Bisakah Makan Bergizi Gratis Meningkatkan Pembangunan SDM?

Presiden Prabowo Subianto amat serius mewujudkan janjinya menyediakan makan bergizi gratis (MBG). Dimulai dengan proses transisi pemerintahan yang begitu lancar, program ini juga dibekali alokasi anggaran yang sangat besar jika dibandingkan dengan belanja program perlindungan sosial lainnya.

Sebagai pembanding, pemerintah menganggarkan Rp 29,9 triliun, Rp 59,9 triliun, dan Rp 46,5 triliun untuk program Keluarga Harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan bantuan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2024. Pemerintah juga melakukan efisiensi besar-besaran demi memberi ruang fiskal untuk perluasan cakupan MBG.

Sebenarnya MBG bukanlah inisiatif baru. Pada 2021, Global Child Nutrition Foundation melaporkan setidaknya 125 negara memiliki program serupa dengan frekuensi dan skala beragam yang menjangkau 330 juta anak di seluruh dunia.

Telah cukup banyak studi yang menunjukkan kesuksesan program ini. Di Amerika Serikat, MBG berhasil mengatasi kendala food insecurity penerima manfaat program ini. Anak-anak yang food insecure cenderung memiliki capaian akademik dan perkembangan kognisi yang lebih rendah, serta memiliki masalah kedisiplinan dan kecenderungan bunuh diri (suicidal ideation) lebih tinggi (Davis, 2022). Di Swedia, partisipasi pada program MBG berkorelasi positif dengan peningkatan lifetime income, capaian pendidikan dan kualitas kesehatan secara umum (Lundborg, 2022).

Memang ada kekhawatiran MBG tidak berhasil meningkatkan kualitas nutrisi anak karena orangtua justru mengurangi belanja untuk anaknya yang menerima MBG. Namun, riset MBG di Filipina menunjukkan ketiadaan bukti meyakinkan bahwa orangtua siswa yang mendapatkan MBG akan mengurangi jatah nutrisi bagi anak-anaknya (Jacoby, 2002).

Meski belum terbukti di Indonesia, boleh dibilang MBG adalah kebijakan yang cukup kokoh secara ilmiah. Namun, tantangan program ini justru terletak pada desain dan implementasi kebijakannya. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan.

Pertama, sasaran kebijakan MBG masih ambivalen. Dalam visi-misinya, Presiden Prabowo mengaitkan MBG dengan masalah tengkes (stunting). Namun draf RPJMN 2025-2029 menjadikan capaian pendidikan sebagai indikator keberhasilannya. Belakangan, ada usul seorang pejabat agar program MBG diarahkan pula untuk menciptakan lapangan kerja.

Ketiga hal tersebut memang sepintas bisa dicapai dengan satu instrumen kebijakan saja. Namun dalam implementasinya, setiap sasaran kebijakan hendaknya dicapai dengan minimal satu instrumen kebijakan yang independen. Ini dikenal sebagai Tinbergen Rule.

Bertumpuknya sasaran kebijakan meningkatkan kompleksitas implementasinya. Contohnya, jika MBG diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, program ini justru melewatkan anak-anak yang sejak awal tidak mampu bersekolah. Sebaliknya, jika program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas nutrisi, cakupan penerima MBG perlu diperkecil sehingga mungkin mengorbankan target angka partisipasi sekolah.

Dengan berbagai keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, hampir mustahil pemerintah mampu mencapai sasaran kebijakan yang beragam hanya dengan satu instrumen kebijakan saja.

Jika program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas nutrisi, cakupan penerima MBG perlu diperkecil sehingga mungkin mengorbankan target angka partisipasi sekolah.

Kedua, MBG menghadapi risiko inefisiensi. Meski terbukti sebagai kebijakan yang baik dalam konteks negara lain, kebutuhan Indonesia boleh jadi berbeda apalagi mengingat belanja program perlindungan sosial (perlinsos) lainnya mengalami tantangan anggaran yang cukup berat. Padahal beberapa kebijakan tersebut telah teruji efektivitas dan efisiensinya di Indonesia. Contohnya, PKH berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan (Cahyadi, 2018) dengan biaya yang jauh lebih rendah dari MBG.

Pemotongan anggaran yang baru-baru ini dilakukan di bidang pendidikan, riset, kesehatan, dan infrastruktur justru berisiko menurunkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Contohnya, ongkos logistik Indonesia masih 23,5 persen dari PDB di 2024, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Jika pembangunan infrastruktur diabaikan, dunia usaha Indonesia berisiko makin kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga. Riset dan inovasi, yang menjadi penggerak ekonomi di negara industri lainnya, juga mengalami pemotongan anggaran signifikan tahun ini.

Ringkasnya, pemerintah perlu lebih bijak menganalisis biaya dan manfaat suatu kebijakan. Jika kita bisa mencapai suatu target melalui instrumen lain yang lebih efisien, mengapa tidak?

Ketiga, MBG juga menghadapi risiko akuntabilitas. Kompas (19/1/2025) melaporkan begitu lemahnya transparansi dan betapa sulitnya mengakses narasumber kunci program MBG. Jika untuk keperluan jurnalistik saja begitu sulit, apalagi jika kelak ada dugaan penyalahgunaan di sana.

Padahal korupsi terkait pengadaan adalah salah satu modus korupsi paling umum di Indonesia, hanya kalah dari penyuapan. Dan keterlibatan TNI justru mempertebal kekhawatiran akan impunitas dari potensi penyelewengan di masa depan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan tiga hal berikut. Pertama, memperjelas target kebijakan ini dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang ingin dicapai, dan apakah MBG adalah instrumen paling efisien?

Kedua, pemerintah perlu menimbang opsi memperkecil cakupan MBG, cukup di lokasi tertentu saja. Jika sasarannya adalah aspek kesehatan, program ini bisa diprioritaskan untuk daerah dengan prevalensi tengkes tinggi—yang meski tidak 100 persen akurat, ia bisa jadi proxy untuk mencerminkan kualitas gizi di suatu daerah.

Ini mirip dengan desain Community Eligibility Provision, kebijakan MBG di Amerika Serikat yang difokuskan di daerah-daerah miskin saja. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas gizi, prestasi akademik, kehadiran di sekolah, dan menghapus stigma kemiskinan akibat program sebelumnya yang didesain means-tested (Davis, 2022).

Ketiga, jangan jadikan MBG sebagai panasea atas masalah pembangunan manusia atau ekonomi. MBG tanpa pendidikan yang berkualitas tidak akan meningkatkan kualitas SDM. SDM berkualitas tanpa ekosistem industri yang memadai akan sulit berkontribusi pada aktivitas ekonomi. Pemerintah perlu menemukan sweet spot dalam mengelola sumber daya secara berimbang.

Terakhir, transparansi diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. Kurangnya transparansi dikhawatirkan melemahkan peran masyarakat dalam demokrasi, mencerminkan absennya good governance di pemerintahan, serta mengirimkan sinyal negatif pada kebijakan pemerintah dan iklim usaha, baik bagi audiens domestik ataupun internasional.

Reza Syam Pratama, Mahasiswa Magister Kebijakan Publik National University of Singapore