BPKP Ungkap Rp 141,33 Triliun Belanja Pemda Tak Efisien, Presiden Prabowo Meminta Efisiensi

BOGOR, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya di kementerian/lembaga dan para kepala daerah untuk mengefisienkan anggaran. Pasalnya, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada 2023 ditemukan belanja daerah yang tak efektif dan efisien mencapai Rp 141,33 triliun. Anggaran hasil penghematan bisa untuk menambah alokasi bantuan sosial.

Arahan untuk mengefisienkan anggaran disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

Hadir dalam acara ini 5.390 peserta selain para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah. Selain itu, masih ada para komandan satuan teritorial TNI, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU; kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian resor; kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri; DPRD; kepala BPS kabupaten/kota; kepala perwakilan Bank Indonesia di daerah; ketua KPU dan Bawaslu daerah; serta kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara yang besar banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Karena itu, Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah agar melakukan penghematan dan efisiensi.

”Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat,” kata Bima kepada wartawan seusai mendengarkan arahan Presiden.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai menambahkan, Presiden mengingatkan alokasi APBD harus berkualitas dan terukur. Pembiayaan yang dilakukan juga harus lebih realistis dan lebih fokus.

”Quality spending ini berarti tidak ada kebocoran, ketepatan pilihan-pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan alokasi dana yang lebih produktif. Sehingga alokasi dana APBN atau APBD itu dapat memberikan kontribusi baik kepada masyarakat,” kata Velix.

Presiden juga mendorong pilihan-pilihan kegiatan yang lebih fokus dan lebih efektif. ”Tidak bocor kemudian juga langsung menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan itu yang menjadi kunci yang mungkin beliau sudah ingatkan kepada kita semua,” katanya.

Arahan tersebut, menurut Bima Arya, muncul karena Presiden menerima laporan dari BPKP. Selain ada yang bisa dihemat, ada pula yang seharusnya ditindak. Namun, Presiden menyatakan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Untuk itu, Presiden menyampaikan akan ada langkah-langkah persuasif. Akan tetapi, jika langkah persuasif diabaikan, penegakan hukum akan ditempuh.

Penghematan biaya perjalanan dinas dan pengurangan acara-acara seremonial juga didorong untuk dilakukan. Dengan demikian, biaya yang dihemat bisa digunakan untuk memberantas kekurangan gizi kronis yang membuat kekerdilan (stunting).

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dalam paparannya di salah satu panel di Rakornas menyampaikan, hasil pengawasan BPKP pada belanja daerah pada 2023, khusus untuk lima sektor, ditemukan total belanja yang tidak efektif dan tidak efisien mencapai Rp 141,33 triliun dari total pagu Rp 261,96 triliun. Kelima sektor itu adalah ketahanan pangan, program peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunan stunting, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selain penyampaian arahan Presiden, diselenggarakan pula beberapa sesi panel yang diisi para menteri dan kepala badan. Dalam sesi panel ketiga, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan kembali pesan Presiden untuk efisiensi anggaran dan penutupan segala kebocoran anggaran. Bila hal ini berhasil, diharapkan akan ada tambahan bantuan sosial.

”Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa (tahun) 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga, bisa sampai Rp 100 triliun. Amin,” tuturnya.

Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain mengentaskan warga miskin ekstrem, ke depannya masyarakat diharap bisa semakin berdaya.

”Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Muhaimin.

Untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta menuju Indonesia Emas 2045, Muhaimin menyebutkan tiga kuncinya. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir adalah pembangunan manusia.

Seusai paparan, Muhaimin menambahkan untuk bansos ke depan akan disiapkan data tunggal terpadu. Dengan ini, bansos ataupun program subsidi betul-betul tepat sasaran.

Untuk data tunggal terpadu ini, kepala daerah diminta melakukan sinkronisasi data dengan BPS. Semua data yang pernah ada seperti dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan diintegrasikan dalam koordinasi BPS.

Ke depan, kata Muhaimin, pemerintah berencana menghindari bantuan dalam bentuk produk supaya tidak salah sasaran. ”Lebih difokuskan agar bisa dinikmati langsung. Tapi PKH (Program Keluarga Harapan) masih dipertahankan. Tambahannya, bantuan langsung tunai kepada masyarakat lebih luas,” katanya.

Namun, berapa banyak masyarakat dengan pendapatan terendah yang akan menerima bantuan langsung tunai ini, Muhaimin tak bisa menjawabnya. ”Masih kita hitung untuk 2025,” ujarnya.

Untuk tahun depan, menurut Muhaimin, alokasi anggaran bansos di APBN berkisar Rp 70 triliun.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pidatonya saat menutup Rakornas mendorong terjadinya sinergi pemerintah pusat dan daerah.

”Bapak-Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerja sama tim. Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya,” kata Gibran dalam pidato pertamanya sebagai Wapres.

Wapres juga mengingatkan bahwa tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo, tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo.

Dia sekaligus berseloroh mengusulkan Rakornas tahun depan diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. ”Kita kemarin tiga hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari. Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas,” tuturnya.

Akmil mengingatkan pada retret tiga hari yang diselenggarakan Presiden Prabowo untuk para menteri, wakil menteri, kepala badan di jajarannya beberapa waktu lalu. Acara ini dinilai mampu mengonsolidasi anggota kabinet supaya kompak dan menghilangkan ego sektoral.

Dalam pengarahannya, Wapres juga mendorong semua kepala daerah bekerja keras bersama-sama supaya Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Dia mencontohkan Surakarta saat dia awal menjabat Wali Kota masih minus 1,74 persen. Namun dengan kerja keras bersama, pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 4 persen dan akhirnya 6,25 persen.

Selain itu, indikator monitoring center for prevention (MCP) juga memerlukan kerja keras kepala daerah. Sebab, lanjut Gibran, awalnya MCP Surakarta juga rendah di 65 persen. Namun kemudian indikator ini bisa dinaikkan menjadi 80 persen dan terakhir 90 persen.

Upaya ini sekaligus mengecilkan kemungkinan kebocoran anggaran. ”MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak/Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil,” tambahnya.

Selain itu, Wapres juga mengingatkan kepala daerah agar memperhatikan upaya menurunkan angka tengkes (stunting) serta mendukung program makan bergizi gratis. ”Saya minta tolong semua bapak/ibu yang hadir di sini agar mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis, Mas,” tuturnya.