Tiga Prajurit TNI Gugur, Pemerintah Didesak Evaluasi Pasukan di Lebanon

JAKARTA, KOMPAS — Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi standar keamanan dan keberlanjutan misi di Lebanon. Serangan militer Israel yang menyasar personel penjaga perdamaian dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang tidak lagi bisa ditoleransi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, gugurnya tiga prajurit TNI merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. AHY, yang pernah tergabung dalam Kontingen Garuda pertama di Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) tahun 2006, menekankan bahwa para prajurit tersebut adalah pahlawan kemanusiaan yang gugur dalam tugas mulia.

”Ini bukan sekadar kehilangan bagi TNI, tetapi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Mereka gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia,” ujar AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Demokrat yang memiliki kedekatan historis melalui rekam jejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Chief of Military Observer di Bosnia (1995) itu mengingatkan, pemerintah punya dasar kuat untuk mendesak mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan investigasi menyeluruh. Di tengah situasi dan risiko yang kian tidak terkendali, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan prajurit melalui penguatan prosedur operasi standar (SOP) dan langkah kontingensi yang lebih adaptif.

”Indonesia akan terus hadir sebagai bagian dari solusi perdamaian dunia, tetapi setiap prajurit adalah nyawa bangsa yang tak tergantikan,” tutur AHY.

Tiga prajurit TNI anggota Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL gugur di Lebanon. Mereka adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Praka Farizal gugur pada Minggu (29/3/2026) akibat serangan proyektil artileri artileri di Adchit al-Qusayr, sementara Kapten Zulmi dan Sertu Ichwan menyusul pada Senin (30/3/2026) setelah kendaraan konvoi logistik mereka meledak akibat serangan rudal dekat Bani Hayyan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menilai, tindakan Israel terhadap prajurit yang bertugas di bawah mandat Dewan Keamanan PBB tersebut adalah perbuatan biadab. MPR pun mengecam keras serangan brutal yang merenggut nyawa putra-putra terbaik bangsa saat menjalankan tugas konstitusi.

”Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” ujarnya.

Muzani melanjutkan, keberanian pasukan penjaga perdamaian harus disertai dengan kepastian perlindungan dari otoritas internasional. Jika wilayah penugasan sudah tidak lagi memungkinkan bagi keselamatan personel dan jaminan keamanan tidak kunjung diberikan, keberlanjutan misi perdamaian mesti dievaluasi.

”Jika tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan kita, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan,” kata Muzani.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban internasional serta melakukan investigasi menyeluruh. Insiden tersebut telah menunjukkan perubahan lanskap konflik global yang kian mengkhawatirkan karena batas antara wilayah perang dan area perlindungan internasional semakin kabur.

”Negara berhak meminta pertanggungjawaban komunitas internasional sebagai bentuk pelindungan bagi setiap tumpah darah Indonesia,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian bukan sekadar diplomasi aktif, melainkan komitmen nyata yang mengandung risiko. Oleh karena itu, negara harus terus mengevaluasi standar perlindungan personel di zona konflik secara lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman yang mungkin timbul.

Sebagai bentuk apresiasi, Puan mendorong pemerintah dan TNI untuk memberikan penghormatan tertinggi serta memenuhi seluruh hak ketiga prajurit TNI sebagai pahlawan kemanusiaan. Sebab, pengabdian mulia di kancah internasional tersebut harus dihargai sepenuhnya oleh negara.

”PBB juga diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan peperangan yang terus memakan korban jiwa, termasuk para penjaga perdamaian,” pungkas Puan.

Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyampaikan dukacita mendalam sekaligus mengecam keras segala tindak kekerasan yang terjadi di Lebanon. Rentetan perang dan konflik dunia saat ini merupakan wujud buntunya peradaban modern yang gagal belajar dari tragedi kemanusiaan masa lalu seperti Holocaust.

Ia menilai, dunia modern yang diwakili negara-negara maju semestinya mampu menghentikan kebiadaban ini jika benar-benar menjunjung tinggi nilai peradaban. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa narasi besar abad ke-20 hingga pemikiran postmodernisme sekalipun tetap tidak berdaya menghentikan kerusakan, genosida, ataupun praktik neokolonialisme.

”Apa pun argumentasi dan alasan, tetapi ini adalah jalan buntu peradaban modern. Kenyataan bahwa postmodernisme pun tidak bisa menghentikan segala bentuk kerusakan,” tutur Haedar.

Haedar memandang, situasi ini tengah membawa dunia menuju global catastrophe atau prahara besar akibat lumpuhnya institusi hukum internasional. Realitas tersebut mencerminkan tatanan global yang kian bergeser ke arah yang bebas dan buas, di mana manusia seolah dibiarkan menjadi serigala bagi manusia lainnya.

”Dunia sekarang semakin bergeser ke arah yang lebih bebas, serba buas dan membiarkan kekhawatiran manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus),” ujarnya.

Meskipun perdamaian belum terlihat titik terangnya, Haedar berharap akan ada jalan terang dan segera terwujud perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa cita-cita besar peradaban modern baru terbukti jika mampu menghentikan segala bentuk kekerasan dan penjajahan baru di muka bumi.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Melalui pernyataan sikap resmi pada Senin (30/3/2026), PDI-P secara tegas mengecam keras setiap tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan personel perdamaian karena dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Resolusi DK PBB 1701 serta hukum humaniter internasional.

Jika tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan kita, MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan seluruh jajaran partai untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum yang gugur sebagai kusuma bangsa. Sebagai bentuk apresiasi nyata atas pengabdian tersebut, PDI-P mengusulkan kepada negara agar memberikan kenaikan pangkat anumerta, jaminan hari tua, serta jaminan masa depan pendidikan bagi anak almarhum. 

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menegaskan bahwa keluarga besar partai akan bergotong royong membantu keluarga korban. Bantuan tersebut mencakup pemberian santunan rumah hingga beasiswa bagi anak almarhum yang saat ini masih berusia dua tahun. 

Dalam pernyataan sikapnya, PDI-P juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan di antara negara-negara pengirim pasukan (Troop Contributing Countries) guna memperkuat rezim perlindungan personel PBB. Hal ini termasuk desakan untuk melakukan kajian ulang terhadap Rules of Engagement agar lebih protektif bagi prajurit di lapangan. 

Lebih lanjut, PDI-P menyatakan dukungan penuh terhadap upaya UNIFIL dalam membuka investigasi independen atas serangan tersebut. PDI-P mendesak agar hasil investigasi disampaikan secara transparan kepada publik dan Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional. 

PDI-P mengingatkan bahwa prajurit TNI yang gugur adalah perisai sekaligus perwujudan nyata dari amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selama hampir tujuh dekade, Kontingen Garuda dinilai telah menjadi mahkota diplomasi yang membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga bersedia berkorban demi mewujudkannya di kancah dunia.