Bupati Bekasi Ade Kuswara, Kepala Daerah Kelima Hasil Pilkada 2024 yang Kena OTT KPK

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang merupakan salah satu dari 10 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025). Belum diketahui secara pasti kasus yang tengah diusut KPK sehingga dilakukan OTT. Penyelidikan masih berlangsung.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, membenarkan Ade Kuswara telah diamankan oleh tim KPK beserta sembilan orang lainnya. Hingga kini, KPK masih memeriksa Bupati Bekasi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

”Benar, salah satunya. Masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” ujar Budi, Jumat (19/12/2025). 

Ade Kuswara merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan baru menjabat sebagai bupati sejak 20 Februari 2025. Sebelum menjabat bupati, politisi muda yang kini berusia 32 tahun itu pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi masa jabatan 2019-2024 dan 2024-2029.

Hingga kini, detail kasus yang tengah diselidiki KPK belum diungkap. Namun, Budi memastikan, dalam OTT KPK di wilayah Bekasi itu, tim KPK telah menangkap sekitar 10 orang terkait kasus tersebut.

”Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ucapnya. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan tersebut.

Sebelum itu, KPK perlu melakukan gelar perkara (ekspose) internal sebelum memutuskan apakah status mereka akan dinaikkan menjadi tersangka. Konferensi pers terkait penetapan tersangka dan detail kasus dijadwalkan akan digelar setelah pemeriksaan intensif selesai dilakukan.

Jika kelak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, Ade Kuswara akan menjadi kepala daerah kelima yang ditangkap dalam OTT KPK tahun ini. Sebelumnya, OTT KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Semuanya hasil Pilkada 2024 dan baru menjabat sejak Februari lalu.

Sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025) malam, KPK melakukan tiga operasi tangkap tangan atau OTT. Selain di Bekasi, lembaga antirasuah itu juga menggelar OTT di Kalimantan Selatan serta wilayah Jakarta dan Banten. Dalam OTT di Kalimatan Selatan, misalnya, petugas KPK menangkap enam orang. 

Adapun dari OTT KPK di Banten dan Jakarta, petugas KPK menangkap sembilan orang, di antaranya seorang jaksa dan dua pengacara.

”Tim mengamankan sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta. Satu merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya pihak swasta,” kata Budi.

Dalam operasi tersebut, tim KPK turut menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. ”Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp 900 juta,” ujar Budi.

Saat ini, kesembilan orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK tengah melakukan gelar perkara (ekspose) untuk menentukan status hukum mereka serta merinci kronologi kasusnya.

Dengan tiga OTT itu, total KPK kini sudah melakukan 11 OTT sepanjang tahun ini.

OTT pertama KPK tahun ini dibuka pada Maret 2025 saat tim KPK bergerak ke Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, sejumlah anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangkap terkait dugaan suap proyek infrastruktur.

Pada Juni 2025, OTT KPK membongkar praktik rasuah di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut terkait suap proyek pembangunan jalan.

Intensitas OTT meningkat tajam pada Agustus 2025 dengan tiga operasi berturut-turut. Pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan operasi simultan di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait korupsi proyek RSUD Kolaka Timur. Dalam operasi ini, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ikut ditangkap. Tak lama kemudian, pada pertengahan Agustus, KPK menggelar OTT di Jakarta terkait suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Selanjutnya, pada akhir Agustus, OTT KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Pria yang akrab disapa Noel ini terjerat dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kemudian, pada November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa hari setelahnya, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait jual beli jabatan dan gratifikasi di RSUD Harjono.

OTT juga digelar KPK di Lampung pada pekan lalu. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.