BRICS Jadi Lebih Bercorak Geopolitik daripada Ekonomi

Berawal dari niat bersatu untuk kemajuan ekonomi bersama, BRICS kini lebih banyak membahas perkara geopolitik. Padahal, banyak negara anggota BRICS kawan dekat AS.

07 Jul 2025 14:04 WIB · Internasional

Oleh Luki Aulia

RIO DE JANEIRO, SENIN - Awalnya dibentuk untuk menyoroti peluang investasi dan ekonomi, kelompok negara berkembang BRICS kini justru berkembang menjadi blok yang bercorak geopolitik. Isu serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran serta perang di Gaza membayangi pertemuan BRICS sejak awal. Corak geopolitik kian kentara dalam deklarasi hasil Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025) atau Senin waktu Indonesia.

BRICS yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mengecam serangan militer terhadap Iran sejak 13 Juni 2025. Ini bentuk dukungan simbolis BRICS kepada Iran. Hanya, mereka tidak menyebut nama Amerika Serikat ataupun Israel secara langsung sebagai penyerangnya.

”Kami menyatakan keprihatinan serius atas serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai. Serangan itu merupakan pelanggaran hukum internasional,” sebut BRICS.

Deklarasi KTT BRICS merupakan kemenangan diplomatik bagi Iran. Para diplomat BRICS sempat berselisih pendapat mengenai seberapa keras mereka harus mengecam pengeboman Israel terhadap Iran dan tindakannya di Gaza. Namun, mereka akhirnya memperkuat bahasa mereka atas permintaan Iran.

BRICS kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia. Mereka juga menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza dan semua bagian lain dari wilayah Palestina yang diduduki. Mereka mendorong para negosiator untuk segera mewujudkan gencatan senjata yang cepat, permanen, dan tanpa syarat.

Selain konflik Timur Tengah, BRICS juga menyinggung Ukraina yang dilanda perang. Hanya, dalam deklarasinya, BRIS tidak mengkritik Rusia.

BRICS dikonsepsikan dua dekade lalu sebagai forum bagi negara-negara dengan perekonomian yang tumbuh cepat dan dilihat sebagai kekuatan penyeimbang AS dan Eropa Barat karena digerakkan oleh China. Ke-11 negara anggota BRICS mencakup sekitar setengah dari populasi dunia dan 40 persen dari output ekonomi global.

Namun, seiring dengan perluasan keanggotaan hingga mencakup Iran, Arab Saudi, dan negara-negara lain, tidak mudah bagi BRICS untuk mencapai konsensus mengenai berbagai isu, mulai dari perang Gaza hingga menantang dominasi global AS. Contohnya, negara-negara anggota BRICS secara kolektif menyerukan solusi dua negara yang damai untuk konflik Israel-Palestina meski posisi Iran sejak lama adalah Israel harus dihancurkan.

Rainbow flags and symbolic gallows stand on Ipanema Beach with signs that read in Portuguese, "Iran kills gays in public squares," during a protest organized by the NGO StandWithUs at the 17th annual BRICS Summit in Rio de Janeiro, Sunday, July 6, 2025. (AP Photo/Bruna Prado)

Perwakilan dari Arab Saudi tidak hadir dalam pertemuan BRICS. Arab Saudi adalah salah satu penerima manfaat utama ekspor militer AS berteknologi tinggi di dunia dan merupakan mitra lama AS. Deklarasi KTT BRICS juga tidak mengkritik AS atau Presiden AS Donald Trump secara langsung mengingat Brasil dan India mitra lama AS.

”Pukulan politik” dari BRICS kurang keras karena Presiden China Xi Jinping pun absen. Untuk pertama kalinya, Xi tidak hadir dalam KTT BRICS. Presiden Rusia Vladimir Putin hanya hadir melalui konferensi video. Putin terus menghindari perjalanan ke luar negeri karena adanya surat perintah penangkapan internasional setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Ancaman tarif AS

BRICS terbagi-bagi dalam banyak hal, tetapi mereka punya tujuan yang sama ketika menyangkut kebijakan Trump yang tidak menentu, khususnya tarif. Mereka mengecam tarif impor ”tak pandang bulu” AS.

