BUMN besar, serta aset yang dikelola oleh Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan total aset kelolaan awal sebesar Rp 9.085 triliun (sekitar 605 miliar dollar AS), Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Nama Danantara, yang berarti kekuatan Nusantara, mencerminkan visi kolektif untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia melalui manajemen kekayaan yang efisien.

Latar belakang pendiriannya berakar pada kebutuhan akan entitas pengelola investasi yang lebih besar dan efisien dibandingkan lembaga sebelumnya, seperti INA. Dengan pengelolaan aset di luar APBN, Danantara dirancang untuk menyediakan pendanaan berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara. Fungsi utamanya adalah memaksimalkan nilai aset, mendukung program pembangunan nasional, dan menarik investasi global.

Seperti apa lembaga serupa di luar negeri?

Danantara terinspirasi oleh model sovereign wealth fund (SWF) sukses di negara lain, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Temasek, yang berdiri sejak 1974, mengelola aset senilai 389 miliar dollar Singapura (291,8 miliar dollar AS) pada 2024. Lembaga ini awalnya berfungsi untuk mengelola perusahaan milik negara, tetapi kemudian berkembang menjadi perusahaan investasi global dengan portofolio di berbagai sektor.

Khazanah Nasional di Malaysia memiliki pendekatan yang lebih strategis dengan fokus pada pembangunan ekonomi nasional. Selain mengelola aset BUMN untuk profit, Khazanah juga terlibat dalam investasi sosial dan pembangunan infrastruktur strategis. Model seperti ini memberikan panduan bagi Danantara untuk mengelola aset negara sambil menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan manfaat publik.

Apa saja yang dikerjakan Danantara saat ini?

Sebagai lembaga superholding, Danantara akan menjalankan tiga fungsi utama: pengelola dana abadi (SWF), pengelola investasi pembangunan, dan pengelola aset negara. Salah satu langkah awalnya adalah mengonsolidasikan aset tujuh BUMN besar, seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Selain itu, Danantara akan mengelola aset INA yang memiliki dana kelolaan sebesar Rp 147,6 triliun pada 2023.

Danantara bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dari aset yang dikelolanya dengan meningkatkan efisiensi manajemen, mendukung proyek pembangunan strategis, dan menarik investasi asing langsung (FDI). Selain itu, badan ini diharapkan mampu memonetisasi portofolionya secara berkelanjutan untuk mendukung program pembangunan pemerintah, seperti pengembangan energi bersih dan infrastruktur transportasi.

Apa saja tantangan Danantara?

Tantangan utama yang dihadapi Danantara adalah menciptakan tata kelola yang baik (good corporate governance) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan total aset kelolaan yang besar, diperlukan mekanisme hukum yang kuat agar tidak ada celah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Danantara juga menghadapi risiko benturan kepentingan antara fokus komersial dan fungsi sosial BUMN yang berada di bawah naungannya.

Tantangan lain adalah meyakinkan investor global akan kredibilitas dan profesionalisme Danantara sebagai lembaga investasi. Dalam hal ini, perbandingan dengan Temasek dan Khazanah menjadi tolok ukur yang penting.

Bagaimana koordinasi Danantara dengan Kementerian BUMN?

Sebagai superholding, Danantara akan mengambil alih peran pengelolaan aset dari tujuh BUMN besar yang sebelumnya berada di bawah Kementerian BUMN. Namun, dalam UU BUMN, kementerian tetap menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis seperti aksi korporasi dan pergantian pimpinan.

Benturan lain dapat muncul dalam penerbitan surat berharga untuk menarik investor. Baik Kementerian BUMN maupun Danantara memiliki mandat untuk meningkatkan nilai aset negara, tetapi dengan fokus yang berbeda.