Meski keberatan, BRICS menghindari menyebut nama Trump secara langsung dalam deklarasinya dan hanya menyindir AS secara tidak langsung. BRICS serius khawatir dengan munculnya tarif sepihak. Mereka khawatir tarif berisiko merugikan perekonomian dunia. Kebijakan tarif AS dinilai tidak konsisten dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang menjadi tuan rumah KTT, mengkritik keputusan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menaikkan anggaran militer sebesar 5 persen dari pendapatan domestik bruto setiap tahun pada 2035. Sentimen itu kemudian digaungkan dalam deklarasi BRICS. ”Selalu lebih mudah berinvestasi dalam perang daripada dalam perdamaian,” kata Lula pada pembukaan pertemuan BRICS.

Pada April lalu, Trump mengancam sekutu dan pesaingnya dengan serangkaian bea masuk yang bersifat menghukum. Namun, ia tiba-tiba menawarkan penangguhan tarif. Trump memperingatkan, AS akan kembali mengenakan pungutan sepihak kepada mitra kecuali mereka mencapai ”kesepakatan” paling lambat pada 1 Agustus.

Ini yang dinilai BRICS melanggar aturan perdagangan dunia. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap BRICS jika mereka mengambil langkah apa pun untuk melemahkan dollar AS. Peterson Institute for International Economics, lembaga kajian di AS, memperkirakan tarif Trump dapat memangkas sekitar dua poin dari PDB AS dan menghantam ekonomi dari Meksiko hingga Teluk Arab yang kaya minyak.

Guru Besar Universitas Perdesaan Federal Rio de Janeiro Ana Garcia mengatakan, Brasil memutuskan untuk fokus pada isu-isu yang kurang kontroversial dalam KTT BRICS tahun ini, seperti mendorong hubungan perdagangan di antara negara-negara anggota dan kesehatan global. ”Brasil tidak ingin semua rusak dan ingin menghindari menarik perhatian pemerintahan Trump untuk mencegah segala risiko terhadap ekonomi Brasil,” ujarnya.

Sejak tahun lalu, BRICS berkembang hingga mencakup Indonesia, Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Selain anggota baru, BRICS punya 10 negara mitra strategis, yakni Belarus, Kuba, dan Vietnam. Ini pertemuan puncak BRICS pertama yang menyertakan Indonesia. Lebih dari 30 negara sudah menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam BRICS, baik sebagai anggota penuh maupun mitra.

Perluasan yang pesat membuat Brasil memasukkan isu-isu tata graha—yang secara resmi disebut pengembangan kelembagaan—dalam agenda pertemuan untuk mengintegrasikan anggota baru dengan lebih baik dan meningkatkan kohesi internal.

Peneliti di kelompok studi BRICS Universitas Sao Paulo, Bruce Scheidl, menilai, meski ada beberapa yang tidak hadir, pertemuan ini penting bagi para peserta, terutama dalam konteks ketidakstabilan yang dipicu oleh perang tarif Trump. ”Pertemuan puncak itu menawarkan kesempatan terbaik bagi negara-negara berkembang untuk merespons, dalam arti mencari alternatif dan mendiversifikasi kemitraan ekonomi mereka,” kata Scheidl.

BRICS muncul dengan promosi sebagai ”tempat berlindung”. Forum-forum seperti kelompok-kelompok ekonomi utama G7 dan G20 terhambat oleh perpecahan dan pendekatan ”America First” yang mengganggu dari Trump. Perluasan BRICS telah membuka ruang baru bagi koordinasi diplomatik.

Lula menyamakan BRICS dengan Gerakan Non-Blok pada masa Perang Dingin, sekelompok negara-negara berkembang yang menolak bergabung dengan kedua sisi tatanan global yang terpolarisasi. ”BRICS adalah pewaris Gerakan Non-Blok. Dengan multilateralisme yang diserang, otonomi kita kembali terkendali,” kata Lula.

BRICS memperkuat seruan untuk mereformasi lembaga-lembaga global seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Moneter Internasional. ”Jika tata kelola internasional tidak mencerminkan realitas multipolar baru abad ke-21, BRICS harus membantu memperbaruinya,” kata Lula dalam sambutannya, yang menyoroti kegagalan perang yang dipimpin AS di Timur Tengah. (REUTERS/AFP/AP)


Kerabat Kerja

Penulis:

Luki Aulia
 | 

Editor:

Fransisca Romana Ninik W
 | 

Penyelaras Bahasa:

Priskilia Bintang Cornelia Sitompul